Kedaulatan Pangan Perikanan: Perikanan Skala Kecil sebagai Solusi



Oleh:
Marthin Hadiwinata, Ketua Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan

DPP
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

 

Situasi
Kedaulatan Pangan Perikanan Indonesia

Cerita bahwa Indonesia sudah seringkali terdengar dan
terbaca oleh setiap orang yang memiliki perhatian bahwa: Indonesia memiliki
sumber daya perikanan yang melimpah. Tidak dipungkiri benar Indonesia sebagai
negara kepulauan terdiri lebih dari 13.466 pulau dengan memiliki garis pantai hingga mencapai 99.093 Km. Memiliki luas laut 5,8
juta km2 atau 2/3 dari seluruh luas
keseluruhan yang mencapai 7,81 juta Km2. Dengan luas dan garis
pantai tersebut terdapat 12.827 desa pesisir sebagai pihak yang berdekatan langsung
dengan sumber daya laut. Angka p
otensi perikanan masih besar bahkan data
terakhir mengalami peningkatan angka perkiraan potensi perikanan. Dari
sebelumnya
menyebutkan potensi perikanan
Indonesia diperkirakan mencapai 6,5
juta ton meningkat menjadi 9,9 juta ton sebagaimana diterangkan Kepmen KP No.
47/2016.

 

Harapan
besar nelayan dan pekerja perikanan skala kecil Indonesia menggantung di pundak
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tatkala dilantik 20 Oktober
2014. Harapan besar tersebut menyangkut dengan visi misi dari Kepala Negara dan
Pemerintahan Indonesia ketujuh dengan ide besar nawa cita. Sebagai pengingat
kembali, terdapat sembilan poin utama terkait dengan pembangunan ekonomi
maritim (Tabel 1).

 

Tabel
1. Sembilan Agenda Pembangunan Ekonomi Maritim Pemerintah 2014-2019

No

Agenda

1

Peningkatan
kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal (melalui bank pertanian),
sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar

2

Pembangunan
sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan dengan penyimpanan dan
pengolahan produk perikanan terpadu

3

Pemberantasan
illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU)

4

Mengurangi
intensitas penangkapan di kawasan overfishing, dan meningkatan
intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas
kelestarian

5

Rehabilitasi
kerusakan lingkungan pesisir dan lautan

6

Peningkatan
luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan
konservasi perairan dalam lima tahun mendatang dikelola secara berkelanjutan
menjadi 17 hektar dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 hektar

7

Penerapan
best aquaculture practices untuk komoditas-komoditas unggulan

8

Mendesain
tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan
maritim dan perikanan

9

Meningkatkan
produksi perikanan dua kali lipat, menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun
pada 2019

Sumber:
Dokumen Visi-Misi Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla (KPU, 2014)

 

Masing
ingat dengan jelas pidato apik Presiden Jokowi di parlemen saat pelantikan
menjadi Presiden RI ke-7 masa 2014-2019 untuk memastikan bangsa Indonesia
kembali kepada jati diri utama: sebagai bangsa bahari yang menjadikan samudera,
laut, selat dan teluk sebagai halaman utama rumah Indonesia. Tidak lagi
memunggungi laut.

 

Pasca
pidato tersebut, Pemerintahan Jokowi melalui Menteri Kelautan dan Perikanan
menerbitkan beberapa peraturan yang hingga kini menjadi masalah dalam penerapan
di lapangan.

 

No.

Peraturan

Bagian
Kontroversial

1.

PERMEN KP No.
56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan
Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia

Berlaku dari 3
November 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2015.

Pasal
1
: Menghentikan
sementara perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia. Khususnya bagi kapal perikanan yang pembangunannya
dilakukan di luar negeri.

2.

PERMEN KP No.
57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMEN KP No. Per.30/Men/2012
Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di
Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menghapus pengaturan
mengenai  penghentian bongkar muat di tengah laut/transhipment.

Berlaku sejak 12
November 2014.

Pasal 37 ayat (6), Setiap
kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil
tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI 

Pasal 37 ayat (9), Setiap kapal
yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat
(6) diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI

 

3.

Permen KP No. 1/PERMEN-KP/2015
Tentang PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla
spp.) & RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp.)

Mengatur
mengenai ukuran lobster, kepiting dan rajungan yang diperbolahkan ditangkap.

Berlaku
sejak 6 Januari 2015.

Pasal 2: Setiap orang
dilarang melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.),
Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus
pelagicus
spp.) dalam kondisi bertelur.

Pasal 3 ayat (1):
Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.),
dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dapat
dilakukan dengan ukuran tertentu

4.

Permen KP No. 2/PERMEN-KP/2015
Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan
Pukat Tarik (Seine Nets) di WPP RI

Berlaku
sejak 8 Januari 2015.

Pasal 2, Setiap orang
dilarang

menggunakan alat penangkapan

ikan pukat hela (trawls)
dan alat

penangkapan ikan
pukat tarik

(seine nets) di seluruh WPP NRI

 

 

Penulis
akan mengurai tiga masalah pokok yang dihadapi oleh masalah perikanan di
Indonesia. Pertama terkait dengan pencurian ikan sebagai masalah yang belum
selesai. Ditengarai kerugian Indonesia akibat IUU Fishing mencapai Rp. 30
triliun tiap tahunnya. Presiden Jokowi menyatakan bahwa terdapat 5.400  kapal
ikan asing beroperasi di perairan Indonesia. Namun wibawa negara terhadap
pelaku pencurian ikan masih lemah dilihat dari masih tingginya kapal ikan asing
di yang masuk ke Indonesia dibandingkan dari tahun 2015 dan 2016. Pada 2015
berlangsung proses hukum terhadap 157 kapal ikan ilegal (84  kapal ikan asing
dan 73 kapal ikan Indonesia), 113 kapal asing dan 10 unik kapal bendera
Indonesia ditenggelamkan. Sementara pada 2016 (data per 22 November 2016) telah
menangkap 151 kapal ikan ilegal (terdiri dari 128 kapal ikan asing, 23 kapal
ikan Indonesia) dengan 115 yang telah ditenggelamkan. Hal ini menunjukkan upaya
penyelesaian permasalahan pencurian ikan tidak hanya dapat diselesaikan dengan
sekedar upaya penegakan hukum dan penenggelaman kapal.

 

Kedua,
Kebijakan UU Perikanan condong untuk hanya mengatur aspek produksi dengan minim
rekognisi dan pengaturan kegiatan pra kegiatan produksi dan pasca kegiatan
produksi perikanan. Minim pengaturan mengenai pra produksi dan pasca produksi. Dari
lebih dari 100 pasal dalam UU Perikanan, sebanyak 52% membahas tentang
produksi; sebanyak 29,4% membahas tentang praproduksi; 15% mengatur tentang pra
hingga pasca produksi; dan hanya 17,6% membahas tentang pasca produksi. Menurut
kami situasi ini menyebabkan fokus perikanan kita lebih berat pada aktivitas
penangkapan, meminggirkan peran penting perempuan nelayan dan mengabaikan
keterbatasan sumber daya ikan. Akibatnya politik anggaran juga belum berpihak
untuk kegiatan pasca produksi. Rencana DPR melakukan revisi terhadap UU
Perikanan harus diletakkan sebagai strategi hilirisasi produk perikanan rakyat
serta memastikan perlindungan sosial kepada nelayan dan pekerja di atas kapal
ikan.

 

Terakhir
masalah peraturan alat tangkap. Permasalahan pengaturan kebijakan alat tangkap
sejak terbit tahun 2015 masih belum selesai hingga detik ini. Hingga hari ini
belum ada kebijakan yang menunjukkan adanya proses yang mengaerah kepada alih
tangkap. Permasalahan bukan laat tangkap namun maslah sumber daya yang mengalami
overfishing yang juga meningkat. Walaupun potensi perikanan meningkat namun
terjadi kondisi oversfishing di banyak lokasi di Indonesia. Hal ini dapat
dilihat dari situasi yang ditemukan saat tahun 2011 hingga data terakhir yang
muncul dari bidang Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

Tulisan
ini disiapkan sebagai bahan diskusi mengenai kedaulatan pangan perikanan dalam
peringatan hari pangan dunia tahun 2016. Pada pokok masalah utama tulisan ini
adalah bagaimana situasi terkini dan kebijakan kedaulatan pangan dalam sektor
perikanan yang dikaitkan dengan visi misi Pemerintahan Jokowi.

 

Kebijakan
Pangan Perikanan Indonesia

Setidaknya
terdapat delapan kerangka kebijakan undang-undang umum yang mengatur kerangka
kebijakan pangan dan terkait dengan sektor perikanan di Indonesia (lihat tabel
1). Dalam kerangka umum, terdapat konstitusi yang mengatur mengenai hak-hak
dasar warga negara Iindonesia dimulai dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Kebijakan hak asasi manusia dalam UUD 1945 memang tidak
menunjukkan seara khusus frase hak atas pangan bagi rakyat Indonesia tetapi
terdapat berberapa hak mendasar seperti hak untuk mempertahankan kehidupannya,
kelangsung hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas kebutuhan dasar, hak hidup
sejahtera lahir dan bathin, lingkungan hidup yang baik dan sehat, penghormatan
atas identitas budaya hak masyarakat tradisional, perlindungan, pemajuan,
penegakan dan pemenuhan HAM serta, penguasaan negara terhadap produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya
yang dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.

 

Tabel
2.1  kerangka kebijakan pangan perikanan

No.

Undang-Undang

Pokok
Pengaturan

1.

UUD 1945 Khususnya dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia,
Pasal
1 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat
(1), Pasal 28I ayat (3) dan (4), Pasal 33 ayat (2) dan (3).

Mengatur kerangka
hukum dasar/konstitusi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya pangan
perikanan

2.

UU No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan

Mengatur
kerangka hukum mengenai pangan

3.

UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagaimana diubah UU No. 45 Tahun 2009

Mengatur
kerangka dasar kegiatan perikanan

4.

UU No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah
UU No. 1 Tahun 2014

Mengatur kerangka
hukum mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai
wilayah perikanan nelayan skala kecil

5.

UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Mengatur
desentralisasi pemerintahan daerah yang secara khusus dalam lampiran huruf Y
mengatur kegiatan perikanan

6.

UU
No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Mengatur pengelolaan
sumber daya kelautan secara umum

7.

UU No. 6 tahun 2014
tentang Desa

Mengatur mengenai
kelembagaan desa dan desa adat

8.

UU
No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam

Mengatur mandat
kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan pelaku
kegiatan perikanan skala kecil Indonesia

 

UU
Pangan tidak memiliki konsistensi arah kebijakan pangan dengan mengakui tiga
konsepsi yang sebenarnya bertolak belakang mengenai kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Walaupun kemudian, UU Pangan mengatur
kerangka kebijakan yang terkait dengan exportase dan importase produk pangan.

 

Kebijakan
mengenai ekspor pangan, terkait erat dengan konumsi pangan dalam negeri dan
kepentingan nasional. Terkait dengan ekspor pangan pokok hanya dapat dilakukan
setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan pokok dan cadangan pangan
nasional. Terkait dengan impor pangan, ada dua dasar untuk impor yaitu (i)
apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi yang terkait dengan
kecukupan produksi pangan dan/atau (ii) tidak dapat diproduksi dalam negeri.
terkait dengan pangan pokok, impor dapat dilakukan apabila produksi tidak
mencukup dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.

 

Kedaulatan
Pangan

Kemandirian
Pangan

Ketahanan
Pangan

Kedaulatan
Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan
Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi
masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber
daya lokal.

Kemandirian
Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang
beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan
Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi
sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara
bermartabat.

Ketahanan
Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan,
yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

 

Konteks
UU Pangan relatif sama dengan kebijakan UU Perikanan. Pemerintah dapat
membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin
ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri. Namun dalam pasal lain,
Pemerintah dimandatkan untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan
pemasaran usaha perikanan ke luar negeri. Walaupun dalam konep yang sama dengan
UU Pangan, ekspor hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri  dilakukan
apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi
nasional.

 

Terkait
impor produk perikanan, pemerintah dimandatkan untuk mengembangkan industri
perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya
manusia dalam negeri. Namun terkait impor UU Perikanan tidak memandatkan
pembatasan impor sebagaimana kebijakan dalam UU Pangan dengan kategori
ketercukupan produksi dalam negeri dan tidak dapat diproduksi dalam negeri.

 

Overfishing
dan Terkkonstrasi 12 Mil

Lebih dari 90% masyarakat yang melakukan
kegiatan perikanan adalah nelayan tradisional dan skala kecil dengan ditandai
penggunaan ukuran kapal tidak lebih dari 10 GT mencapai 597.943 unit kapal
kecil (perahu tanpa motor, peraahu motor tempel dan kapal dibawah berukuran
0-10 GT) dari total keseluruhan kapal ikan mencapai 626.633 unit. Validitas
angka tersebut masih bisa diperdebatkan mengingat keseluruhan pelaku kegiatan
usaha perikanan skala kecil tidak terdata dengan baik
karena
tidak wajib memenuhi ketentuan perizinan.

 

Bersamaan dengan jumlah tangkapan potensial yang ditetapkan
menunjukkan adanya berbagai wilayah yang mengalami overfishing.
Overfishing sebagian besar
di perairan teritorial dan kepulauan karena menumpuknya usaha perikanan rakyat
yang menunjukkan data potensi terkini tidak valid dimana harusnya diperbaharui
tahunan. Secara sederhadan izin kapal yang menangkap di perairan dibawah 12 mil
laut mencapai 615.130. sementara bagi kapal yang memanfaatkan ZEE mencapai
hanya 3.190 kapal.

 

 

 

 

Seringkali,
masalah data mengenai konsumsi pangan dalam negeri tidak tersedia data yang
valid mengenai konsumsi pangan lokal. Dalam isu perikanan, konsumsi pangan
perikanan lokal per kapita sangat rendah, sehingga pangan perikanan seringkali
tidak menjadi prioritas untuk dipenuhi dalam kebuthan nasional. Sehingga eskpor
perikanan menjadi mekanisme perdagangan yang menuntungkan segelintir pengepul
komoditas pengusaha perikanan.

 

Ironi
Impor Pangan Kelautan dan Perikanan

Ditengah
besarnya angka potensi produksi perikanan, terdapat ironi impor pangan
perikanan dari produk perikanan hingga garam. Hingga tahun 2016, Pemerintah
mengeluarkan izin impor sebanyak 84 ribu ton. Periode Januari-April
2016, terealisasi sebanyak 11,4 ribu ton. Dirjen Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS) KKP‎ Nilanto Perbowo mengatakan,
adanya impor karena ikan di dalam negeri tak bisa memenuhi kebutuhan industri.

 

Izin
Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) diberikan kepada 167 perusahaan importir

Tujuan
Ekspor

Komoditas
Ekspor

(a) 
re-ekpor
45,33 %;

(b) 
industri
pengalengan 27,25 %;

(c) 
pemindangan
17,66 %;

(d) 
fortifikasi
0,41 %;

(e) 
pasar
modern 6,46 %;

(f)  
umpan
2,90 %.

(a)       Makarel dengan IPHP 23,6
ribu ton,

(b)      Sarden 19,8 ribu ton,

(c)       Tuna, tongkol, cakalang
sebanyak 18,2 ribu ton.

(d)      Kepiting atau rajungan
dengan 4,4 ribu ton, 

(e)       Kerang 3,7 ribu ton,

(f)       Ikan salmon 2,9 ribu ton,

(g)       Cumi, sontong, gurita
dengan total 2,9 ribu ton.

(h)      Udang dengan IPHP 2,6
ribu ton

(i)       
Ikan
lainnya 2,1 ribu ton

(j)       
Bagian
ikan lainnya 1,4 ribu ton.

KNTI,
dari berbagai sumber 2016

 

Di
sisi lain garam merupakan salah satu komponen penting dimana terdapat petambak
garam tradisional yang memproduksi garam secara turun temurun. Tahun 2016
terdapat impor garam yang

Mencapai 3 juta ton yang meningkat dari tahun
sebelumnya yakni 2,1 juta ton.
Garam impor yang telah masuk ke dalam negeri
mencapai 95.263 ton dengan nilai US$ 3,7 juta. Tercatat terdapat enam negara
yang menjadi sumber asal Garam Impor yaitu,
Australia 94.345 ton
senilai US$ 3,4 juta, India 336 ton senilai US$ 19 ribu, Selandia Baru 431 ton
senilai US$ 175 ribu, Inggris 49 ton senilai US$ 9.023, Singapura 1,8 ton
senilai US$ 8.443, Negara lainnya 99,7 ton atau US$ 26.617.


Padahal jika merujuk data KKP (2014), produksi total
perikanan tangkap di laut  menunjukkan tren peningkatan angka produksi dari
4.812.235 ton di tahun 2009 menjadi 5.779.990 ton di 2014 dengan kenaikan
rata-rata sebesar 3,75 persen dan 1,28 persen pada setahun terakhir
(2013-2014). Untuk jenis Ikan Tuna, terjadi peningkatan dari 163.965 ton (2009)
menjadi 310.560 ton (2014). Sedangkan untuk Udang, meningkat dari 236.870 ton
(2009) menjadi 255.410 ton (2014).

Sementara ditambah lagi produksi garam dari petambak garam yang sangat murah
tidak lebih dari 1000 per kilogram maka importase ini menunjuukan tidak carut
marutnya pengelolaan pangan perikanan nasional.

 

Solusi

Pengelolaan
pangan perikanan nasional seharunya bertumpu kepada nelayan tradisional dan
perikanan skala kecil yang juga sebagai jalan menuju kesejahteraan dan
mengakhiri ketimpangan ekonomi bagi masyarakat miskin di desa pesisir. Secara
statistik, perikanan skala kecil menjadi penyedia pangan perikanan nasional
hingga 60% pangan perikanan domestik. Perikanan skala kecil juga menyediakan
lapangan pekerjaan sebagai jaring pengaman, dibandingkan lapangan kerja yang
dibuka dari industri perikanan. Melakukan pengelolaan perikanan dan kelautan
lestari dan berkelanjutan. meneruskan keberlanjutan budaya luhur bahari
nusantara, serta memperkokoh kedaulatan di laut, dan terakhir memperkuat daya
saing industri perikanan

 

Comments

comments