Posted on

100 Tahun Naar de Republiek Indonesia

Kritik yang telah berusia seabad terhadap kompromi dan sekutu palsu terasa sangat segar di dunia oligarki dan aktivisme yang di-greenwashing saat ini.

Oleh : Widhyanto Muttaqien

Tan Malaka merupakan seorang revolusioner dalam imajinasi global abad ke-20, namanya sejajar dengan Che. Namun, salah satu tokoh yang paling visioner dan kontroversial ini sebagian besar terabaikan di Barat, bahkan di negara yang turut ia lahirkan: Indonesia.

Namanya Tan Malaka, dan ia adalah seorang intelektual Marxis, seorang anti-kolonial yang gigih, dan seorang kritikus kompromi yang gigih. Seabad yang lalu, ia memaparkan visi kemerdekaan Indonesia yang sangat populer, internasionalis, dan tanpa kompromi. Ia akhirnya dikhianati dan dieksekusi oleh aparat negara yang turut ia bangun, karena gagasan-gagasannya dianggap terlalu berbahaya.

Saat ini, arwahnya masih menghantui. Di sebuah bangsa dan dunia yang bergulat dengan jurang pemisah antara kebebasan politik dan keadilan ekonomi, dengan kekuasaan oligarki dan gerakan sosial yang terkooptasi, tulisan-tulisan Tan Malaka yang berusia seabad menawarkan sudut pandang yang menyegarkan sekaligus meresahkan untuk melihat ketidakpuasan kita di zaman modern.

Kritik utamanya, bahwa kemerdekaan sejati adalah kebebasan dari eksploitasi manusia oleh manusia, tetap relevan. Indonesia adalah negara demokrasi yang dinamis, namun ketimpangan yang sangat besar masih ada. Sumber daya alam diekstraksi dari daerah-daerah terpencil, membuat masyarakat lokal miskin dan ekosistem hancur. Kelas politik sering dipandang sebagai oligarki transaksional, lebih tertarik membagi hasil daripada mewakili para pemilih. Kebebasan formal dalam kotak suara belum diterjemahkan menjadi pembebasan dari perbudakan ekonomi.

Inilah kemerdekaan hampa yang ditakuti Tan Malaka. Ia menyimpan kritiknya yang paling pedas untuk apa yang ia lihat sebagai elit yang berkompromi — kaum nasionalis yang akan membuat kesepakatan dengan kekuatan kolonial, melestarikan struktur eksploitasi lama di bawah bendera pribumi yang baru. Hal ini masih dapat kita dengar gaungnya saat ini dalam kekecewaan publik yang mendalam terhadap politik ruang belakang dan persepsi bahwa pemerintah melayani konglomerat, bukan warga negara.

Mungkin konsep modernnya yang paling mencolok adalah serangannya terhadap apa yang ia sebut dengan sarkastis sebagai “Serikat Hijau”. Dalam bukunya yang terbit tahun 1925, “Naar de Republiek Indonesia” (“Menuju Republik Indonesia”), ini bukanlah perayaan lingkungan hidup. Melainkan sebuah peringatan.

Bagi Tan Malaka, “Serikat Hijau” adalah organisasi buruh atau tani yang tampak radikal di permukaan—mengibarkan bendera yang tepat, menggunakan slogan yang tepat—tetapi pada akhirnya merupakan alat status quo. Kelompok-kelompok ini, menurutnya, “hijau” bukan dalam kesadaran ekologis mereka, melainkan dalam ketidakdewasaan politik mereka. Mereka mengupayakan reformasi yang dangkal, bekerja sama dengan para administrator dan korporasi kolonial, dan meredakan kemarahan rakyat alih-alih menyalurkannya menjadi perubahan revolusioner yang sejati. Mereka hanyalah bentuk kamuflase.

Tidak perlu lompatan besar untuk melihat paralel kontemporernya. Serikat Hijau saat ini mungkin merupakan organisasi nirlaba atau gerakan yang memperjuangkan suatu tujuan seperti lingkungan hidup atau hak-hak buruh, tetapi secara finansial terikat pada sponsor perusahaan atau kepentingan negara. Mereka berfokus pada perbaikan teknis berbasis proyek yang menghindari tantangan terhadap struktur inti kekuasaan dan ketimpangan. Mereka hanyalah simbolisme tanpa substansi, yang secara efektif melegitimasi sistem yang mereka klaim ingin reformasi.

Ini bukan argumen melawan pragmatisme, melainkan seruan untuk kejelasan. Tan Malaka memaksa kita untuk bertanya: Apakah gerakan ini berusaha mengubah sistem, atau hanya membuatnya sedikit lebih mudah diterima? Apakah solidaritasnya nyata, atau hanya sebuah merek?

Dan apa yang Tan usulkan sebagai gantinya? Bukan simpati sentimental, melainkan solidaritas yang ditempa dalam api perjuangan bersama dan kesadaran kelas. Ia menyerukan front persatuan kaum tertindas—buruh, petani, kaum miskin kota—melintasi batas etnis dan regional. Ia membayangkan sebuah internasionalisme yang menghubungkan perjuangan melawan kolonialisme Belanda di Jawa dengan perjuangan global melawan kapital.

Visi solidaritas politik dari bawah ke atas yang menantang ini bergema kuat hingga saat ini. Hal itu terlihat dalam pengorganisasian keras para petani yang merebut kembali lahan mereka dari perkebunan kelapa sawit, dalam komunitas adat yang mempertahankan hutan mereka, dan dalam perjuangan buruh untuk upah layak. Solidaritas mereka bukanlah solidaritas tagar, melainkan solidaritas risiko bersama dan musuh bersama.

Dunia Tan Malaka adalah dunia yang penuh pilihan hitam-putih, revolusi atau pengkhianatan. Dunia kita tentu lebih kompleks. Namun, tulisannya tetap menjadi penawar vital bagi rasa puas diri. Ia adalah pengingat bahwa kebebasan formal saja tidak cukup, bahwa sekutu harus diteliti, dan bahwa ancaman paling menggoda bagi sebuah gerakan seringkali bukanlah serangan langsung, melainkan pelukan yang menetralisir.

Di era krisis iklim, meningkatnya otoritarianisme, dan kesenjangan yang memusingkan, pertanyaannya bergema selama beberapa dekade: Apakah gerakan yang kita lakukan benar-benar membebaskan, atau hanya sekadar warna hijau lainnya?

Buku-Naar-De-Republiek-Indonesia-Tan-MalakaDownload

Sumber foto sampul: Indonesian Environmental Groups Criticise EUDR Delay

Posted on

Ekonomi Sirkuler dan Makan Siang (Bergizi) Gratis Menuju Indonesia Cemas

oleh: Widhyanto Muttaqien

Ketika orang ramai-ramai sedang membicarakan ekonomi sirkuler yang merupakan solusi terhadap krisis sampah, terutama sampah bekas makan (food waste) tiba-tiba pemerintahan Prabowo Gibran yang sedang menunaikan janji kampanyenya melakukan quick win menerapkan makan siang (bergizi) gratis disingkat MSBG. Program ini belum siap SOP-nya. MSBG ini menurut beberapa laporan seperti dikutip dalam Kompas “…makan bergizi gratis akan diberikan ke sekolah-sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah bekerja sama dengan penyedia makanan lokal untuk menyiapkan makanan sehat yang memenuhi standar gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan…”  https://www.kompas.com/edu/read/2025/01/06/082516971/makan-bergizi-gratis-mulai-hari-ini-siapa-saja-yang-dapat-dan-apa-menunya telah dimulai pelaksanaanya sejak 6 Januari dengan seabrek masalah.

Selain masalah anggaran yang terus mulur – mungkret, utang untuk program ini akan menggunung. Seperti beberapa kesepakatan yang sedang dan telah berjalan; Indonesia-China Sepakati Proyek Pendanaan Makan Siang Gratis dalam bentuk program “Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia”. Kemudian Jepang juga memberikan utang untuk program ini. Amerika juga akan mendukung program ini Program Makan Bergizi Gratis Didukung China dan Amerika. Prabowo dalam lawatannya ke berbagai negara di seratus hari pertama ‘meminta-minta’ dukungan Negara lain dengan skema utang. Di dalam negeri pun pemerintahan Prabowo Gibran melakukan kampanye untuk didukung masyarakat Ketua DPD RI Usul Dana Zakat Dipakai untuk Program Makan Bergizi Gratis | tempo.co dan Pemerintah Buka Pintu CSR Program Makan Bergizi Gratis. Semuanya adalah beban fiskal dalam pemerintahan Prabowo., ini masalah pertama.

Masalah kedua yaitu penurunan mutu makanan dan isu locavore atau makanan lokal yang dikelola secara lokal seperti protein ikan, bukan sekadar ayam – jika daging ayam atau telurnya susah didapatkan. Penggunaan sagu sebagai sumber karbohidrat. Sayur mayur dan buah lokal lainnya sesuai dengan musim untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Locavore adalah gabungan dari kata “lokal” dan akhiran “vora” yang merujuk pada pola makan hewan—herbivora (pemakan tumbuhan) dan karnivora (pemakan daging) adalah dua contohnya. Singkatnya, seorang locavore adalah seseorang yang mengonsumsi makanan yang ditanam dan diolah secara lokal bila memungkinkan. Isu lokal dalam MSBG ini penting untuk memudahkan masyarakat di luar Pulau Jawa untuk menyediakan anggaran dan menggiatkan ekonomi lokal. Di Pulau Buru dan Seram misalnya lebih mudah dan murah menyediakan sumber protein ikan ‘baby tuna’ dibandingkan daging ayam atau sapi.

Masalah ketiga dari sisi ekonomi sirkuler adalah ketidaksiapan sekolah untuk mengolah sisa makanan. Penulis yang bergiat dalam pengelolaan sampah menilai food waste beserta kemasannya akan berlipat ganda. Permasalahan pertama adalah tidak setiap anak memiliki selera yang sama. Penulis memiliki enam anak, lima lelaki dan satu perempuan. Untuk urusan telur saja, ada yang minta direbus, didadar, atau diceplok. Setiap pagi. Selera yang sama mungkin hanya pada menu telur urak-arik ditambah keju mozarella. Distingsi selera berdasarkan tingkat pendapatan juga mesti diperhatikan. Juga masalah rasa, apakah kadar asin atau pedas cukup nyaman di lidah. Masalah ini akan membuat sisa makanan bertambah setiap hari di sekolah, padahal tidak semua sekolah menerapkan pengelolaan sampah dengan model daur ulang. Jika sampah ini menjadi tanggungjawab vendor makanan, penulis juga tidak yakin apakah vendor makanan memiliki habituasi atau kesadaran tentang masalah food waste.

Apa yang harus dilakukan, tentu pemerintah dan jajarannya yang hebat mampu mengatasinya. Terakhir, penulis menduga program ini boros sumberdaya dalam implementasi dan membuat celah korupsi baru. Di tempat tinggal penulis misalnya, ada sub kontrak yang dipotong 1.000 rupiah dari sepuluh ribu. Model sub kontrak seperti ini tidak menjamin keamanan pangan, karena tidak ada pengawasan, bisa jadi akan terjadi peristiwa keracunan massal. Benar-benar membuat Indonesia Cemas bukan?

Tantangan-Ekonomi-Sirkular-Depok291224Download
Posted on

Semacam Renungan Awal Tahun

Widhyanto Muttaqien

Kesedihan itu murah; kematian bagaikan keledai yang sudah lelah; rumah sakit dipenuhi dengan panggilan dari orang-orang yang tenggelam (Nasser Rabah, penyair Palestina)

Ketika bicara tentang tahun, kita tidak bisa meninggalkan bulan, hari, detik-detik yang kita hirup sebagai bagian dari ‘hidup’. Apakah hidup? Sepanjang 2024 aku memaknai hidup dengan satu kata ‘Palestina’. Sebejat apapun, tak peduli betapa korup, durjana, serakah, dan durhakanya pemerintah Indonesia dan korporasi yang bersekutu dengannya, tetap saja – keagungan bangsa Palestina tidak terpemanai. Bayangkan lebih dari setahun ‘hidup di Palestina’ dibombardir bom lebih dari 85.000 ton, termasuk bom fosfor yang sudah dilarang penggunaannya. Belum lagi kebrutalan lainnya seperti penyiksaan tawanan, penghinaan untuk membuat bangsa Palestina menunduk dan menjadi anjing Zionis Israel. Semuanya tidak berarti, marwah bangsa Palestina tidak terhancurkan sama sekali. Apakah itu yang disebut ‘hidup’.

Di bawah ini adalah sebuah puisi dari penulis Palestina Maryam Al Khateeb dalam kumpulan buku And Still We Write

Di kamar tempatku tidur, aku telah menciptakan portal ke langit Setiap malam,

aku menyiapkan bulan, bintang-bintang , Aku menata dahan-dahan

pohon zaitun di sekitar jendelaku agar aku dapat tidur

Ini, jendela kesayanganku

Aku akan duduk di depannya untuk menatap komposisi langit bulan ranting-ranting pohon zaitun saat mereka menyelinap ke kamarku lalu lari

Jendela ajaibku Pada malam yang diterangi bulan

Aku memutuskan untuk meletakkan bantalku di bawah jendela dan tidur di bulan , Aku menatapnya

ia menatapku

Ibu selalu merasa aneh, bahwa aku tidur seperti ini

Di seberang jendela terbalik di mana seharusnya ada bantal Aku meletakkan buku-buku, kertas-kertas, pena-pena, dan tidur

Ini adalah gambaran terakhir yang kumiliki dari jendelaku sebelum langit mencuri wajahnya

Aku percaya bahwa jendelaku tidak akan pernah mengubah warna langit menjadi warna misil dan darah

Aku terbangun dikelilingi oleh api neraka, ranting-ranting pohon zaitun layu di depan mataku

Semuanya berubah Aku meninggalkan kertas-kertasku dan berlari

Sejak pagi itu, aku telah menunggu langit setiap hari
Jendela telah berubah Setiap pagi aku terbangun dalam ketakutan Di mana aku? Di mana
langit?
Mesin perang mencapai rumahku pada saat-saat pertama, dan aku pergi Jendelaku pecah
Kamarku berubah menjadi tempat terlantar yang dimakan debu

Aku meninggalkan pena-penaku di belakang
Sekarang aku menulis di dinding rumah-rumah di sepanjang jalan pengungsianku dan aku tahu bahwa
mereka akan layu, maksudku, berubah menjadi puing-puing
Setelah beberapa waktu, aku kembali ke kamar

Aku mengubahnya menjadi tempat pengungsian bagi sebuah keluarga
dengan sepuluh anak

Ibu mereka takut mereka tidur di bawah jendela

Indonesia 2025

Demikianlah tahun 2024 dilalui. Harapan terhadap negeri sendiri sudah juga dipastikan, seperti Pilpres yang sudah bisa ditebak hasilnya – dan perjalanan 5 tahun ke depan sudah tertebak, amsyong. Indonesia yang kudus ini ada dalam pernyataan di stanza 2 dan 3 Indonesia Raya, jika dipotong bagiannya maka hati kita akan mengiyakan serentak:

Indonesia Tanah Yang Mulia Tanah Kita Yang Kaya/ Disanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya (stanza 2)

Indonesia Tanah Yang Suci Tanah Kita Yang Sakti/ Di sanalah Aku Berdiri Menjaga Ibu Sejati/ Indonesia Tanah Berseri Tanah Yang Aku Sayangi/ Marilah Kita Berjanji Indonesia Abadi/Slamatlah Rakyatnya Selamatlah Putranya/Pulaunya Lautnya Semuanya (stanza 3)

1928 puisi Indonesia Raya, kita berutang banyak pada angkatan pada waktu itu. Generasi sekarang mungkin tidak terlalu percaya pada puisi semacam ini, Indonesia Raya. Apakah arti hidup, jawabnya merdeka, merdeka. Merdeka berpikir, merdeka bertindak, merdeka berekspresi – merdeka dalam keragaman ekonomi, sosial, budaya. Saya khawatir 2025 diisi oleh Omon-omon para-para pemimpin, omon-omon para-para pengkhotbah-pengkhotbah pembela rezim. Omon-omon ormas agama yang nasibnya akan seperti Partai Keadilan Sejahtera, yang ribut terus dengan para pendukungnya, ormas-ormas agama ini tidak berapa lama di tahun 2025 akan dicibir kembali – berinisiatif transaksi dagang sapi, padahal jadi sapi perah rezim Prabowo-Gibran, jadi banteng aduan ke massa miskin – massa yang akan ditenggelamkan, walau tidak semenyakitkan kisah Palestina. Massa ini akan terlihat bagus kembali di statistik, kebodohan akan terpelihara baik untuk keberlangsungan rezim korup, kemiskinan akan menguntungkan ormas agama, bukankah kemakmuran bisa dicapai dengan segala macam cara – tentu saja iya.

Saya bukan seorang pasifis pun fasis. Saya tidak akan mengatakan kebijasanaan yang saya tidak bisa pahami, seperti mengharamkan tindakan ‘keras’ demi ‘keadilan’. Saya akan mengunakan cara tidak mengenal kompromi dan kekerasan yang diperlukan (polisi dan tentara menambahkan kata ‘terukur’, walau korbannya lebih sering mati sia-sia karena salah sasaran atau korban fitnah). kekerasan diperlukan untuk menegakkan keadilan. Tidak bisa senjata dilawan dengan omon-omon belaka apalagi ayat suci yang cuma menguntungkan elit agama pendukung rezim yang khianat. Bagaimana kita bisa tidur tenang ketika tempat tidur dan rumah kita dibakar orang – demikianlah simpulan para-para korban konflik agraria, korban Proyek Strategis Nasional, orang asli Papua yang tanahnya dirampas korporasi dengan restu rezim yang berkuasa.

Adakah Negara yang jahat. Satu saja jawabnya, negara Zionist Israel.

Bagaimana Indonesia, saya tidak ingin mendendam – tapi juga tidak ingin melarang-larang orang yang punya keyakinan mata dibayar mata. Sebab hukum sudah tumpul, otak pemimpin sudah pindah ke dengkul. Di tahun 2025 kerusakan sosial akan semakin dalam, walaupun dunia tidak sederhana A lawan B, A disokong C, dan B sendirian, namun perlawanan kecil-kecilan di tiap daerah akan semakin populer – yang menjaga Indonesia itu satu pihak saja (kuberitahu sebuah rahasia) hanya rakyat yang bisa menjaga Indonesia (walau itu sebagian saja). Nubuat Indonesia Raya itu jauh di atas rata-rata kemampuan politikus Indonesia sejak 2012-2029, mungkinkah ada perubahan? Tidak.

Sekali lagi saya masuk kepada apakah ‘hidup’ itu? Keniscayaan atas takdir yang sudah ditentukan. Bagaimana kita mesti menjalani ‘hidup’, dengan merdeka, hanya dengan merdeka. Hanya dalam kemerdekaan kita bisa memerdekakan orang lain, anak-anak kita, jantung masa depan. Seperti denyut umbi di bawah tanah.

Tahun 2024 hanya puisi untukku sendiri yang berhasil dibuat July 2024 – widhyanto muttaqien ahmad puisi merayakan hidup.

Catatan: para-para dipopulerkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyebut para (hadirin, tamu, dll)

Posted on

Mantan Seksi: Politik Real Estate dan Masa Depan Aglomerasi Jakarta

Bagian II dari III tulisan

oleh: Widhyanto Muttaqien

Menarik melihat perkembangan Pilkada Jakarta. Sebagai mantan ibukota (kalau jadi) tetap seksi. Warga Kampung Akuarium dan Bayam mendatangi Anies, mereka curhat masa depan mereka akan suram, jika Anies tidak menjabat gubernur lagi. Mengapa, sebab mereka melihat semua calon merupakan kepanjangan tangan rezim Jokowi, lema ‘keberlanjutan’ menjadi bagian dari kampanye. Warga Kampung Bayam misalnya, merasa bertambah suram karena rumah susun yang dibangun di sekitar tempat kerja mereka berupa pertanian kota tidak bisa mereka tempati https://tirto.id/di-mana-letak-kampung-bayam-kenapa-konflik-dengan-jakpro-gUEc. Aset Pemda DKI bukan sedikit, aset ini yang penulis duga akan dibagi-bagi sebagai bancakan partai yang tergabung KIM-KIM atau KIM Plus.

Dari sisi real estate ini menarik, karena harga tanah mahal, location rent sangat menentukan. Jakarta sebagai kampung besar tidak sempat ditata pada masa Soekarno, namun pasca kolonial (1945-1955) permasalahan tanah sudah ditata penguasaan dan kepemilikannya. Masing-masing Gubernur memiliki peran penting dalam penataan perrmukiman di Kampung Besar ini. https://www.rukita.co/stories/urutan-gubernur-jakarta-dari-masa-ke-masa. Ada gubernur yang memulainya dengan pembenahan permukiman, sanitasi, hingga gubernur Ali Sadikin yang membenahi ruang publik di setiap kecamatan dnegan membangun Gedung Kesenian dan Gelanggang Olah Raga. Ali Sadikin juga membuat perbaikan permukiman dengan Proyek Muhammad Husni Thamrin, diambli dari dari nama seorang anggota Volskraad (Dewan Rakyat) yang juga sudah menggaungkan permasalahan perumahan di tahun 1930-an MH Thamrin Anggota Dewan Rakyat Pembela Kaum Miskin Jakarta dan Pengkritik Pemerintahan Kolonial – Newsletter Tempo.co. Kemudian ada perbaikan pasar-pasar di Jakarta yang menjadi sentral dalam perekonomian kota dagang sejak jaman Belanda.

Pasar-pasar di Jakarta lahir organik, begitu permukiman masyarakat berkembang, lahir pasar. Saya lahir dan besar di wilayah Mester (Pasar Jatinegara) sekarang menjadi kelurahan Balimester. Di sekitar terminal kampung Melayu terdapat dua pasar sayur, di sekitar terminal dan ke arah Timur, pasar Gembrong dekat apartemen Basura sekarang. Kedua pasar ini, tempat masyarakat setempat membeli bahan pangan setiap hari, buka sekitar jam 5 pagi dan mulai sepi jam 11-an jelang siang. Pasar di dekat terminal disebut ‘Petak’ karena menggunakan sebagian wilayah terminal Kampung Melayu, begitu ada perbaikan terminal sejak tahun 1990-an, pasar ini pindah ke kolong jembatan layang sekitar Sungai Ciliwung arah Tebet. Nasib pasar sayur di sekitar Gembrong lebih baik, karena masih terdapat kios sayur.

Di Pasar Mester juga terdapat pasar pangan. Disebut sebagai pasar basah, terletak di lantai paling bawah bangunan. Di lantai atasnya dikenal sebagai pusat suvenir perkawinan dan tekstil. Dulu disini ada bioskop Kencana Theatre, tempat pertama kali penulis menonton film bioskop: Superman. Pasar-pasar di Jakarta, dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Jakarta Raya (PD Pasar Jaya). Jumlahnya cukup fantastis, 151 buah di tersebar seluruh bagian kota.

Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah pasar.jpg
Sumber: https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjkzIzE=/jumlah-pasar-yang-dikelola-pd-pasar-jaya-menurut-kota-administrasi-dan–sifat-kegiatannya-di-provinsi-dki-jakarta–unit—2020.html

Berebut Lahan di Jakarta

Dalam bukunya Kota-kota Indonesia: Vol III, Marco Kusumawijaya (2023) dalam Bab Rumah Kampung Kota melukiskan betapa sulitnya mendapatkan rumah di Jakarta, kepemilikan rumah di DKI Jakarta menurun dari 51,09% di tahun 2015 turun menjadi 45,04%. Rumah yang terjangkau oleh kaum miskin yang bekerja di pusat kota berlokasi makin jauh dari tempat bekerja. Seorang kawan yang bekerja di Jakarta Utara, hanya mampu membeli rumah di Tambun, Bekasi.

Masalah kebijakan perumahan ini masih menjadi tantangan Jakarta ke depan. Beberapa studi empiris menilai ketimpangan spasial yang berkembang di satu sisi karena perluasan pembangunan real estat swasta yang menargetkan orang kaya dan kelas menengah perkotaan. Sisi lainnya disebabkan investasi yang tidak memadai dalam perumahan yang terjangkau. Sebagai sebuah kampung terdapat banyak permukiman informal, program Kampung Akuarium dan Bayam merupakan salah satu keberhasilan dari komunitas kota membuat habitat yang layak huni untuk kaum miskin. Menolak kebijakan perkotaan neoliberal. Dalam skema neoliberal dimana konglomerat real estate dijadikan pahlawan kesiangan menyebabkan masyarakat justru kehilangan kesmepatan tinggal di lokasi dekat pekerjaan mereka. Padahal terdapat keuntungan sosial ekonomi yang besar jika mereka harus bertempat di lokasi yang dekat dengan pekerjaan dan lapangan usaha mereka. Tugas pemerintah daerah menyediakan lahan dan melakukan perencanaan habitat secara partisipatif untuk mewujudkan kota sosial.

Musim Pilkada memperlihatkan bagaimana visi dan misi konglomerat real estate lewat calon gubernurnya. https://news.detik.com/berita/d-7493952/ngobrol-bareng-ara-rk-ungkap-gagasan-apartemen-di-atas-pasar-jakarta#:~:text=Saya%20ada%2070%20gagasan.%20Beresin%20banjir%2C%20bikin%20giant,yang%20tak%20mampu%20menyewa%20lahan%20mahal%20di%20Jakarta.

Dengan dibentuknya Dewan Kawasan Aglomerasi dalam UU No. 2 Tahun 2024, bukan hanya Jakarta yang ditata. Penataan ruang secara positif akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Banyak kasus justru penataan ruang justru semakin memarjinalkan masyarakat setempat. Terakhir adalah gugatan masyarakat sipil atas dipilihnya PIK 2 dalam Proyek Strategis Nasional, yang menggusur penghidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara dan Banten. https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7262918/rincian-psn-pik-2-aguan-telan-anggaran-rp-40-t-ada-golf-sirkuit

Sebelumnya di tahun 2018 penulis pernah melakukan pemberdayaan masyarakat di Muara Gembong Bekasi, dalam wawancara dengan tokoh dan enam kepala desa setempat menolak program tambak ‘Jokowi’, dimana lahan milik Perhutani yang menurut masyarakat sedang sengketa dengan masyarakat dan rencana redistribusi lahan sejak 1963 yang kemudian macet hingga hadirnya program revitalisasi tambak dengan harapan ada reforma agraria. Dua kepala desa menerima dengan harapan program revitalisasi tambak akan membendung abrasi dan pemerintah cepat melaksanakan reforma agraria. Reforma agraria (dulu tahun 1960-an redistribusi lahan) yang lambat berjalan tersebut justru memberikan peluang kepada pihak konglomerat real estate yang telah membeli lahan garapan hampir seluas 1000 Ha dari keseluruhan lahan milik Perhutani sekitar 11.000 Ha. Mereka memperlihatkan sebuah blog yang menggambarkan masa depan Muara Gembong (https://v2.dpavilionarchitects.com/muara-gembong/ ).

Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah image.png
Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah image-2.png

Gambar rencana pembangunan ‘Kota Baru’ Muara Gembong https://v2.dpavilionarchitects.com/muara-gembong/

Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah image-4.png
Gambar Kawasan Muara Gembong (Sumber: Google Earth, 2024)

Hal yang mirip dilakukan dalam skenario PIK 2, dimana sebagian masyarakat yang berjuang mengharap reforma agraria justru terusir, karena sebagian lahan yang dimiliki oleh KKP dan Perhutani selama ini digarap masyarakat https://bisnis.tempo.co/read/1867842/200-ha-lahan-di-tangerang-masuk-plotting-proyek-strategis-nasional-pik-2-100-ha-di-antaranya-kawasan-lahan-perhutani-dan-kkp

Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah image-6.png

Kawasan PIK 2 https://www.pik2.com/

Di Jakarta sendiri pengembangan kota neoliberal dimulai pada akhir 1980-an di bawah Presiden Suharto saat itu. Deregulasi keuangan tahun 1988 yang memungkinkan pendirian bank swasta, dan pengenalan sistem Izin Lokasi memengaruhi sektor real estat secara signifikan. Di bawah sistem izin lokasi, pengembang yang diberikan izin lokasi untuk bidang tanah tertentu memperoleh hak eksklusif untuk pengembangan. Akibatnya, keluarga bisnis Tionghoa Indonesia mendirikan bank swasta, memasuki bisnis real estat, dan membeli bidang tanah yang luas di daerah pinggiran Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek), menciptakan bank tanah swasta yang besar untuk pengembangan kota baru swasta berskala besar dengan memanfaatkan dana yang dikumpulkan oleh bank swasta mereka. Izin lokasi berjumlah 72.000 Ha di Wilayah Metropolitan Jakarta pada tahun 1993–1998. (Firman, 2004 dalam T. Kidokoro et al., 2022). Dengan demikian, terjadilah pengalihan tanah secara besar-besaran dari petani ke pengembang real estate yang oligopoli, yang didukung oleh sistem pemerintah.

Rencana pengembangan apartemen di atas pasar milik PT Pasar Jaya tentu sebuah terobosan bisnis yang bagus bagi seorang konglomerat Hasjim yang juga menguasai lahan  173.000 Hektare di IKN. https://www.inews.id/finance/bisnis/adik-prabowo-hashim-djojohadikusumo-akui-punya-tanah-di-ikn-berapa-luasnya. Mengapa, karena tidak ada lagi yang bisa dibeli di Jakarta, kecuali Indonesia terkena debt trap dari pinjaman China untuk membangun berbagai proyek infrastruktur jalan dan pelabuhan dan proyek kelistrikan, sehingga negara Cina sebagai kreditor bisa mengatur negara debitor, bahkan untuk investasi baru seperti kasus Pulau Rempang di Kepulauan Riau. Jakarta tentu menjadi bagian dari pengembangan investasi yang menarik. Kidokoro (2022) menjelaskan dalam tulisannya, bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di daerah kampung bagian utara Jakarta adalah yang tertinggi, daerah ini adalah daerah termiskin di Jakarta, namun Kota Baru yang dibangun (seperti PIK) menimbulkan ketimpangan spasial di tingkat mikro, dengan pemindahan penduduk asli di daerah kampung untuk proyek pembangunan kembali, menjadi proyek ‘menara-menara’ kota-kota baru swasta skala besar di daerah kampung besar di pusat kota. Dan daerah pinggiran atau periferinya seperti Muara Gembong dan Dadap, Kronjo, Mauk, Tigaraksa, sampai Jasinga (untuk melihat perubahan ruang di sekeliling Jakarta, kita bisa melihat rencana pembangunan ring road atau jalan toll di sekitar Jakarta)

Proyek gentrifikasi kampung kota yang akan dilakukan Hasjim diamplifikasi dengan hiperbolik oleh salah satu calon kebanggaan KIM-KIM atau KIM Plus yaitu pasangan RK dan Sus yang sebagian masyarakat Jakarta menyebutnya dengan singkatan Rakus. Proyek gentrifikasi ini dari tren yang ada akan menyingkirkan kaum miskin kota dan menciptakan segregrasi sosial yang lebih parah, yaitu mengeluarkan masyarakat dari Pusat Kota, sementara kebanyakan pasar milik PT Pasar Jaya berada di kawasan Pusat Kota dimana penduduk Jakarta dari kelas sosial beragam menyatu dan pasar tersebut menjadi bagian dari ‘kemewahan’ Jakarta karena tempat melarutnya berbagai suku dan status sosial, sebagai ruang khalayak (ruang ketiga) dimana masyarakat merasakan menjadi warga kota tanpa sekat, hidup bersama.

Bisa dibayangkan keuntungan membangun di atas lahan yang merupakan aset Pemda Jakarta di pusat kota, pengelolaan yang sedikitnya 30 tahun diberikan kepada pengembang real estate secara eksklusif dan hasil yang pasti (pendapatan yang aman) dari biaya sewa atau hasil penjualan kamar, belum perubahan harga sewa kios yang telah berubah, karena dibawah perjanjian pengembang dengan PT Pasar Jaya. Sementara pengembangan lahan di pinggiran pun akan dimakan konglomerat real estate dengan hadirnya UU No. 2 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan untuk pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi, yang menyebutkan pada Pasal 55 (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. (2) Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (3) Ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden. Pasal 56 Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi merupakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada Kawasan Aglomerasi. Hasjim Djojohadikusumo sendiri menjadi Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

Pustaka

Tetsuo Kidokoro, Mihoko Matsuyuki, Norihisa Shima. 2022. Neoliberalization of urban planning and spatial inequalities in Asian megacities: Focus on Tokyo, Bangkok, Jakarta, and Mumbai. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103914

Firman Tommy. 2004. New town development in Jakarta Metropolitan Region: a perspective of spatial segregation https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397503000377

Artikel ini merupakan reblog dari: Mantan Seksi: Politik Real Estate dan Masa Depan Aglomerasi Jakarta
https://wordpress.com/post/kebunrayapuisi.wordpress.com/1046

Posted on

Perlunya Menilai Isu Keadilan Sosial dari Transisi Energi Bersih

oleh: Widhyanto Muttaqien

Konsumsi energi didefinisikan sebagai salah satu faktor penentu utama degradasi lingkungan. Oleh karena itu, masalah ini menjadi salah satu poin utama perdebatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Beberapa penelitian menghadirkan kembali apa yang disebut sebagai paradoks Jevons, dimana  di bawah skenario paradoks Jevons, inovasi teknologi menjadi faktor yang mengurangi permintaan energi. Pada abad ke-19, seorang ekonom terkenal bernama William Stanley Jevons dalam The Coal Question (1865), menyatakan bahwa peningkatan efisiensi dalam penggunaan batubara di Skotlandia antara tahun 1830 dan 1863 menyebabkan peningkatan permintaannya, bukan penurunan.  Jevons mendefinisikan kasus ekstrem dari apa yang sekarang kita kenal sebagai “efek pantulan”: efek tak terduga dari peningkatan efisiensi, produktivitas, atau konservasi sumber daya—tidak diprediksi oleh analisis teknik—pada penggunaan sumber daya ini karena respons sosioekonomi dan perilaku konsumen.

Penyebaran proyek ET yang lebih luas saat ini sedang berlangsung di Global South, dan negara-negara seperti Cina, India, Brasil, dan Meksiko termasuk di antara sepuluh negara dengan investasi paling signifikan dalam teknologi ini (WB, 2017; McCrone et al. , 2018). Selain itu, mengingat bahwa kondisi politik, fitur proyek tertentu, dan karakteristik sosial-budaya dan lingkungan lokal semuanya memengaruhi  oposisi sosial (Martínez et al., 2016; Devine-Wright, 2011; Miller et al., 2015), kurangnya penelitian dalam geografi ini membatasi pemahaman teoretis yang diperlukan tentang aspek kontekstual SIA.

Selama dua dekade terakhir, struktur perekonomian Indonesia telah mengalami pergeseran. Pada tahun 2000, pertanian menyumbang sekitar 17% dari PDB dan industri hampir 50%. Pada tahun 2021, pangsa pertanian turun sekitar lima poin persentase dan pangsa industri dalam PDB (termasuk ekstraksi minyak dan gas) turun delapan poin persentase (EIA, 2021).

Figure 1. GDP by sector, 2000 – 2021, and GDP per capita in 2021

Meskipun terjadi penurunan di sektor migas, sektor komoditas ini tetap signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021, subsektor pertambangan batubara menyumbang sekitar 2,4% dari PDB atas dasar harga konstan, sedikit menurun dari puncaknya sebesar 3,1% pada tahun 2013. Secara keseluruhan, ekstraksi batu bara, minyak dan gas alam menyumbang sekitar 5% dari PDB Indonesia pada tahun 2021, diukur dengan harga konstan. Namun, diukur dengan harga saat ini, ekstraksi minyak, gas, dan batu bara menyumbang sekitar 6,5% dari PDB pada tahun 2021, turun dari puncaknya sebesar 9,1% pada tahun 2011 selama periode harga tinggi dari siklus super komoditas (EIA, 2021), hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 2.

Figure 2. Oil, natural gas, coal and palm oil in goods trade in Indonesia (IEA, 2021)

Figure 3. Total energy supply by source in Indonesia, 2000 – 2021 (IEA, 2022)

Indonesia juga telah melihat perubahan yang signifikan dalam neraca perdagangan minyaknya. Pada tahun 2000, ekspor minyak bersihnya setara dengan hampir seperempat konsumsi domestik. Ini telah berubah secara dramatis pada tahun 2021, dengan impor bersih menyumbang lebih dari separuh konsumsi minyak dalam negeri. Porsi bahan bakar fosil dalam total pasokan energi Indonesia telah meningkat lebih banyak dari sepuluh poin persentase sejak tahun 2000, meskipun tren ini menunjukkan tanda-tanda stabil akhir-akhir ini dengan pertumbuhan energi terbarukan modern.

Sehubungan dengan adanya target penurunan emisi GRK Indonesia, guna mencapai NZE di tahun 2060 atau lebih awal, maka pengembangan energi terbarukan harus dilakukan secara lebih masif lagi. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) memperkirakan, untuk mencapai NZE di tahun 2060, komposisi pembangkit listrik dari EBT akan berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 421 GW, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 94 GW, PLTA 72 GW, pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTBio) mencapai 60 GW, PLTN 31 GW, PLTP (panas bumi) 22 GW, dan PLT Arus Laut mencapai 8 GW. Sedangkan untuk teknologi penyimpanan (storage) akan terdiri dari pumped storage sebesar 4,2 GW, dan BESS sebesar 56 GW.

Figure 4. Kapasitas pembangkit pada kondisi Net Zero Emission di tahun 2060 (GW) (Iswahyudi dan Kusdiana, 2022)

Sektor energi di dalam NDC Indonesia yang pertama, ditargetkan dapat menurunkan sekitar 314-446 juta2 ton CO2-ek pada tahun 2030, melalui upaya-upaya pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konversi energi, dan penerapan teknologi energi bersih. Untuk melaksanakan hal ini, Indonesia mulai memperhitungkan untuk melakukan early retirement dari beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Indonesia, yang berasal dari batu bara (Gambar 5).

Figure 5.  Sebaran proyek PLTU yang dibatalkan dalam rangka transisi energi (Wanhar, 2022)

Studi dampak sosial pada sektor ini akan memperlihatkan i) pengaruh pendekatan studi dampak sosial dalam pengelolaan dampak sosial proyek transisi energi secara makro; ii) efektifitas dari  desain dan praktek studi dampak sosial; dan iii) pengaruh regulasi pada sektor energi terhadap rancangan dan praktik studi dampak sosial.

Saat ini Indonesia sedang mengembangkan skenario untuk melakukan phase down/phase out pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Akan tetapi, perlu diingat juga, bahwa pada saat Indonesia melakukan phase down/phase out pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, maka ada pasokan listrik yang harus dipenuhi dari pembangkit listrik lain yang seharusnya tidak berasal dari fosil. Itu sebabnya, dalam mengembangkan skenario phase down/phase out pembangkit fosil, Indonesia perlu mengembangkan skenario phase-in dari energi terbarukan untuk memenuhi pasokan listrik yang sebelumnya dipasok dari bahan bakar fosil. Indonesia juga perlu memperkuat jaringan (grid) yang ada, sehingga memastikan akses listrik terdistribusi dengan baik (Andayani, Marthen, Imelda, Setiadi, 2022).

Tingkat konsumsi energi per provinsi diasumsikan akan dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut.

  1. Pertumbuhan ekonomi
  2. Pertumbuhan penduduk/migrasi sirkuler
  3. Pertumbuhan industri dan lapangan kerja
  4. Pertumbuhan infrastruktur
  5. Peningkatan kesejahteraan sosial
  6. Perubahan budaya kehidupan sosial seperti meningkatnya ekonomi digital dan gaya hidup hijau

Figure 6. Grafik metodologi pertumbuhan konsumsi energi dan faktor yang memengaruhi

Konsep ini sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27: (i) Semua warga negara harus sama di depan hukum dan pemerintah dan harus menghormati hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya; (ii) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan untuk mencari penghidupan yang manusiawi, dan (iii) Setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara.

Mempertimbangkan empat prinsip keadilan, keadilan distributif, restoratif keadilan, keadilan antargenerasi, dan keadilan prosedural, sebuah kerangka transisi yang adil yang sesuai konteks lokal sangat diperlukan. Pertanyaan mengenai Just Transition mestinya mengacu pada keadilan ekologi, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks lokal perubahan energi dalam suatu komunitas dijadikan contoh untuk dinamika sosial, misalnya kebijakan satu harga di wilayah Timur tidak akan pernah tercapai, karena unsur pengawasannya sangat kurang, terbukti harga gas subsidi (gas melon 3 kg) tetap melambung. Sementara proyek konservasi yang dijalankan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kayu bakar. Jika energi menjadi sebuah indikator pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi modal dasar industrialisasi, maka keadilan antar wilayah masih jauh api dari panggang selama 10 tahun ini. Beberapa proyek energi dijalankan untuk memberi pasokan kepada perusahaan-perusahan besar, baik industri perkebunan sawit atau pertambangan emas dan nikel di daerah Timur Indonesia (khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Maluku Utara,   Papua, Papua Barat dan Papua Selatan dan ) bukan pengembangan sektor pertanian atau maritim.

Keterkaitan antara pembangunan sosial dan ekologi menjadi semakin banyak terlihat, karena perubahan iklim dan kebijakan mitigasi dan adaptasinya memengaruhi kelompok rentan tidak proporsional. Transisi yang adil membutuhkan reformasi makro-fiskal yang mendorong pembangunan netral  karbon dan pada saat yang sama disertai dengan jaring pengaman yang memadai untuk bagian masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan. Biaya sosial dari transisi perlu dikurangi dan dimitigasi, sambil meningkatkan manfaat tambahan untuk semua. Penilaian dimulai dengan identifikasi pemangku kepentingan yang terkena dampak (individu, kelompok/ komunitas, atau kelembagaan).  Menyangkut hal-hal sebagai berikut.

  1. Availability        :   Ketersediaan pasokan energi
  2. Accessibility      :   Kemudahan konsumsi/ketersediaan infrastruktur.
  3. Affordability     :   Keterjangkauan harga/daya beli.
  4. Acceptability    :    Penerimaan masyarakat dan lingkungan
  5. Sustainability   :   Keberlanjutan pasokan jangka panjang

Sudah umum diketahui bahwa transisi energi sangat membutuhkan pergeseran yang signifikan dari listrik yang dihasilkan bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Selama fase transisi, ada beberapa dampak sosial ekonomi yang mungkin terjadi, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Di antaranya, manfaat pensiun dini pembangkit listrik berbahan bakar batubara. 

Sementara itu, risiko atau kerugian awal termasuk dampak kesehatan kumulatif yang terkait dengan penanganan dan membuang limbah beracun, kehilangan pekerjaan mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak penghasilan, hilangnya mata pencaharian dan pendapatan, berkurangnya keandalan pasokan listrik yang menyebabkan hilangnya kegiatan ekonomi, meningkat tekanan pada sistem kesejahteraan negara dan perlindungan sosial, peningkatan rumah tangga rentan; mengurangi pendapatan dari menyewakan properti dan nilai properti, dan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan berbasis gender karena hilangnya pendapatan.

Pada skala mikro individu dan keluarga, studi dampak sosial harus mengeksplorasi cara peristiwa yang berdampak berinteraksi dengan keadaan sosial dan pandangan psikologis individu. Pada skala komunitas atau ‘meso’, pertimbangan mencakup sejauh mana peristiwa yang berdampak memicu perubahan terus-menerus di luar individu yang secara langsung dipengaruhi, dan berinteraksi dengan kondisi dan tren sosial untuk menghasilkan serangkaian hasil yang unik bagi komunitas. Pada skala makro kebutuhan analisis dampak dilakukan pada aspek kebijakan, di dalamnya terdapat berbagai aktor seperti Negara sebagai regulator dan fasilitator, pelaku bisnis sebagai importir dan eksportir energi dan distribusinya termasuk sektro swasta dan BUMN, dan asosiasi konsumen.

Indonesia bercita-cita mencapai kondisi maju dan sejahtera dalam seratus tahun ke depan kemerdekaan (visi Indonesia 2045). Transisi yang efektif dan inklusif ke rendah emisi gas rumah kaca dan pembangunan yang tahan iklim membutuhkan transisi yang adil dari tenaga kerja, penciptaan pekerjaan yang layak dan pekerjaan berkualitas, memenuhi kebutuhan kesetaraan gender dan keadilan, antar generasi dan kelompok rentan termasuk masyarakat adat dan lokal yang terkena dampak proyek energi baru dan terbarukan.

Posted on

Review Buku City Are Good For You: The Genius of Metropolis

Penulis: Leo Hollis

Penerbit Bloomsbury, 2013, London

Buku ini merupakan tulisan tentang kota-kota  Metropolis di belahan dunia Utara dan Selatan. Kota digambarkan oleh penulis sebagai lanskap yang terus bertumbuh dan terus diusahakan untuk memanusiakan dirinya. Jalan-jalan besar, trotoar atau jalur pedestrian, taman kota, pasar, yang bagi para pihak memiliki tujuan tertentu. Kota menjadi mesin ekonomi bagi ahli ekonomi,  bagi geographer kota sebuah lanskap topografi dan sosial, bagi perencana kota adalah masalah yang harus dipecahkan dan perlu dirasionalisasi (terjelaskan dengan logis agar hasilnya baik dan patut untuk semua), bagi politisi kota sebuah tenunan berbagai kekuasaan yang saling terkoneksi,  bagi arsitek kota kota adalah tempat dimana tubuh bertemu beton, bagi imigran kota adalah harapan dan tangga untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi, bagi bankir kota merupakan titik dimana perdagangan dunia berubah dengan cepat, bagi petualang kota tempat singgah dan untuk dikenang. Dalam pengantarnya penulis menjelaskan jika sebuah kota mustahil bisa dijelaskan dalam satu perspektif atau diukur dengan ukuran tinggal. Bahkan sebuah jalan pun memiliki kenangan tersendiri bagi para penghuninya (Lihat Jalan Sawo JADI | PDF (scribd.com)).

Sekarang kita sudah menjadi spesies urban. Entah di Afrika, Asia, Australia, Amerikad dan Eropa, semua menuju pada realitas pengkotaan. Dalam dua abad terakhir, kita dihadpakan dalam migrasi massal menuju kota. Dalam satu decade terakhir misalnya jumlah penduduk desa di Cina bermigrasi ke kota sejumlah dua belas kali lipat populasi London atau enam kali lipat populasi Tokyo. Buku ini ingin melihat kota secara kontemporer yang akan terus berubah secara dinamis, misalnya gejala perpindahan kelas menengah ke pinggiran kota. Tujuan buku ini ingin menjawab kaum skeptis penggerutu   atau orang pesimis yang senang berkubang dalam lumpur. Terdiri dari 11 bagian yang dimulai dari pertanyaan apakah sebuah kota, yang menggali peradaban arkaik mengenai permukiman manusia sampai saat ini, kota sebagai sarang lebah dimana produksi dan reproduksi dalam komuni terjadi, kehidupan kota dari sebuah bangunan ke bangunan lainnya, sebuah tempat dimana proses kreatif berlangung, tempat dimana komunitas terus disetel-ulang – disegarkan, persoalan membangun kepercayaan antar warga kota, kenangan tentang Mumbai, ketimpangan antara harapan dan realitas yang dihadapi, kenangan modernitas dari New York sampai Dubai, Kairo, Curitiba, berbagai permasalahan kenyamatan kota seperti penerangan jalan sampai trasnportasi massal, dan bagaimana kita memperlalkukan kota sebagai sebuah rumah.

 Apa itu sebuah kota? Penulis yang lahir di London telah terimpresi dengan kota kelahirannya. Sejak usia sepuluh tahun telah menjelajahi kota London dengan bis kota, sendirian. Saat bocah dia sudah terpesona dengan kotanya, sebuah kota yang hamper tidak bisa dipahami karena begitu luasnya, penuh dengan aneka kehidupan. Pertanyaan ini terjawab setelah besar, karena sebuah kota memiliki DNA sejak terbentuknya, narasi historis ini dapat dilihat dari berbagai artefak kota, mulai dari tugu,  Gedung-gedung, rumah, plaza dan sebagainya. Permukiman di tepi sungai Thames dapat dilacak  sejak 2000 tahun lalu. Cerita itu bisa disingkap dengan kluyuran di jalan, gang-gang, rumah-rumah dengan cara yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Sebuah kota dapat menceritakan kehidupannya Ketika kita hampiri.

Sebuah kota yang begitu kompleks hanya bisa dibangun dari interaksi, mulai dari rumah sampai tempat kerja, sekolah anak, pasar, taman sampai kembali ke rumah. Interaksi dan kegiatan ini yang menyebabkan terciptanya energi bagi metabolisme kota, semakin besar sebuah kota – semakin besar pula energi yang tercipta. Energi tersebut mengikat unit-unit individu dalam ikatan keluarga, kekerabatan, pertemanan, sampai ke kelompok-kelompok asosiasi tertentu, seperti profesi, olah raga, hobi, dan sebagainya. Adanya juga hubungan yang lemah seperti Ketika mencari kerja, biasanya orang/kolega jauh diutamakan dalam memberi referensi atau dinilai referensinya – dikutip penulis dari Granovetter – hubungan yang lemah ini menawarkan koneksi atau sirkel baru, dalam pengertian biologis akan tercipta energi baru.

Dalam sebuah sarang lebah apakah yang akan kita temukan. Jika sebuah kota diibaratkan sebagai sarang lebah, maka semua dystopia tentang kota seperti individu menjadi semata kerumunan, sesoarang akan kehilangan jatidirinya, orang-orang tidak lagi bisa mengontrol emosi, benturan dan gerombolan tanpa wajah menghantui setiap warga. Kerumunan, seperti dikutip dari Elias Canneti, adalah sesuatu yang dapat dikontrol, dipecah-belah, jika dibutuhkan. Mengambil contoh kerusuhan di Tottenham tahun 2011, penulis menyebutkan kerumunan yang tadinya tidak memiliki wajah, terus membesar menciptakan aksi protes yang besar dengan perantara BBM (Blackberry Messenger). Saya teringat saat itu bahkan di kota Malang, kawan-kawan anarko syndikalis juga membentuk aksi solidaritas atas kekerasan terhadap warga kulit hitam yang terbunuh oleh polisi tersebut.

Sebuah film klasik seperti Hukleberry Finn, Gang of London, Peaky Blinder tidak pernah menggambarkan sebuah kerumunan tanpa pemimpin, di semua komunitas termasuk geng criminal sekalipun ada keterkaitan, ikatan, hubungan seperti layaknya sarang lebah. Contoh penulis atas kerusuhan Totenham tahun 2011 (buku ini terbit tahun 2013), atas fenomena sarang lebah dan saya sebagai komentator atas buku ini yang menyatakan fenomena globalisasi bahkan melampaui ‘batas sarang lebah’ sekalipun itu seluas sebuah Negara. Globalisasi menciptakan energi baru, namun seperti hukum kekekalan energi – arus modal – kuasa juga bisa bermain disini, yang menyebabkan ‘perpindahan energi’, seperti yang dikhawatirkan misalnya oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, Ketika devisa ekspor Indonesia ‘disimpan’ di Singapura, sebuah Negara kota mini  jika dibandingkan ‘daerah penghasil komoditas ekspor’ seperti batu bara di Kalimantan Utara atau perkebunan sawit di Papua.

Demikianlah kota, bahkan bisa menjadi bayangan demokrasi. Dan ‘demokrasi yang dibayangkan’ mirip sarang lebah dimana ‘kota menyediakan untuk semua, dan semua adalah warga kota’. Aksi solidaritas yang dicontohkan di atas bahkan dalam ingatan penulis sampai ke kota Malang, adalah sebuah koneksi yang melampaui sebuah kota – sebuah fenomena globalisasi kontemporer. Bukan Cuma dalam hal empati, afeksi – karena juga memengaruhi arus keuangan, modal – yang menciptakan energi baru ataupun metabolisme baru.

Di antara Gedung-gedung yang dibangun di sebuah kota terdapat sejarah tempat, kemegahan, kemewahan arsitektur – atau sebaliknya kekumuhan, kerentaan, kerawanan kota. Dulu sebuah kota ditandai oleh sivitas atau  (diambil dari kata city) – atau warganya yang masih guyub, namun kata-kata urban mengubah kata sivitas menjadi gdung tempat tinggal/daerah tempat tinggal, menghilangkan keguyuban warga itu sendiri. Revolusi industry, menurut Ruskin telah mengubah kota menjadi deretan pabrik dan manusia sebagai mesin tanpa jiwa. Kota inilah yang menciptakan kemoderanan sekarang. Sehingga perencana kota memimpikan bagaimana sebuah kota berkembang tanpa meninggalkan nilai historisnya. Geddes dicontohnkan melakukan preservasi kota penting karena merubuhkan sejarah kota dengan merubuhkan semua bangunan bersejarah akan membuat penghuni kota bermutasi – tidak lagi dapat dikenali, atau dalam teori Darwin mutasi  cuma dimenangkan oleh orang yang kuat, sehingga sarang lebah itu terkoyak.  Geddes termasuk salah satu peletak  dasar teori conurbation. Dimana terjadi perluasan wilayah permukiman kota ke daerah pinggiran. Konsep Geddes tersebut banyak digunakan perencana kota, bagaimana memperluas kota tanpa meninggalkan ‘pusat’ kota sebagai sejarah, sebagai DNA yang akan menyatukan kota dalam konteks spiritual dan adat dan kebiasaan setempat, seperti proposalnya terhadap Jerusalem, yaitu harmoni antara permukim awal dengan pendatang.

Penerusnya melihat, bahwa perluasan kota dalam tesis Giddes tidak melulu sebagai sebuah kelanjutan dari kota, namun menawarkan sesuatu yang baru atau memperbaiki yang usang, sehingga konsep kota baru menjadi sebuah konsep imajinatif yang diperantarai oleh ‘garden’ sebuah ruang interaksi sosial sekaligus sebagai daerah transisi baru – ke lama dan sebaliknya, dimediasi oleh lanskap alam, yaitu garden/taman. Baik Mumfords, Abercrombie, dan Ebeneezer memiliki utopia tentang masyarakat sempurna, dengan memadukan secara harmonis kota dengan pinggirannya …town and country  must be married, and out this joyous union, will springs new hope, a new life, a new civilization.

Merujuk pada apa yang diinginkan Giddes atau Ebenezeer sesungguhnya pola atau model yang diinginkan minus relasi kekuasaan, yaitu ide tentang Darwinisme sosial, siapa yang kuat akan melahap yang lemah. Belum lagi isu-isu metropolis yang merupakan konsep ibu kota yang arti semula adalah pusat imperium kolonial – sehingga sebuah kota tidak bisa dipandang sebagai sebuah Pusat yang soliter, namun ia merupakan mata rantai dari Pusat-pusat lain yang mungkin lebih besar kekuasaannya.

Sebuah kota juga merupakan ruang kreatif, Sillicon Valey dibangun untuk memenuhi hasrat kreativitas tersebut. Sekarang Sillicon Valley menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan teknologi tinggi, dengan motto ‘Perubahan’ yang ada di benak penghuninya, dinyatakan dalam bentuk ‘mural’. Kreatifitas membutuhkan perubahan, sebuah kota kreatif memfasilitasi jalannya perubahan. Bagaimana perubahan tersebut diorganisir, sebuah kota seperti Santa Fe melakukan aglomerasi pengetahuan dan ide lewat universitas, aglomerasi tersebut menghasilkan inkubasi inovasi. Kota adalah incubator inovasi. Namun sekali lagi, sebuah kota kreatif bukanlah diisi oleh manufaktur yang berisi nabi-nabi perubahan, penghuni kutu buku, atau orang aneh yang soliter – namun sebuah kota kreatif adalah fusi dari penghuninya, dari fusi tersebut ledakan energi kreatif akan tercipta.

Sebuah kota butuh menyetel ulang penghuninya. Dicontohkan bagaimana masing-masing komunitas saling membuka pintu dan jendela untuk saling menengok ke dalam rumah masing-masing. Rumah komunitas muslim Afro-Amerika akan berbeda dengan komunitas muslim Syria, atau jazirah Arab lainnya, berbeda dengan pemukim Italy, Amerika Latin, dan seterusnya. Menyetel ulang komunitas berarti memberikan kesempatan kepada komunitas untuk menyegarkan kemabli kota-kota mereka> Dicontohkan kota Detroit yang ditinggalkan oleh penghuninya, sehingga kosong. Detroit ditinggalkan karena bangkrutnya raksasa mobil America. Disisi lain kota-kota di Amerika memiliki isu sosial ‘hobo’ – homeless bohemian – orang yang tidak mampu menyewa atau membeli rumah dan orang-orang yang keluyuran dari kota ke kota lainnya. Selain tentunya penyetelan ulang ini akan mempersempit prasangka rasial, antara komunitas ataupun antara pemukim lama dnegan tetangga barunya yang berbeda ras ataupun status sosial.

Kepercayaan (trust) di dalam kota juga menjadi isu kontemporer dimana permukiman baru di kota   dibangun dnegan semangat isolasi (gated society). Masing-masing penghuni mengisolasikan diri mereka dalam surga mereka sendiri. Dan orang lain adalah neraka. Uniknya prasangka tersebut terus berlangsung dalam kota-kota di Amerika yang dicontohkan dalam buku ini. Terakhir ‘black lives matter’ dikampanyekan untuk mengakhiri prasangka rasial dan diskriminasi terhadap warga kulit hitam yang sering dianggap ‘wrong type of visitor’. Bansky, seorang seniman mural dengan baik menggambar ketidakpercayaan ini dalam mural yang berjudul  ‘One Nation Under CCTV’, dengan herder dan satpam sebagai pengawas. Beberapa cara yang dicontohkan dalam buku ini untuk proses penyadaran adalah eksibisi seni yang sifatnya partisipatif antar warga kota, dimana kritik diperbincangkan sebagai sebuah dialog. Kepercayaan ditumbuhkan melalui dialog.

Flaneur, atau klayapan sebagai cara membandingkan taktilitas kota-kota di dunia. Penulis melakukannya di India, masuk-keluar kampung kumuh, permukiman mewah. Juga di New York. Hampir 1 juta penghuni permukiman kumuh tinggal di kota-kota metropolis, mereka tidak memiliki akses kepada kehidupan yang layak sperti Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Air bersih, Gizi yang cukup, Keamanan dan lain-lain. Daerah kumuh ini mesti direvitaslisasi sebagai bagian dari pelayanan kota untuk semua.

Sebuah kota dapat berkembang bukan hanya lewat utilitas fisik, sekarang kota-kota dikembangkan lewat infrastruktur teknologi informasi. Berbagai bisnis pemula (start-up) menggunakan wadah  (platform) digital. Ke depan wadah ini akan sangat dibutuhkan untuk kecepatan layanan, monitoring, pemangkasan birokrasi, peningkatan akuntabilitas kerja pemerintah dan banyak hal lain seperti efisiensi tenaga kerja. Di Jakarta hotline telepon telah tergantikan dengan aplikasi yang dapat diunduh di telepon seluler. Hal ini sangat memudahkan untuk pengaduan – dengan detil dan pemberi informasi aduan yang dapat dirahasiakan atau dipublikasikan, dengan bukti foto serta waktu peristiwa terjadi, sehingga data yang direkam menjadi akurat dan actual.

Kepadatan dan kemacetan merupakan salah satu dari masalah kota yang tidak mudah diselesaikan.  Masalah lain di jalan-jalan kota seperti Meksiko dan maroko adalah minimnya tanda-tanda arah atau nama-nama tempat. Hal ini menyulitkan para turis untuk keluyuran, bahkan untuk kota seperti Jakarta misalnya, kesalahan-kesalahan pengemudi karena ketakterbacaan rambu atau tanda arah menjadi ‘wdah’ untuk melakukan pungli – dengan alasan melanggar lalu-lintas. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa nomor polisi selain plat B, menjadi sasaran empuk untuk disetop karena alasan pelanggaran lalu lintas. Kepadatan dan kemacetan ini difasilitasi dengan mengajak penghuni kota untuk menggunakan transportasi massal publik, membuat jalur khusus sepeda, dan memperluas jalur pedestrian. Hampir seluruh kota-kota dengan kepadatan populasi melakukan hal ini, sebagai bentuk kewarasan dan rasionalsiasi yang paling tepat.

Kerberlanjutan kota bergantung pada bagaimana kita memperlakukan sampah dan limbah yang kita hasilkan, bagaimana kita menghemat energi dan sumberdaya air untuk generasi mendatang. Bab dengan judul How many lightbulbs does it takes to change the city (berapa banyak bohlam yang dinyalakan untuk mengubah sebuah kota) adalah kampanye untuk meminimalkan penggunaan energi – selain menyoal sampah dan limbah sebagai hasil dari metabolisme kota. Peran arsitek dalam desain gedung, rumah, taman kota hemat energi menjadi tantangan. Eksperimen yang dilakukan dalam penghematan ini di beberapa kota dilakukan mulai dari skala rumah tangga – kemudian membesar ke komunitas dan seterusnya.

Kota adalah sebuah rumah. Di buku ini kenaikan populasi Jakarta dan sekitarnya menempati urutan ketiga sebagai kota terpadat. Urutan pertama dan kedua ditempati oleh Tokyo dan Guangzhou. Sebuah mega-city akan menjadi necro-city jika tidak dapat dikendalikan, sebuah kota menjadi sangat tidak nyaman jika system ekologi yang sehat terganggu. Dari uraian buku ini, mau tidak mau mencegah keamtian sebuah kota dilakukan melalui penyetelan ulang komunitas-komunitas sebagai bagian dari sebuah kota. Bahkan Margareth Thatcher memulainya dari keluarga (Interview for Woman’s Own (“no such thing as society”) | Margaret Thatcher Foundation ).

Pengulas: Widhyanto Muttaqien