Mewujudkan Mimpi Restoran Bebas Sampah
tirto.id – Di Brighton, Inggris, ada sebuah restoran bernama Silo. Ia berbeda dari restoran kebanyakan. Piring-piringnya terbuat dari tas plastik yang didaur ulang. Minuman disajikan dalam gelas bekas selai. Air untuk membersihkan jambannya berasal dari limbah mesin kopi. Bukti pembayaran pun tak dicetak di atas kertas, melainkan dikirim lewat surat elektronik.
Sebagai sebuah restoran, Silo tampak berupaya untuk tak berkontribusi memperbesar angka limbah makanan. Ia menjadi restoran pertama di Inggris yang hadir dengan konsep restoran tanpa sampah atauzero waste restaurant.
Si pemilik restoran yang juga seorang juru masak bernama Douglas McMaster dan baru berusia 29 tahun, tak hanya menyiapkan konsep di tataran hilir, tetapi juga hulu. Artinya, ia tak hanya berusaha mengolah limbah yang ada, tetapi juga sebisa mungkin meminimalkan limbah itu.
Ini bisa dilihat dari menu restoran yang bisa dikatakan tak banyak pilihan. Dalam situs resmi restoran, hanya terpampang delapan pilihan menu makanan. Itu pun empat menunya adalah menu vegetarian.
Menurut Douglas, menu yang sedikit berarti sampah yang sedikit. Restoran yang memiliki menu sebanyak 40 atau lebih, katanya, harus menyiapkan bahan makanan untuk seluruh menu. Namun, belum tentu seluruh menu itu dipesan oleh pelanggan. Bahan makanan yang belum tentu terpakai itu adalah potensi sampah.
Selain karena alasan sampah, Douglas juga menyinggung soal penurunan kualitas bahan makanan. Semakin lama bahan makanan disimpan, semakin menurun kualitasnya.
Silo memiliki pabrik tepung sendiri untuk membuat roti. Ia juga memproses minuman keras sendiri, dan mendaur ulang semua limbah makanan. Untuk kebutuhkan listrik, restoran ini juga mengandalkan tenaga surya.
“Silo didirikan dari sebuah keinginan untuk menginovasi industri makanan yang menghormati lingkungan dan menghargai makanan,” tulis Douglas dalam situs resmi Silo. Limbah makanan yang dihasilkan Silo, diolah menjadi kompos dengan mesin pengolah sendiri. Douglas juga mengizinkan tetangganya—baik rumah tangga maupun komersial—untuk menggunakan mesin itu.
Silo menginspirasi banyak restoran di Inggris. Kini ia tak sendiri, beberapa restoran yang mengusung visi serupa hadir. Tiny Leaf di london, salah satunya.
Di Indonesia, mimpi memiliki restoran tanpa limbah tampaknya masih jauh. Di Depok, ada sebuah gerakan yang mendorong hal itu terjadi. Sebuah perkumpulan bernama Creata menginisiasi gerakan Zero Waste Resto. Creata adalah singkatan untuk Center for Research on Environment, Appropriate Technology and Advocacy.
Gerakan yang diusung Creata ini mendorong pemilik usaha hotel, restoran, dan kafe di Depok untuk menerapkan konsep restoran tanpa limbah. Ke depan, ia punya visi adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang restoran tanpa limbah ini, bukan hanya di pengelolaan sampah, tetapi juga aksi-aksi dari restoran untuk mengurangi jumlah makanan yang terbuang.
Namun, sejauh ini, gerakan itu masih berkutat di tataran pengolahan limbah masakan, sebab gerakan ini memang masih baru. Ia belum masuk terlalu jauh sampai ke pembuatan menu, atau penggunaan produk daur ulang untuk perlengkapan hingga dekorasi. Gerakan ini juga belum bisa mengintervensi porsi makanan yang seringkali terlalu besar dan berpotensi menjadi limbah.
Meski begitu, apa yang dilakukan Creata harus diapresiasi. Sebab tidak mudah memang melakukan persuasi kepada begitu banyak restoran, terlebih jika pemiliknya tak memiliki kepedualian akan lingkungan. Creata sendiri baru berdiri selama setahun, meskipun orang-orang yang berkutat di dalamnya telah lama berkecimpung di dunia pengolahan limbah.
Dari hasil riset awal yang dilakukan tim Creata, jumlah restoran yang melakukan pemilahan sampah saja masih sedikit. Ini masih di tataran pemilahan, belum pengolahan. “Memang perlu upaya lebih keras untuk meyakinkan seluruh restoran dan elemen masyarakat di Depok,” kata Rakhmawati dari Perkumpulan Creata.
Dia menjelaskan, konsep zero waste resto sebenarnya terdiri dari empat aspek utama. Pertama, bahan makanan harus berasal dari sumber yang memenuhi standar lingkungan. Lalu, pemilik restoran juga harus memperhatikan aspek kandungan gizi dari makanan yang disajikan. Ketiga, melakukan pemilahan dan pengolahan sampah dan sisa aktivitas memasak, seperti minyak jelantah.
Terakhir adalah mengumpulkan sisa makanan yang seharusnya masih bisa dikonsumsi dan memanfaatkannya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
Jika seluruh sisa makanan di restoran, di rumah-rumah, di resepsi pernikahan, di supermarket seluruh dunia dikumpulkan selama setahun, beratnya mencapai 1,3 miliar ton. Harga seluruh makanan yang terbuang ini menyentuh angka $1 triliun.
Menurut Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN), seperempat dari total makanan yang terbuang ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan makanan 800 juta orang yang kelaparan. Ya, hanya seperempatnya saja.
Riccardo Valentini, seorang profesor di Universitas Della Tuscia yang juga merupakan dewan penasehat BCFN mengatakan perubahan iklim akan membuat harga bahan makanan di dunia melonjak. Kisaran lonjakannya bisa mencapai 84 persen pada 2050 nanti. Ini dikarenakan panen-panen akan terganggu sebab cuaca yang kian yang menentu.
Sialnya, perubahan iklim ini juga salah satunya disebabkan oleh limbah-limbah makanan. Seandainya limbah makanan di seluruh dunia yang dikumpulkan itu adalah sebuah negara, ia akan menjadi negara penghasil karbon dioksida terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan Cina. Menurut BCFN, limbah-limbah ini akan mengeluarkan 3,3 miliar ton karbon dioksida dan mempercepat perubahan iklim.
“limbah makanan berdampak negatif pada lingkungan, ekonomi, ketahanan pangan, dan nutrisi,” kata Ludovica Principato, peneliti di Yayasan BCFN.
Gerakan yang dilakukan Creata, jika berhasil, akan membantu mengurangi angka limbah makanan di dunia, meski mungkin hanya sedikit. Tetapi gerakan itu masih akan melewati jalan panjang, dan tentu akan berliku.
https://tirto.id/20160910-42/mewujudkan-mimpi-restoran-bebas-sampah-325508
Creata Terapkan Konsep ‘Zero Waste’ Bagi Pemilik Hotel dan Resto di Kota Depok
DEPOK-Dalam rangka menerapkan konsep ‘zero waste’ untuk mengelola unit bisnis seperti pemilik usaha di bidang perhotelan, restoran dan kafe di kota Depok Perkumpulan Creata (Center for Research on Environment, Appropriate Technology, and Advocacy) menggelar diskusi dan talkshow yang mengangkat tema “Peran Konsumen Dalam Penerapan Zero Waste Resto” yang diadakan di kafe Sushi Miyabi jalan Margonda kota Depok pada Jumat (9/9/2016).
Perkumpulan Creata adalah merupakan lembaga nirlaba yang fokus melakukan riset dan advokasi di bidang lingkungan. Salah satu program unggulannya yaitu mengampanyekan ‘Zero Waste Resto’ terutama di restoran dan kafe yang berada di Kota Depok.
Menurut Rakhmawati, selaku ketua bidang pelatihan dan pengembangan SDM perkumpulan Creata kepada Depok pos mengatakan bahwa, Program tentang ‘Zero Waste Resto’ (ZWR) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015, diawali dengan penelitian di salah satu restauran cepat saji di Margocity.
“Penelitian awal itu kita melihat sampah yang dihasilkan jadi berapa volumenya, juga dilihat apa saja sampahnya antara organik dan non organik, dan lebih besar yang mana. Ke-14 resto yang disebut tadi itu adalah resto yang sudah diinisiasi oleh DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) kota Depok,” ungkap Rakhmawati.
Setelah penelitian yang dilakukan pada tahun 2015, Creata berkoordinasi dengan DKP dan BLH (Badan Lingkungan Hidup) kota Depok dipaparkan hasilnya, dan dari DKP menanggapi awal tahun ini melakukan pemilahan mengajak beberapa resto untuk bergabung di partai ember.
Kemudian DKP mengirimkan ember ke restoran-restoran yang ada sekitar 14 resto. Sasaran Perkumpulan Creata adalah restoran sepanjang jalan Margonda yang cepat saji. Dengan tujuan untuk mengedukasi semua lapisan masyarakat bahwa ZWR itu kedepannya agar menjadi sebuah pilihan gaya hidup.
Adapun daftar Restoran dan Hotel yang sudah di survey oleh Perkumpulan Creata: Surabi Bandung, Roti Bakar Eddy, Sushi Miyabi, Mang Kabayan, Ayam Bakar Christina, KFC Margonda, RM Simpang Raya, Pizza Hut Puri Khayangan, Bakso Keraton, Hotel Bumi Wiyata dan Harvest.
Hadir dalam acara itu dr. Mutmainah Indrianto, selaku Kasie POM Dinkes Kota Depok menyatakan, terkait dengan aspek gizi pihaknya selalu mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan. “Termasuk di restoran dan kafe yang berada di Kota Depok, kami melakukan pengawasan terutama makanan yang mengandung formalin dan borax,” tegasnya.
Selain itu hadir H. Kusumo, S. Sos, MM selaku kepala bidang pelayanan kebersihan DKP kota Depok, dan Endah Sulistyowati, selaku pelaksana Sub bidang pengawasan air dan udara BLH kota Depok. Dari sisi hukum, Pemkot Depok sudah memiliki payung hukum melalui Perda No.5 tahun 2014 tentang: Pengelolaan Sampah, hal inilah salah satu yang dijadikan landasan implementasi ZWR. (Karmila/Depokpos)
http://www.depokpos.com/arsip/2016/09/creata-terapkan-konsep-zero-waste-bagi-pemilik-hotel-dan-resto-di-kota-depok/
Utang Reklamasi Tambang yang Kerap Tak Dilunasi
Sebagian wilayah Kalimantan penuh bopeng. Gara-garanya adalah perusahaan tambang yang tak menambal lubang bekas tambangnya sehingga membunuh manusia. Masalahnya ada di birokrasi: izin usaha tambang kerap didapat tanpa perusahaan membayar jaminan reklamas
JAKARTA- Satu lubang bekas tambang batubara di Samarinda itu penuh terisi air hujan sehingga terlihat seperti danau buatan. Penunjuk gambar lubang tambang itu, Seny Sebastian dari Jaringan Advokasi Tambang, menyebutkan luasnya seukuran lapangan sepakbola. Kedalamannya 40 meter. Jaraknya dari permukiman warga hanya 189 meter saja.
Seny juga menjelaskan, batubara di lubang itu sudah dikeruk habis oleh PT Graha Benua Etam (GBE). GBE beroperasi dengan luas izin 493,7 hektar sejak 18 Mei 2011. Izinnya berakhir pada 9 November 2015. Setelah habis, si pengeruk ini kemudian pergi meninggalkan lubang itu begitu saja. Tak ada reklamasi, tak ada kegiatan pascatambang. Lubang pun dibiarkan menganga. Tak ada pos jaga, plang, maupun rambu yang menandakan krowak ini bukan danau atau kolam yang bisa dijadikan tempat berenang.Tepat pada peringatan hari ibu dua tahun lalu, seorang anak bernama M. Raihan Saputra ditemukan tenggelam di kedalaman delapan meter di lubang itu. Itu adalah hari ibu paling menyedihkan bagi Rahmawati, ibu Raihan.
Kisah tenggelamnya Raihan ramai diberitakan di media-media Samarinda hingga media di Jakarta. Ini karena Raihan bukanlah korban pertama lubang tambang. Sebelumnya ada delapan anak lain yang juga tenggelam dan mati keracunan.
Raihan bukan pula korban terakhir. Setelah itu, korban-korban lain yang juga masih kanak-kanak, berjatuhan di lubang tambang yang berbeda. Pada rentang 2011 hingga 2016, ada 28 warga yang tenggelam di lubang-lubang bekas tambang, mayoritas anak-anak dan hampir seluruhnya terjadi di Kalimantan.
Pada 10 Mei 2016, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Samarinda mencoba menghitung tingkat keasaman air di lubang tempat Raihan meregang nyawa. Hasilnya mengejutkan. Derajat keasaman (pH) air di lubang itu hanya 3,2. Ini artinya, air di lubang itu sangat asam.
Dari enam sampel air di lubang bekas tambang yang diuji coba oleh Jatam, air di lubang bekas GBE-lah yang tercatat paling asam. Pada semua sampel juga terdeteksi adanya konsentrasi logam berat.
GBE adalah satu dari 1.192 usaha pertambangan di Kalimantan Timur yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Agung Budiono dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengatakan lebih dari 7.000 IUP di Indonesia tidak memenuhi ketentuan reklamasi dan kegiatan pascatambang.
“Porsinya sekitar 75 persen dari total IUP yang ada,” kata Agung. GBE adalah salah satunya. Kini, pihak GBE tak diketahui di mana rimbanya.
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
Sedangkan kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan, untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
Sebelum sebuah perusahaan tambang mendapatkan IUP ataupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), mereka harus menyertakan perencanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang itu. Mereka juga harus menyertakan dan membayar jaminan reklamasi dalam bentuk bank garansi atau deposito atau rekening bersama.
Jaminan reklamasi ini besarnya beragam, tergantung luas area pertambangan dan reklamasi seperti apa yang dilakukan. Namun, banyak sekali perusahaan yang tak punya rencana reklamasi dan tak membayar jaminan reklamasi, tetapi berhasil mendapatkan IUP.
Seny Sebastian menyebutkan, 83 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar dana jaminan reklamasi. Itu artinya ada 8.725 perusahaan tambang dari total 10.388 yang lalai. Angka itu didapat dari penelusuran yang dilakukan Jatam.
Ia merinci, di Kalimantan saja, ada 3.585 perusahaan tambang yang memiliki IUP. Sebagian besar adalah batubara. Dari total jumlah perusahaan tambang itu, ada 3.092 yang tidak membayar dana jaminan reklamasi. Itu menyebabkan Kalimantan penuh bopeng. Lubang-lubang tambang yang penuh dengan air mudah sekali ditemukan. Beberapa bertempat tepat di pinggir jalan.
Tak hanya di Kalimantan, di Bangka Belitung pun kealpaan membayar dana jaminan reklamasi banyak ditemui Jatam. Dari total 1.085 IUP, ada 790 yang tidak membayar.
Agung dari PWYP mengatakan aspek paling karut marut di sektor minerba dari hulu sampai hilir adalah aspek perizinan. “Jika konsep kepatuhan diukur dalam skala 1 sampai 10, poinnya masih di bawah 3,” katanya, dalam diskusi yang digelar Perkumpulan Creata pekan lalu.
Jika izin usaha bisa didapat tanpa terpenuhinya prasyarat, Anda tentu tahu masalahnya tak cuma melekat pada perusahaan-perusahaan itu, tetapi juga pada birokrasi.
Sumber: Wan Ulfa Nur Zuhra, Tirto.id
JK Dorong Perkembangan Energi Terbarukan
JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai menurunnya produksi energi fosil di Indonesia harus dilihat sebagai tantangan untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan. “Beralihnya ke renewable energi demi kehidupan sehat juga,” kata Jusuf Kalla saat ditemui dalam acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2016 di Jakarta Convention Centre, Rabu, 10 Agustus 2016.
Menurut Kalla, sumber energi terbarukan lebih sehat dan bersih bagi lingkungan dibanding sumber-sumber energi lain, seperti batu bara. Selain panas bumi, sumber energi lain harus dikembangkan. “Mau (tenaga) angin ada, surya ada.”
Kalla menambahkan, potensi energi terbarukan, seperti panas bumi, sangat luar biasa. Namun, ujar dia, dari sekian puluh ribu megawatt potensi panas bumi, yang baru dimanfaatkan sekitar 5 persen. Pemerintah, tutur dia, memiliki target membangun 7.000 megawatt pada 2025. Karena itu, harus ada capaian pembangunan pembangkit listrik sebanyak 500 megawatt tiap tahun.
Menghijaukan Lingkungan dengan Zero Waste Resto
Sebanyak 1.200 ton sampah dihasilkan Kota Depok setiap harinya. Dari jumlah tersebut, hanya 620 ton yang bisa ditampung di TPA Cipayung. Lantas ke mana sisanya?
Sebagian sisa sampah yang tidak tertampung tersebut di bakar atau dijadikan pupuk kompos. Sebagian besar lainnya dibiarkan teronggok di tempat-tempat publik. Guna menangani persoalan sampah, pemerintah Kota Depok sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang jelas. Ini tercermin dari Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Melalui instrumen legal ini kota depok ditargetkan menjadi kota tanpa sampah “Depok Zero Waste City” di masa mendatang.
Persoalan sampah di Kota Depok ini menjadi perhatian sejumlah pihak. Salah satunya adalah Widhyanto Muttaqien. Beserta sejumlah koleganya, alumni pascasarjana Institut Pertanian Bogor mendirikan sebuah perkumpulan bernama Center for Reasearch on Environment, Appropriate Technology, and Advocacy (CREATA).
Pria yang akrab di sapa Widhy ini menuturkan perkumpulan Creata diisi oleh sejumlah peneliti di berbagai bidang keilmuan. Mulai dari pengelolaan sampah hingga sumber daya alam. Dalam praktiknya, organisasi non-profit ini sengaja memilih Depok sebagai basis proyek pemberdayaan mereka karena beberapa faktor.
“Pengelolaan sampah di Kota Depok ini sebenarnya sudah tergolong maju tetapi kurang sosialisasi. Selain itu Depok juga memiliki banyak komunitas anak muda yang bisa digerakkan untuk membantu menanggulangi persoalan sampah,” katanya kepada Bisnis, Kamis (26/8).
Perkumpulan ini memang baru berdiri setahun terakhir. Namun, sejumlah riset program pemberdayaan sudah dilakukan. Salah satu proyek yang sedang dikerjakan adalah pembuatan peta hijau kota Depok. Widhi berharap peta yang akan berbentku aplikasi Android ini bisa menjadi panduan masyarakat Kota Depok untuk menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.
Zero Waste Resto
Saat berkunjung ke restoran atau tempat makan, apa yang menjadi pertimbangan anda? Sebagian besar mungkin akan menjawab lokasi, harga makanan yang ditawarkan, atau reputasi café tersebut di kalangan masyarakat. Sangat sedikit sekali masyarakat yang mempertimbangkan aspek ‘hijau’ restoran tersebut.
“Padahal konsumen memegang peranan penting dalam kampanye lingkungan hijau,” paparnya.
Melihat fenomena tersebut, perkumpulan Creata menjadikan ‘Zero Waste Resto’ sebagai salah satu program ungguan mereka. Ini dilakukan dengan melakukan riset terhadap 14 restoran kelas menengah atas yang tersebar di Kota Depok. Tidak hanya riset, mereka juga menawarkan program pelatihan secara gratis kepada restoran tersebut dengan berkolaborasi bersama Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
Widhi menuturkan sejumlah café dan restoran menunjukkan minat sangat besar terhadap program tersebut. Namun, mereka saat ini masih kesulitan mengimplementasikan konsep ‘Zero Waste Resto’ di lahan usaha mereka.
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan program ZWR? Menurut Widhi, kampanye program ini memiliki empat aspek utama. Pertama, bahan makanan harus berasal dari sumber yang memenuhi standar lingkungan. Idealnya, bahan makanan ini berasal dari aktivitas urban farming yang mengadopsi sistem pertanian organik. Restoran dan café harus memperhatikan produsen bahan-bahan makanan tersebut.
Kedua, pemilik tempat makan juga harus memperhatikan aspek kandungan gizi dari makanan yang disajikan. Menurut Widhi, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi mengenai kandungan gizi suatu makanan di buku menu kepada konsumen. Dengan demikian, pelanggan bisa memilih mana makanan yang cocok untuk mereka.
Aspek ketiga adalah pengelolan sampah dan sisa aktivitas masak seperti minyak jelantah. Pengelolaan sampah bisa dimulai dengan melakukan pemilahan antara sampah organik dan non-organik. Sampah non-organik bisa didaur ulang, sedangkan untuk sampah organik bisa diolah menjadi pupuk atau biogas. “Khusus untuk minyak jelantah kami sudah punya proyek percontohan untuk mengolah minyak tersebut menjadi bahan bakar mesin diesel di Jagakarsa,” tambah Widhi.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah mengumpulkan sisa makanan yang seharusnya masih bisa dikonsumsi. Widhi menuturkan banyak restoran saat ini membuang sisa makanan yang sejatinya masih bisa dimanfaatkan. Di Malang dan Bogor, sejumlah komunitas telah memulai gerakan untuk mengumpulkan sayuran yang tidak laku di jual atau makanan dari restoran untuk dibagikan gratis kepada masyarakat.
Ke depan, Widhi berharap pihaknya dan pemerintah kota bisa memberikan labelisasi kepada restoran yang memang telah memperhatikan aspek lingkungan tersebut. Ini bisa dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota agar masyarakat terpacu memilih tempat makan yang sudah menerapkan program ‘Zero Waste Resto’.
Persoalan ini memang terkesan sepele. Namun, data menunjukkan 1,3 miliar ton makanan terbuang sia-sia setiap tahunnya. Padahal, 800 juta manusia lain di berbagai belahan dunia mengalami masalah kelaparan dan kekurangan gizi. Akankah kita berpangku tangan menyaksikan sampah makanan yang menggunung?
http://jakarta.bisnis.com/read/20160903/383/581022/mengampanyekan-program-zero-waste-resto.it
Terbit di Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu, 3 September 2016
Pengelolaan TPA Bantar Gebang Masih Konvensional
BEKASI – Pengelolaan sampah di TPA Bantargebang pasca alih kelola dipertanyaan. Pasalnya, sampai kini tidak ada perubahan signifikan. “Baik pengelolaan maupun pemanfaatan sampah tidak menunjukkan perubahan,” kata Komarudin, anggota DPRD Kota Bekasi.
Disebutkan, teknologi ramah lingkungan yang digembor-gemborkan DKI selama ini tak terwujud di lapangan. Bahkan dalam hal pengelolaan sampah DKI masih mengandalkan metode pengelolaan sampah yang digunakan pengelola sebelumnya.
Model pengelolaan ini diakui Hari Nugroho, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Menurutnya, pengelolaan sampah di TPST Bantargebang belum sepenuhnya normal karena keterbatasan alat berat.
Komarudin yang juga politisi Golkar ini, mendesak DKI harus secepatnya melakukan perubahan dalam mengelola TPST Bantargebang. Sebab bila berlarut-larut, maka kerusakan lingkungan semakim parah. Terlebih volume sampah yang dikirim ke TPST jumlahnya makin bertambah.
“Kalau tidak siap, ya serahkan saja ke swasta. Tapi yang professional. Jangan ada intrik politik di dalamnya. Kalau itu dilakukan DKI, saya yakin sampah TPST Bantargebang akan berkurang, karena dikelola dengan baik dan ada alat yang moderen serta ramah lingkungan,” jelas Komar.
Komar juga menyebut agar DKI harusnya membangun pabrik pengelolaan sampah sesuai jenisnya, seperti plastik, kayu, sisa sampah rumah tangga di area TPST Bantargebang. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengelola sampah yang hasilnya dijual ke perusahaan bentukan DKI.
Diberitakan sebelumnya, warga di sekitar TPA Bantargebang mempertanyakan uang kompensasi. Mereka wanti-wanti agar paska swakelola ke DKI uang kompensasi tidak terganggu. (chotim)
Reklamasi Tambang Dan Dampak Lingkungan
Kabupaten Bekasi: Menuju Kota Lingkungan
oleh:
Widhyanto Muttaqien
Pergeseran dari masyarakat desa ke masyarakat perkotaan memiliki dampak besar pada lanskap ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan di negara-negara seluruh dunia. Sementara transformasi ini berlangsung, masih ada kesempatan untuk mengatur jalannya urbanisasi agar berkelanjutan dan memiliki arah yang adil. Dalam beberapa dekade, generasi masa depan, yaitu anak-anak kita sekarang, cucu kita kelak sudah menghadapi konsekuensi dari bagaimana kita mengurus urbanisasi saat ini.
Persentase penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan sudah mencapai 68 %. Untuk beberapa provinsi , terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat persentase penduduk perkotaannya sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat persentase penduduk perkotaan di empat provinsi di Jawa pada tahun 2025 sudah di atas 80 %, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten (BPS, 2010)
Menurut Nilsson, Kjell et. al (2014) pembangunan yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan syarat adanya koordinasi yang lebih baik dalam hal transportasi, penggunaan lahan, dan perencanaan ruang terbuka, pengembangan kota hijau termasuk infrastrukturnya dan kebijakan yang mengatur hubungan antara perkotaan dan perdesaan.
Pembangunan yang berkelanjutan juga memerhatikan aliran dan stok sumberdaya di antara generasi tua yang menikmati sumberdaya fisik dan moneter, generasi sekarang yang menikmati pembangunan, dan generasi mendatang (yang seharusnya) menikmati manfaat berganda, bukan menikmati dampak negatif dan akumulatif dari eksternalitas negatif pembangunan.
Sedangkan definisi kota yang berkelanjutan adalah kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Budiharjo dan Sujarto, 1999).
Perkembangan Kabupaten Bekasi
Penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2014 mencapai 3.122.698. jiwa, yang terdiri dari 1.592.588 laki-laki dan 1.530.110 perempuan (BPS, 2015). Sedangkan perkembangan ekonomi Kabupaten Bekasi diarahkan pada pertumbuhan industri. (lihat BPS, 2014). Perkembangan penduduk dan arah pengembangan wilayah ini menimbulkan beban pada semua aspek, dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hunian penduduk, konsep ‘kota baru’ tumbuh menjamur di Kabupaten Bekasi dalam menjawab keterkaitan antara pengemabnagn kawasan industri dengan kebutuhan hunian pekerja.
Kabupaten-Bekasi-Dalam-Angka-2015-
Sejalan dengan itu, dalam sosialisasi Kampanye Kota Lingkungan di Kabupaten Bekasi, http://www.creata.or.id/menuju-kota-bekasi-yang-berkelanjutan/terdapat isu-isu wilayah terkait pencemaran air, tanah, udara, dan kebisingan. Hasil sementara pemetaan dapat dilihat berikut ini.
HASIL PEMETAAN KONDISI LINGKUNGAN KECAMATAN CIKARANG PUSAT
Merah : Polusi Tinggi dan sedikit penghijauan
- Perbatasan Cilemahabang : Adanya pencemaran limbah di sungai
- Delta 8
- Kawasan Industri dekat Desa Sempu
- Kawasan Industri sebelah utara Desar Kandangsapi
- Kawasan Industri Dekat daerah Cicau
- Kawasan Industri Desa Pasirgombong dan Desa Koneng
- Pintu Tol dekat Desa Pasir Dua dan Desa Pasir Tiga : Sering Banjir
- Perbatasan Karanggereng : Dataran tinggi tandus
- Daerah aliran sungai dekat Parungleseng : aliran limbah dari Karawang
Kuning : Polusi sedang dan kurang penghijauan
- Desa Binong : Pada saat ini masih kurang penghijauan namun memiliki potensi hijau
- Bantaran sungai Kalimalang (Tegal Danas – Kalimalang – Pasir Tanjung) : Sebagian memerlukan penghijauan
- Jalan dan sungai dari Pasir Tanjung hingga Desa Sampora : Memerlukan penghijauan
- Kampung Pasir Tiga : memerlukan penghijauan
- Kantor Desa Papren Kidul : Memerlukan penghijauan
- Kawasan Industri Jalan Beringin Delta Silicon 2 dan sekitarnya : masih memerlukan penghijauan
- Desa Cimahi Tiga : Kekurangan air
- Sepanjang Sungai Ci Cau : masih memerlukan penghijauan
- Kantor Desa Cicau : masih memerlukan penghijauan (belum lama di tanam 250 pohon mahoni)
- Desa Tembonggunung : masih memerlukan penghijauan
- Desa dekat Sukasari : tidak ada air
- Desa Jambal : air berwarna
- Antara Desa Boled – Desa Sogol : Belum ada penghijauan
- Desa Cipeucang : Berbatasan dengan Kawasan Industri, butuh penghijauan
- Desa Cirendeu : Memerlukan penghijauan dan air
Hijau : Polusi rendah dan Daerah penghijauan
- Rawa Sentul dekat pasar
- Sebagian Bantaran sungai Kalimalang (Tegal Danas – Kalimalang – Pasir Tanjung)
- Desa Paparean Kaler
- Desa Poncol
- Desa Patola Satu
- Desa Patola Dua
- Desa Sampora
- Desa Rancakaso
- DAS Cijambe
- Boulevard dan pertokoan daerah Karanganyar (Dekat Pintu Tol Sukamahi)
- Desa Sempu
- Desa Pasar Ranji
HASIL PEMETAAN KONDISI LINGKUNGAN KECAMATAN CIKARANG BARAT
Merah : Polusi Tinggi dan sedikit penghijauan
- Sungai dekat daerah Cikarang Jati : Banyak TPA Ilegal dan Air yang tercemar
- Sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang : Sampah
- Daerah Kamurang : Sampah Plastik
- DAS Seriti : Rawan banjir dan polusi air
- Daerah Warungbengkok : Polusi udara dan suara
- Daerah dekat Cikedokan : Kawasan hunian kumuh
- Sungai Cisadang Daerah Rawajulang – Mariuk Ujung : Air berwarna di pagi hari
- Di sisi Jalan Tol Jakarta – Cikampek Km. 28 : Hunian kumuh dan sampah
- Sekitar daerah Graha danau indah : Banyak TPA ilegal
Kuning : Polusi sedang dan kurang penghijauan
- Danau – danau di kawasan industri Jababeka : Menjadi daerah urukan
- Sekitar daerah Graha danau indah : Kurang Penghijauan
- Daerah Tegaltangsi : Kurang Penghijauan
Hijau : Polusi rendah dan Daerah penghijauan
Tidak ada data
*Catatan : Daerah Cikedokan ada pohon buah yang khas yaitu; Pohon Konto/Cilebak dan Rambutan
HASIL PEMETAAN KONDISI LINGKUNGAN KECAMATAN CIKARANG UTARA
Merah : Polusi Tinggi dan sedikit penghijauan
- Bagian utara Jalan KH Fudholi : Banjir yang diakibatkan oleh sampah dan kontur tanah yang rendah, serta pembangunan perumahan yang menghalangi aliran air
- Saran : diperlukan banyak sodetan untuk membuang air ke sungai
- Sepanjang Sungai Cikarang Barat Laut : Banjir
- Desa Cabang –SMP 1, SMP 2 dan SMP 4: Banjir
- Kawasan Industri Jababeka : Polusi udara & Kualitas air
- Antara daerah Kongsi – Harapan Baru : Saluran air macet, empang berisi sampah rumah tangga, penghijauan sangat kurang, Kuburan banyak sampah
- Sepanjang sungai Ulu : Banjir karena aliran sungai banyak terhambat bangunan & sampah
- Jalan Raya Industri Pasar Gembong : Banjir karena tidak ada Drainase
- Perumahan di daerah Cabang : Banjir
- Jalan Gatot Subroto : Drainase yang kurang di kantor kecamatan, sebagian daerah yang bersinggungan dengan sungai Ulu terkena banjir
- Sungai Ci Bereum setelah bunderan Jalan H. Usmar Ismail : Banjir yang diakibatkan oleh aliran sungai tidak normal dan banyak daerah sawah yang dijadikan perumahan
- Perumahan Grahapemda : Banjir Tahunan
- Daerah Pulokecil : sering terjadi banjir dengan ketinggian atap rumah ( lebih dari 2 meter)
- Daerah Kaliwulu : Banjir yang diakibatkan oleh pembangunan daerah sawah yang dijadikan perumahan
- Daerah Kebonkopi : Banjir yang terjadi di Perumahan dan Perkampungan
- Bagian Timur Daerah Pisang Batu : Daerah Banjir
Kuning : Polusi sedang dan kurang penghijauan
- SMA 1 : Penghijauan perlu ditambah
- Kantor Kecamatan Cikarang Utara : Penghijauan perlu ditambah
- Daerah Walahir : Banjir tahunan
Hijau : Polusi rendah dan Daerah penghijauan
- Desa Cabang –SMP 3 : Lingkungan baik, Sekolah Berbasis Lingkungan
- Kawasan Industri Jababeka : Penghijauan dan Drainase Baik
- Desa Jati : Sebagain Penghijauan baik (sudah hijau)
- Jalan H. Usmar Ismail : Daerah aliran sungai baik, penghijauan baik yang digunakan pemerintah menjadi Hutan Kota (Botanical Garden)
*Catatan :
- Cikarang Utara dialiri oleh 3 sungai besar : Sungai Cikarang Barat Laut, Sungai Ulu, dan Sungai Cibeureum
- Permasalahan luapan sungai diakibatkan oleh aliran air sungai yang semakin sempit karena pembangunan dll
- Penghijauan di daerah hunian atau perumahan sangat sedikit, bahkan semakin lama semakin parah
- Permasalahan sampah
Dari hasil diskusi dengan beberapa pihak di Kabupaten Bekasi, permasalahan utama dalam pengembangan kota berkelanjuta di Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut.
- Tingginya tingkat migrasi yang menyebabkan banyaknya kawasan yang diokupasi oleh pemukim informal
- Kekumuhan permukiman di beberapa titik menimbulkan dampak pada permasalahan kesehatan dan kebutuhan ruang yang cukup per individu
- Kepadatan yang tinggi menimbulkan permasalahan sosial, seperti kriminalitas, keresahan sosial, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman sebagai warga kota.
- Kepadatan yang tinggi juga memunculkan tuntutan lapangan pekerjaan di masyarakat, sehingga perusahaan dan pengelola kawsan industri kerap didatangi masyarakat untuk meminta bantuan yang sifatnya setengah memaksa, dan program bantuan yang bersifat karitatif.
- Dari sisi pengelola kawasan industri, komunikasi dan hubungan masyarakat menjadi isu utama, dimana pengelola akan berusaha mengkomunikasikan program tanggung jawab perusahaan mereka kepada masyarakat, sehingga kebutuhan akan data dasar yang aktual kebutuhan masyarakat dibutuhkan.
- Dari sisi pemerintah daerah, musyawarah pembangunan yang selama ini dilaksanakan belum ditapis dengan isu keberlanjutan program, sehingga masih banyak proyek dilakukan tidak strategis dalam pengertian keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.
- Dari sisi masyarakat, tuntutan terhadap pemerintah dan perusahaan seringkali menafikan ‘akal sehat’ dan ‘ aset produktif’ mereka, sehingga pertumbuhan hijau yang seharusnya menjadikan masyarakat mandiri dan memiliki kemampuan swa-kelola lingkungan yang baik, malah menjadi pertumbuhan yang menimbulkan ketergantungan kepada pihak lain.
- Persoalan lain terkait budaya konsumsi di masyararakat, sikap mental, dan karakter masyarakat yang ‘ kalah’ sehingga tidak bisa lebih jauh (rabun dekat) melihat kebutuhan, pencapaian, dan hidup bersama dalam konteks pluralitas budaya, aktor, dan kepentingan.
Tentunya data di atas adalah data sementara, yang sifatnya masih perlu klarifikasi di lapangan. Perkumpulan Creata berniat memetakan titik-titik permasalahan dan melakukan pemutakhiran secara periodik dengan bantuan masyarakat. Untuk itu Kampanye Kota Lingkungan menjadi bermakna dengan keterlibatan warganya untuk merawat, melaporkan, dan menyembuhkan ‘kotanya’ sendiri.
Pustaka
Kabupaten Bekasi Dalam Angka, 2015, BPS
Nilsson, Kjell et al., 2014, Strategies for Sustainable Urban Development and
Urban-Rural Linkages, Research briefings, March 2014, European Journal of Spatial Development. URL: http://www.nordregio.se/Global/EJSD/ Research briefings/article4.pdf
Budiharjo, Eko dan Sujarto, Joko. 1999. Kota Berkelanjutan. Penerbit Alumni, Bandung