Posted on

Gula-gula bagi perampas lahan

“…/kau entah memesan apa/… aku memesan rasa sakit yang tak putus yang nyaring lengkingnya  memesan rasa lapar yang asing itu/…” – sajak di restoran Sapardi Joko Damono

Food and Energy Estate yang digaungkan oleh Jokowi adalah repetisi kegagalan dari proyek sebelumnya. Tahun 2010 pemerintah SBY mencanangkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Kegagalan dalam membangun sektor pertanian selama dua puluh tahun masa kepresidenan ini tentu menimbulkan tanya, apa yang sebenarnya dilakukan dengan proyek mangkrak tersebut. Jokowi memberikan status Proyek Strategis Nasional (PSN), sebuah status yang bisa melibas semua aturan, baik tata ruang maupun kawasan hutan.

Sejak lama semangat kolonialisme atas rezim pangan melekat dalam proyek-proyek pertanian di Negara Berkembang. Mc Michael (2020) menggambarkan ketakterputusan penutupan terhadap akses atas tanah (enclosure) berbagai rezim pangan – konsisten dengan sejarah kapital. Baik rezim pangan, dan sekarang rezim energi terbarukan yang menggunakan biomasa, tebu, dan sawit juga memapankan kolonialisme, konsisten dengan sejarah kapital, mengubah relasi ekologis: menggadaikan masa depan masyarakat lokal untuk masa depan kaitalis yang tak stabil dan berisiko. Rezim pangan dan energi menjadi musuh bagi kebutuhan sosial ekologis.

Edward Said dalam bukunya Kebudayaan dan Imperialisme (1994) mengatakan semacam pergeseran paradigma tengah terjadi; kita mungkin sekarang menyetujui suatu cara baru yang lebih bersemangat dalam memandang perjuangan atas geografi dengan cara yang menarik dan imajinatif. Lokalitas adalah sebuah ruang. Keadilan dalam ruang (spasial) sekarang dibenturkan dengan PSN, dan keadilan ruang bukan semata keadilan bagi manusia, juga satwa dan flora, biotik dan abiotik. Edward Soja (2010) menyatakan keadilan spasial bukanlah pengganti atau alternatif bagi bentuk-bentuk keadilan lain, tetapi lebih merupakan penekanan dan perspektif interpretatif atas ruang.  Mencari keadilan atas ruang adalah perebutan geografi, dimana kolonialisme sampai saat memiliki alih rupa-alih wahana.

Dalam kasus Kalimantan misalnya, mulai dari Bulungan di tahun 2010 food estate mengalami kegagalan parah. Masyarakat lokal tetap tidak bisa mengakses lahan yang dibuka paksa, sebagian lahan gambut dan merupakan habitat  bagi Bekantan, hama tikus merajelela karena lahan terbuka menjadi semak terlantar yang menghilangkan predator tikus ketika lahan dibuka, banjir semakin sering – . Delta Bulungan kehilangan karagaman hayati, pesut tidak lagi terlihat, sungai yang sudah kotor oleh oli tumpah dari tongkang batu-bara, sekarang ditambah oleh proses sedimentasi parah dari lahan terbuka yang tergerus, ikan-ikan endemik banyak yang berkurang. Pendekatan teknokratis yang dianggap sebagai bagian dari ‘sains murni’  gagal menciptakan sentra pangan, secara ekologis ide sains medioker tersebut ditolak oleh alam, setidaknya itulah alasan para perampas lahan yang gagal menanam padi disana. Bagaimana dengan kelayakan proyek? Akademisi bidang pertanian selalu membela pemerintah dengan memberikan prasyarat teknokratik yang seringkali tidak mungkin dipenuhi – tak bernyali untuk terus-terang menyatakan bahwa malapetaka akan terjadi jika proyek diteruskan.

Proyek PSN pangan Jokowi di bekas lahan gambut sejuta hektare di Kalimantan juga gagal, panen dilakukan di lahan yang itu-itu juga. Juga dengan Merauke, panen dilakukan di tempat itu-itu juga sejak jaman Belanda. Ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh tentara, membuka lahan panen sekali kemudian terlantar dan menjadi sarang tikus, mengganggu sawah transmigran. Pembukaan hutan di Merauke juga menambah durasi dan frekuensi banjir di kawasan tersebut. Program yang digagas Kementan di Gunung Mas juga gagal, hutan dibabat dan proyek singkong gagal, yang mengejutkan adalah panen jagung dalam polibag, setelah itu selesai. Mangkrak. Banjir datang seiring kawasan yang bertambah panas saat musim kemarau panjang dan risiko kebakaran lahan meningkat. Program food estate yang telah masuk sebagai program strategis nasional di tahun 2020—2024 dikembangkan di Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.  Ada 3 juta hektare untuk perluasan cetak sawah baru.  Artinya ada 3 juta lahan yang akan dirampas oleh perusahaan.

Desain ahli mengenai food estate adalah diletakan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis. Memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari dikelola secara prosedural, didukung SDM berkualitas, menggunakan teknologi tepat guna, berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan pada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan dan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau penduduk lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Sementara desain yang terjadi menempatkan korporasi sebagai aktor yang mengeluarkan masyarakat dari proyek. Dalam kasus Delta Kayan Bulungan di atas telah merudinkan  masyarakat adat yang kehilangan mata pencaharian lestari mereka yang bersumber dari sungai dan rawa. Dalam kasus Merauke telah merampas ruang hidup masyarakat adat setempat yang kehidupannya berburu dan meramu di dataran rendah Merauke, yang merupakan ekosistem unik di Indonesia, karena hutannya berupa hutan semak dan savana, yang hilang dan terancam hilang seluas 2 juta hektare.

Gula-gula bagi Perampas

Dalam Pepres 40/2023 disebutkan dalam Pasal 3:  Dalam rangka percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun peta jalan (road map yang meliputi: a. peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 (sembilan puluh tiga) ton per hektar melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut; b. penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 (tujuh ratus ribu) hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan; c. peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 1 1,2% (sebelas koma dua persen); d. peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan e. peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kl (satu juta dua ratus ribu kilo liter). Di Merauke di wilayah yang dimaksud belum terdapat lahan perkebunan tebu dan  tebu rakyat, sehingga yang terjadi adalah pelepasan kawasan hutan saja. Bagian d. Peningkatan kesejahteraan petani tebu juga absurd karena tidak ada petani tebu di lokasi yang dimasud, karena skema PSN dijalankan oleh korporasi yang menggunakan konsep mekanisasi penuh.

Sementara Kepres No. 15/2024 menyatakan kemudahan investasi dalam pasal 3. ayat b. memfasilitasi ketersediaan lahan yang sesuai dengan komoditas tebu; c. mengoordinasikan penyelesaian administrasi pertanahan atas tanah yang diperoleh melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau mekanisme pengadaan tanah; d. memfasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan berusaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri; e. memfasilitasi pemberian fasilitas investasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk percepatan pembangunan dan pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri beserta sarana dan prasarana penunjang. Kepres ini sesuai dengan Pepres 40/2023 Pasal 10 ayat  c. memberikan kemudahan proses sertipikasi tanah untuk lahan perkebunan tebu, pabrik gula, dan/atau pabrik bioetanol, sesuai perundangan yang berlaku. Sementara lahan-lahan yang tersedia sebagian besar termasuk ke dalam kawasan adat dan sedang dilakukan registrasi wilayah adat.  Gula-gula lain dalam  adalah Pasal 11 ayat a  importasi gula kristal mentah (raw sugar)  berupa rencana kebutuhan industri dalam neraca komoditas. Importasi gula ini diberikan subsidi waktu tujuh tahun,  dibolehkan impor gula mentah untuk memenuhi kebutuhan industri bioetanol.  Para pemain gula mengatakan keuntungan besar selama tujuh tahun bisa diraup disini, apalagi dengan keringanan pajak dalam pengembangan industri gula dan bioetanol ini. Peluang korupsi dalam pengadaan gula kristal mentah ini sangat terbuka lebar.

Keberadaan food dan energy estate ini, khususnya di Merauke tidak bisa memenuhi kriteria deforestasi yaitu tidak membuka lahan pada areal yang memiliki nilai konservasi tinggi (HCV) atau terdapat habitat flora dan fauna yang dilindungi dan memiliki nilai stok karbon tinggi (HCS) dan kawasan ekosistem esensial. Konsep yang sedang dijalankan tidak bersesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Gambar 1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (PB)

Deforestasi dan perampasan lahan bukanlah bagian dari praktek pembangunan berkelanjutan (PB), karena seluruh tujuan dalam PB tidak mungkin dicapai oleh ketidakadilan seperti dalam praktek sekarang. Lingkungan hidup yang koyak secara ekologis menimbulkan bencana dan kondisi tidak berdaya pulih. Eksklusi dan industri footloose tidak menciptakan kesetaraan. Masyarakat asli Papua tetap dipandang secara rasis, sebagai liyan yang tidak memiliki hak untuk memiliki cara hidupnya sendiri, bahkan keragaman ekonomi dipandang sebagai sebuah keterbelakangan jika bukan primitif. Bagaimana kata keberlanjutan bisa dibangun dengan dasar pikir rasis dan diskriminatif. Amartya Sen pernah menuliskan bahwa rezim yang tidak demokratis tidak bisa menahan laju pemiskinan masyarakat, sebaliknya kebebasan dan demokrasi sebagai tolok ukur kesejahteraan, yang bukan semata-mata dilihat dari kenaikan pendapatan atau PDB pada tingkat wilayah, namun ketidakberdayaan secara umum. Bagi Sen, pembangunan adalah pembebasan yang menyangkut bukan hanya kesejahteraan (wellbeing freedom), tapi juga kebebasan individu (agency freedom).

Menggunakan konsep ‘hijau’ seperti pembangunan  berkelanjutan saja PSN FOOD DAN ENERGY ESTATE sudah bermasalah. Konsep hijau pembangunan berkelanjutan tersebut ingin memitigasi ketegangan konsep kolonial, dalam prakteknya ‘korporat-ramah lingkungan’ masih belum mewujud, setidaknya dalam pengaturan rezim pangan dan energi terbarukan di Indonesia. Salah satu praktek di kedua rezim tersebut adalah (1) perampasan lahan oleh pengusaha Indonesia bekerjasama dengan elit lokal, (2) menjual hak guna usaha ke investor baru, baik pemain (oligarki) lokal, maupun asing. Perampasan lahan  seperti ini menjadi bagian dari spekulasi keuangan global. Proses ini memindahkan kekayaan dan kekuasaan dari kelas miskin dan kelas produsen ke kelas orang superkaya (oligarki). Dalam kasus-kasus rezim pangan dan energi terbarukan petani subsisten dan lahan-lahan produktif berupa sumberdaya bersama (common resources) beralih dari pengaturan oleh masyarakat adat, diambil alih Negara, dan diberikan ke korporasi. Tujuan negara dalam mendirikan bank tanah untuk menampung aset-aset tanah yang tak bertuan, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), dan hak pakai yang sudah habis masanya kemudian digunakan untuk kepentingan umum tidak tercapai, bahkan kawasan hutan pun dicaplok bersar-besaran untuk korporasi. Kementerian ATR/BPN pernah memaparkan bahwa rasio gini tanah di Indonesia sudah mendekati 0,58. Artinya, satu persen dari total jumlah penduduk Indonesia menguasai 58 persen total luas tanah di Indonesia.

Campbell (2009) memperkenalkan ‘ekologi tempat jauh’ (ecologies at a distance) dimana pangan memiliki hubungan produksi/konsumsi global diproduksi dari ‘wilayah entah dimana’ dan dikonsumsi oleh masyarakat ‘entah dimana’ yang memiliki konsep murah dan berlimpah, bukan pada permasalahan ekologi di tempat dimana pangan tersebut dihasilkan. Dan tanggapan ekologis (ecological feedback) untuk melawan rezim pangan korporat menyembunyikan dampak ekologis. Gagasan Campbell adalah pengembangan suatu sistem pangan dengan membumikan kembali produksi pangan ke dalam ekosistem lokal. Patahan metabolis ini yang menurut Saito (2017) menyebabkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan secara bersamaan di berbagai wilayah negara berkembang. Dalam kasus MIFEE ini patahan metabolis terjadi pada alam dengan hancurnya ekosistem dan relasi sosial, yaitu pencurian dari mata pencaharian masyarakat dan industrialisasi yang meninggalkan masyarakat setempat. Kemudian pada perluasan polusi. Suku Yei menyoal pencemaran di sungai Maro dan danau di wilayah mereka akibat perkebunan sawit swasta. Demikian pula suku Marind Anim dan Awyu yang juga menyoal pencemaran di Sungai Bian dan Digoel disebabkan oleh kebun  sawit dan pembukaan lahan selama proyek lumbung pangan dijalankan sejak jaman SBY sampai saat ini.

Patahan metabolis versi Saito ini memperlihatkan bahwa ada keretakan temporal (temporal rift), dengan adanya upaya mekanisasi proses produksi secara cepat, efektif dan masif. Yang ternyata membutuhkan sirkulasi modal dan yang terjadi adalah siasat keuangan, bahkan spekulasi keuangan dengan perampasan tanah terlebih dahulu sebagai bagian dari jaminan. Via Campesina (2004) mencatat bahwa kapital keuangan tidak hanya membeli tenaga kerja dan penguasaan tanah, tapi juga mengubah cara kerja, pengetahuan, teknologi cara tanam, teknologi benih, sebagai milik pribadi (dan korporasi). Selain hal tersebut dua patahan sebelumnya yaitu hubungan manusia dengan alam dan manusia dengan manusia sebagai tenaga kerja juga membuat pilihan-pilihan yang disebutkan Amartya Sen sebagai indikator kebebasan semakin terbatas.

Apakah kita akan mengalami krisis? Jika modus perampasan lahan dan peminggiran hak masyarakat terjadi tentu kita di ambang krisis, secara partikular di masing-masing kawasan tempat food dan energy estate akan mengalami krisis. Secara nasional krisis akan dialami lewat efek domino. Krisis pertama adalah krisis keuangan karena kehancuran institusi keuangan jika kepercayaan investor spekulan terhadap kondisi politik tidak stabil. Dibutuhkan pemerintah yang otoriter untuk menjalankan skenario PSN. Tentu investor spekulan tidak peduli dengan kerungkadan yang dialami masyarakat sepanjang rente mereka terpenuhi, kita akan mengalami krisis demokrasi. Krisis Kedua, krisis ekologi yang parah yang akan memiskinkan masyarakat karena risiko bencana akibat perubahan iklim meningkat, risiko gagal panen di luar perkebunan dan komoditas milik korporasi meningkat, karena secara ekosistem kawasan perkebunan swasta dengan pertanian rakyat saling terhubung. Krisis Ketiga, pemiskinan akibat tidak terserapnya tenaga kerja lokal dari sistem kerja dan teknologi baru, termasuk didalamnya proletarisasi akibat masyarakat lokal baik Orang Papua Asli dan transmigran yang dibeli lahannya oleh korporasi dan memilih menjadi pekerja atau kembali ke Jawa daerah PSN lain, seperti PSN sektor pertambangan atau diserap sebagai buruh cadangan di perusahaan sawit di Provinsi Papua Selatan. Krisis keempat, krisis pangan lokal sebagai paradoks pengembangan lumbung pangan dunia. Masyarakat lokal harus membeli bahan pangan dengan harga lebih tinggi karena kehilangan lahan dan sumber protein lain, termasuk kehilangan etno-farma atau obat-obatan tradisional mereka.  

Widhyanto Muttaqien | Wakil Ketua Bidang Politik Sumberdaya Alam LHKP PPM

Featured Image diambil dari Wisata Papua: Melihat Pesona Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional Wasur Merauke – Tribun-papua.com (tribunnews.com)

Posted on

Mantan Seksi: Politik Real Estate dan Masa Depan Aglomerasi Jakarta

Bagian II dari III tulisan

oleh: Widhyanto Muttaqien

Menarik melihat perkembangan Pilkada Jakarta. Sebagai mantan ibukota (kalau jadi) tetap seksi. Warga Kampung Akuarium dan Bayam mendatangi Anies, mereka curhat masa depan mereka akan suram, jika Anies tidak menjabat gubernur lagi. Mengapa, sebab mereka melihat semua calon merupakan kepanjangan tangan rezim Jokowi, lema ‘keberlanjutan’ menjadi bagian dari kampanye. Warga Kampung Bayam misalnya, merasa bertambah suram karena rumah susun yang dibangun di sekitar tempat kerja mereka berupa pertanian kota tidak bisa mereka tempati https://tirto.id/di-mana-letak-kampung-bayam-kenapa-konflik-dengan-jakpro-gUEc. Aset Pemda DKI bukan sedikit, aset ini yang penulis duga akan dibagi-bagi sebagai bancakan partai yang tergabung KIM-KIM atau KIM Plus.

Dari sisi real estate ini menarik, karena harga tanah mahal, location rent sangat menentukan. Jakarta sebagai kampung besar tidak sempat ditata pada masa Soekarno, namun pasca kolonial (1945-1955) permasalahan tanah sudah ditata penguasaan dan kepemilikannya. Masing-masing Gubernur memiliki peran penting dalam penataan perrmukiman di Kampung Besar ini. https://www.rukita.co/stories/urutan-gubernur-jakarta-dari-masa-ke-masa. Ada gubernur yang memulainya dengan pembenahan permukiman, sanitasi, hingga gubernur Ali Sadikin yang membenahi ruang publik di setiap kecamatan dnegan membangun Gedung Kesenian dan Gelanggang Olah Raga. Ali Sadikin juga membuat perbaikan permukiman dengan Proyek Muhammad Husni Thamrin, diambli dari dari nama seorang anggota Volskraad (Dewan Rakyat) yang juga sudah menggaungkan permasalahan perumahan di tahun 1930-an MH Thamrin Anggota Dewan Rakyat Pembela Kaum Miskin Jakarta dan Pengkritik Pemerintahan Kolonial – Newsletter Tempo.co. Kemudian ada perbaikan pasar-pasar di Jakarta yang menjadi sentral dalam perekonomian kota dagang sejak jaman Belanda.

Pasar-pasar di Jakarta lahir organik, begitu permukiman masyarakat berkembang, lahir pasar. Saya lahir dan besar di wilayah Mester (Pasar Jatinegara) sekarang menjadi kelurahan Balimester. Di sekitar terminal kampung Melayu terdapat dua pasar sayur, di sekitar terminal dan ke arah Timur, pasar Gembrong dekat apartemen Basura sekarang. Kedua pasar ini, tempat masyarakat setempat membeli bahan pangan setiap hari, buka sekitar jam 5 pagi dan mulai sepi jam 11-an jelang siang. Pasar di dekat terminal disebut ‘Petak’ karena menggunakan sebagian wilayah terminal Kampung Melayu, begitu ada perbaikan terminal sejak tahun 1990-an, pasar ini pindah ke kolong jembatan layang sekitar Sungai Ciliwung arah Tebet. Nasib pasar sayur di sekitar Gembrong lebih baik, karena masih terdapat kios sayur.

Di Pasar Mester juga terdapat pasar pangan. Disebut sebagai pasar basah, terletak di lantai paling bawah bangunan. Di lantai atasnya dikenal sebagai pusat suvenir perkawinan dan tekstil. Dulu disini ada bioskop Kencana Theatre, tempat pertama kali penulis menonton film bioskop: Superman. Pasar-pasar di Jakarta, dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Jakarta Raya (PD Pasar Jaya). Jumlahnya cukup fantastis, 151 buah di tersebar seluruh bagian kota.

Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah pasar.jpg
Sumber: https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjkzIzE=/jumlah-pasar-yang-dikelola-pd-pasar-jaya-menurut-kota-administrasi-dan–sifat-kegiatannya-di-provinsi-dki-jakarta–unit—2020.html

Berebut Lahan di Jakarta

Dalam bukunya Kota-kota Indonesia: Vol III, Marco Kusumawijaya (2023) dalam Bab Rumah Kampung Kota melukiskan betapa sulitnya mendapatkan rumah di Jakarta, kepemilikan rumah di DKI Jakarta menurun dari 51,09% di tahun 2015 turun menjadi 45,04%. Rumah yang terjangkau oleh kaum miskin yang bekerja di pusat kota berlokasi makin jauh dari tempat bekerja. Seorang kawan yang bekerja di Jakarta Utara, hanya mampu membeli rumah di Tambun, Bekasi.

Masalah kebijakan perumahan ini masih menjadi tantangan Jakarta ke depan. Beberapa studi empiris menilai ketimpangan spasial yang berkembang di satu sisi karena perluasan pembangunan real estat swasta yang menargetkan orang kaya dan kelas menengah perkotaan. Sisi lainnya disebabkan investasi yang tidak memadai dalam perumahan yang terjangkau. Sebagai sebuah kampung terdapat banyak permukiman informal, program Kampung Akuarium dan Bayam merupakan salah satu keberhasilan dari komunitas kota membuat habitat yang layak huni untuk kaum miskin. Menolak kebijakan perkotaan neoliberal. Dalam skema neoliberal dimana konglomerat real estate dijadikan pahlawan kesiangan menyebabkan masyarakat justru kehilangan kesmepatan tinggal di lokasi dekat pekerjaan mereka. Padahal terdapat keuntungan sosial ekonomi yang besar jika mereka harus bertempat di lokasi yang dekat dengan pekerjaan dan lapangan usaha mereka. Tugas pemerintah daerah menyediakan lahan dan melakukan perencanaan habitat secara partisipatif untuk mewujudkan kota sosial.

Musim Pilkada memperlihatkan bagaimana visi dan misi konglomerat real estate lewat calon gubernurnya. https://news.detik.com/berita/d-7493952/ngobrol-bareng-ara-rk-ungkap-gagasan-apartemen-di-atas-pasar-jakarta#:~:text=Saya%20ada%2070%20gagasan.%20Beresin%20banjir%2C%20bikin%20giant,yang%20tak%20mampu%20menyewa%20lahan%20mahal%20di%20Jakarta.

Dengan dibentuknya Dewan Kawasan Aglomerasi dalam UU No. 2 Tahun 2024, bukan hanya Jakarta yang ditata. Penataan ruang secara positif akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. Banyak kasus justru penataan ruang justru semakin memarjinalkan masyarakat setempat. Terakhir adalah gugatan masyarakat sipil atas dipilihnya PIK 2 dalam Proyek Strategis Nasional, yang menggusur penghidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara dan Banten. https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7262918/rincian-psn-pik-2-aguan-telan-anggaran-rp-40-t-ada-golf-sirkuit

Sebelumnya di tahun 2018 penulis pernah melakukan pemberdayaan masyarakat di Muara Gembong Bekasi, dalam wawancara dengan tokoh dan enam kepala desa setempat menolak program tambak ‘Jokowi’, dimana lahan milik Perhutani yang menurut masyarakat sedang sengketa dengan masyarakat dan rencana redistribusi lahan sejak 1963 yang kemudian macet hingga hadirnya program revitalisasi tambak dengan harapan ada reforma agraria. Dua kepala desa menerima dengan harapan program revitalisasi tambak akan membendung abrasi dan pemerintah cepat melaksanakan reforma agraria. Reforma agraria (dulu tahun 1960-an redistribusi lahan) yang lambat berjalan tersebut justru memberikan peluang kepada pihak konglomerat real estate yang telah membeli lahan garapan hampir seluas 1000 Ha dari keseluruhan lahan milik Perhutani sekitar 11.000 Ha. Mereka memperlihatkan sebuah blog yang menggambarkan masa depan Muara Gembong (https://v2.dpavilionarchitects.com/muara-gembong/ ).

Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah image.png
Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah image-2.png

Gambar rencana pembangunan ‘Kota Baru’ Muara Gembong https://v2.dpavilionarchitects.com/muara-gembong/

Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah image-4.png
Gambar Kawasan Muara Gembong (Sumber: Google Earth, 2024)

Hal yang mirip dilakukan dalam skenario PIK 2, dimana sebagian masyarakat yang berjuang mengharap reforma agraria justru terusir, karena sebagian lahan yang dimiliki oleh KKP dan Perhutani selama ini digarap masyarakat https://bisnis.tempo.co/read/1867842/200-ha-lahan-di-tangerang-masuk-plotting-proyek-strategis-nasional-pik-2-100-ha-di-antaranya-kawasan-lahan-perhutani-dan-kkp

Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah image-6.png

Kawasan PIK 2 https://www.pik2.com/

Di Jakarta sendiri pengembangan kota neoliberal dimulai pada akhir 1980-an di bawah Presiden Suharto saat itu. Deregulasi keuangan tahun 1988 yang memungkinkan pendirian bank swasta, dan pengenalan sistem Izin Lokasi memengaruhi sektor real estat secara signifikan. Di bawah sistem izin lokasi, pengembang yang diberikan izin lokasi untuk bidang tanah tertentu memperoleh hak eksklusif untuk pengembangan. Akibatnya, keluarga bisnis Tionghoa Indonesia mendirikan bank swasta, memasuki bisnis real estat, dan membeli bidang tanah yang luas di daerah pinggiran Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek), menciptakan bank tanah swasta yang besar untuk pengembangan kota baru swasta berskala besar dengan memanfaatkan dana yang dikumpulkan oleh bank swasta mereka. Izin lokasi berjumlah 72.000 Ha di Wilayah Metropolitan Jakarta pada tahun 1993–1998. (Firman, 2004 dalam T. Kidokoro et al., 2022). Dengan demikian, terjadilah pengalihan tanah secara besar-besaran dari petani ke pengembang real estate yang oligopoli, yang didukung oleh sistem pemerintah.

Rencana pengembangan apartemen di atas pasar milik PT Pasar Jaya tentu sebuah terobosan bisnis yang bagus bagi seorang konglomerat Hasjim yang juga menguasai lahan  173.000 Hektare di IKN. https://www.inews.id/finance/bisnis/adik-prabowo-hashim-djojohadikusumo-akui-punya-tanah-di-ikn-berapa-luasnya. Mengapa, karena tidak ada lagi yang bisa dibeli di Jakarta, kecuali Indonesia terkena debt trap dari pinjaman China untuk membangun berbagai proyek infrastruktur jalan dan pelabuhan dan proyek kelistrikan, sehingga negara Cina sebagai kreditor bisa mengatur negara debitor, bahkan untuk investasi baru seperti kasus Pulau Rempang di Kepulauan Riau. Jakarta tentu menjadi bagian dari pengembangan investasi yang menarik. Kidokoro (2022) menjelaskan dalam tulisannya, bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di daerah kampung bagian utara Jakarta adalah yang tertinggi, daerah ini adalah daerah termiskin di Jakarta, namun Kota Baru yang dibangun (seperti PIK) menimbulkan ketimpangan spasial di tingkat mikro, dengan pemindahan penduduk asli di daerah kampung untuk proyek pembangunan kembali, menjadi proyek ‘menara-menara’ kota-kota baru swasta skala besar di daerah kampung besar di pusat kota. Dan daerah pinggiran atau periferinya seperti Muara Gembong dan Dadap, Kronjo, Mauk, Tigaraksa, sampai Jasinga (untuk melihat perubahan ruang di sekeliling Jakarta, kita bisa melihat rencana pembangunan ring road atau jalan toll di sekitar Jakarta)

Proyek gentrifikasi kampung kota yang akan dilakukan Hasjim diamplifikasi dengan hiperbolik oleh salah satu calon kebanggaan KIM-KIM atau KIM Plus yaitu pasangan RK dan Sus yang sebagian masyarakat Jakarta menyebutnya dengan singkatan Rakus. Proyek gentrifikasi ini dari tren yang ada akan menyingkirkan kaum miskin kota dan menciptakan segregrasi sosial yang lebih parah, yaitu mengeluarkan masyarakat dari Pusat Kota, sementara kebanyakan pasar milik PT Pasar Jaya berada di kawasan Pusat Kota dimana penduduk Jakarta dari kelas sosial beragam menyatu dan pasar tersebut menjadi bagian dari ‘kemewahan’ Jakarta karena tempat melarutnya berbagai suku dan status sosial, sebagai ruang khalayak (ruang ketiga) dimana masyarakat merasakan menjadi warga kota tanpa sekat, hidup bersama.

Bisa dibayangkan keuntungan membangun di atas lahan yang merupakan aset Pemda Jakarta di pusat kota, pengelolaan yang sedikitnya 30 tahun diberikan kepada pengembang real estate secara eksklusif dan hasil yang pasti (pendapatan yang aman) dari biaya sewa atau hasil penjualan kamar, belum perubahan harga sewa kios yang telah berubah, karena dibawah perjanjian pengembang dengan PT Pasar Jaya. Sementara pengembangan lahan di pinggiran pun akan dimakan konglomerat real estate dengan hadirnya UU No. 2 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan untuk pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi, yang menyebutkan pada Pasal 55 (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. (2) Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (3) Ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden. Pasal 56 Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi merupakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada Kawasan Aglomerasi. Hasjim Djojohadikusumo sendiri menjadi Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Djojohadikusumo.

Pustaka

Tetsuo Kidokoro, Mihoko Matsuyuki, Norihisa Shima. 2022. Neoliberalization of urban planning and spatial inequalities in Asian megacities: Focus on Tokyo, Bangkok, Jakarta, and Mumbai. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103914

Firman Tommy. 2004. New town development in Jakarta Metropolitan Region: a perspective of spatial segregation https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397503000377

Artikel ini merupakan reblog dari: Mantan Seksi: Politik Real Estate dan Masa Depan Aglomerasi Jakarta
https://wordpress.com/post/kebunrayapuisi.wordpress.com/1046

Posted on

Populisme dalam pengelolaan sumberdaya alam

oleh: Widhyanto Muttaqien

Koneksi politik dalam pemberian izin tambang bagi Ormas diduga dilakukan untuk konsolidasi kekuasaan pasca Jokowi. Rasa tidak aman dialami oleh para pemenang Pemilu 2024 lalu, baik dari partai koalisi dan pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran. Tulisan ini merupakan opini penulis untuk melihat bagaimana Ormas sebagai sebuah gerakan masyarakat sipil terancam progresifitasnya.

Walaupun disepuh oleh hasil survei tentang suksesnya dua periode kepemimpinan Jokowi, beberapa permasalahan mendasar tiba-tiba muncul kembali seperti permasalahan ketahanan pangan[1]. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi terbesar yaitu 35,63%[2] padahal di Provinsi ini merupakan proyek lumbung pangan terbesar yang sudah diusahakan dan gagal sejak masa pemerintahan SBY yang kemudian dilanjutkan oleh Jokowi. Masalah kedua  pengangguran di Indonesia semakin meningkat dengan tingkat kerentanan pada tenaga prekariat dan Gen Z, isu bonus demografi nampaknya akan menjadi masalah ke depan.[3][4] Ketiga, pelanggaran HAM yang meningkat, menurut Amnesty International[5] Indonesia semakin terjerat dalam siklus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sistematis, dengan melibatkan aparat-aparat negara. Keempat adalah krisis ekologi, yang merupakan hasil dari pembangunan yang mengedepankan ekonomi ekstraktivis dan deforestasi masif dalam membangun ekonomi. Kelima ketahanan negara, serangan terakhir terhadap data di tahun 2024 yang menyebabkan hilangnya data 282 layanan Kementrian/Lembaga[6] Serangan siber di Indonesia sudah seringkali terjadi termasuk ke lembaga perbankan, bahkan Bank Indonesia pernah mengalaminya[7][8]. Keenam utang Negara yang terus meningkat[9] dengan pembayaran cicilan mencapai 1.000 trilyun[10][11] yang mendekati 41% dari Total PDB[12].

Deretan enam masalah yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik pasca Pilpres 2024 ini masih bisa dikendalikan, namun gelagat untuk mengembalikan neo fasis atau pemerintahan otoritarian terbuka, terutama dengan kembalinya dwifungsi TNI yang dapat menjabat lembaga negara sebagai prajurit aktif dan meluasnya peran Polri yang bisa mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang bermuara pada kriminalisasi.[13] Respon dari ancaman ketidakstabilan politik ini adalah dengan mengkonsolidasikan masyarakat sipil dengan isu populis mulai dari janji kampanye Prabowo-Gibran tentang makan siang gratis, menaikkan gaji ASN/pejabat negara, memperbanyak bansos. Dengan tingkat pendidikan di bawah SMA sebesar 59,62%[14] tentu program seperti ini diminati banyak orang. Para elit partai  dan oligarki menggunakan isu aspirasi kaum pinggiran 59,62% ini untuk menelikung demokrasi. Kaum pinggiran ini diromantisasi dengan memperjuangkan ‘kedaulatan rakyat’.

Populisme dalam pengelolaan sumberdaya seperti yang diungkapkan oleh Nahdatul ulama sebagai perluasan pemanfaatan sumberdaya alam bagi kemashalahatan rakyat[15]. Sementara Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam dan semangat konstitusi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengatasnamaan rakyat atau umat menjadi ciri dari populisme.

Ancaman terbesar dari populisme yang merambah ormas keagamaan dalam permasalahan izin tambang ini adalah proyek politik identitas yang akan dimainkan kemudian. Pertukaran modal sosial di kedua ormas terbesar ini dengan usaha tambang yang selama ini dimiliki oligarki merupakan  kemenangan terbesar bagi oligarki dalam mencadangkan kekuatannya lewat ormas Islam. Selama ini kedua ormas tersebut lebih banyak berkhidmat dalam layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, kegiatan ekonomi dilakukan dengan berbagai program pemberdayaan, namun untuk permasalahan ketimpangan ekonomi, krisis ekologi dan kerusakan lingkungan yang masif, kedua organisasi ini belum banyak memiliki rekam jejak selain gerakan lingkungan konvensional yang mendukung agenda-agenda politik neoliberal yang pandai mengemas diri sebagai  juruselamat bagi praktek buruk mereka sendiri.

Koneksi politik tidak selalu dilakukan oleh ‘orang partai’ namun partai politik Indonesia seperti yang disebut Noorsy (2019) sebagai demokrasi korporasi, Winter sebagai demokrasi oligarkis (2014), Hadiz dan Robison (2013) sebagai demokrasi  iliberal, menjadi corong bagi oligarki, terutama jika dilihat dari outputnya seperti disahkannya UU Cipta Kerja yang bermasalah beserta turunannya yang dibuat oleh Kementrian. Partai politik juga disokong oleh kekuatan media, lembaga survei, dan pemodal dari lingkungan partai politik itu sendiri (Winters, 2014). Koneksi politik bisa dilakukan oleh diapora anggota ormas di partai atau di pemerintahan, yang kemudian menjadi perantara (pengasong) yang akan mempertemukan kepentingan oligarki dengan masyarakat sipil. Bagi saya, kasus terpilihnya Jokowi pada Pilpres 2014 yang didukung seluruh elemen organisasi masyarakat sipil yang mengalami histeria adalah kemenangan oligarki yang sesungguhnya, sebagai konsolidasi tahap kedua (jika boleh memberikan pentahapan setelah 2004) konsolidasi kekuasaan lama (yang bercorak otoriter dan militeristik). Maka Pilpres 2024, sebagai konsolidasi tahap ketiga menjadi pembuktian jika Prabowo yang dikenal  ‘mahir dan dekat’ dengan kelompok Islam[16] dan beberapa Ormas akan menggunakan agama sebagai legitimasi kekuasan sekaligus mengkonsolidasikan lembaga keagamaan untuk kepentingannya.

Kekhawatiran terbesar tentu mengendurnya semangat progresif sebagai gerakan politik dari kalangan Islam. Mendekatnya dua ormas terbesar di Indonesia dan MUI kepada Prabowo – Gibran  bisa jadi sebagai politik belah bambu di antara organisasi masyarakat sipil berbasis keyakinan. Pernyataan elit Muhammadiyah seperti ‘…Gerakan ini kritis dan anti dalam pengelolaan sumberdaya alam karena dianggap produk rezim yang eksploitatif bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan oligarki. Termasuk dalam pengelolaan minerba.[17]  seolah-olah Muhammadiyah (mudah) disusupi kelompok kiri, membuktikan semangat pecah belah tersebut. Sangat disayangkan memang, tambang justru menjadi titik masuk oligarki untuk menggunakan ‘metode coba-coba’ dengan menawarkan pandangan miopik (jangka pendek) dalam melihat masalah mengakar dalam yang disebabkan jebakan demokrasi oligarkis, yaitu hilangnya martabat dan kedaulatan. Padahal Muhammadiyah sesuai hasil Muktamar 2022 memiliki peta jalan sendiri dalam mengatasi kondisi kebangsaan dan masalah keumatan.

Disrupsi oleh isu tambang tentu mesti disikapi dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog dan membuka kembali perdebatan, dengan memindai kembali aktor-aktor yang terlibat dalam isu tambang, bukan lagi soal tambang an sich yang dijadikan bahan perdebatan, melainkan posisi Muhammadiyah dalam melihat output kebijakan publik rezim Jokowi seperti UU Cipta Kerja yang juga menghasilkan PP Nomor 25 Tahun 2024. Menggunakan window exit seperti ‘Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggungjawab akan mengembalikan ijin usaha pertambangan kepada Pemerintah’, tidak cukup mendefisinisikan Muhammadiyah sebagai gerakan moderat-berkemajuan, sebab kalimat politis ini bagian dari ‘metode coba-coba’ yang disarankan pengasong tambang. Bukan tidak mungkin tambang titik masuk dalam rencana besar melibatkan Ormas dalam penguasaan sumberdaya agraria lain, seperti kebun energi yang lapar lahan.

[1] Ketahanan Pangan Kian Rapuh, Indonesia Berpotensi Menjadi Importir Beras Terbesar di Dunia (msn.com)

[2] Badan Pangan Nasional – NFA Rilis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023, Daerah Rentan Rawan Pangan Menurun – Blog

[3] Awal 2023, Ada 7,9 Juta Pengangguran di Indonesia (katadata.co.id)

[4] Ekonomi Gig dan Kelas Prekariat – Ekonomi dan Bisnis – majalah.tempo.co

[5] Indonesia makin terjerat siklus pelanggaran HAM sistematis • Amnesty International Indonesia

[6] Data 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Usai Diserang Ransomware, Ini Kata Ahli (kompas.com)

[7] Deretan Kasus Siber di Sektor Keuangan, Ada BFIN hingga BPJS (cnbcindonesia.com)

[8] Bank Indonesia Benarkan Alami Serangan Siber pada Desember (mediaindonesia.com)

[9] Utang Pemerintah Capai Rp 8.353 Triliun pada Mei 2024, Terbesar di SBN – Makro Katadata.co.id

[10] Cicilan Utang RI Rp1.000 T/Tahun, Sri Mulyani: Bisa Dikontrol (cnbcindonesia.com)

[11] Ini Pembayaran Cicilan dan Bunga Utang Pemerintah Selama Era Jokowi (katadata.co.id)

[12] Deretan Peringatan IMF: dari Lonjakan Utang hingga Ancaman Ekonomi RI Stagnan – Makro Katadata.co.id

[13] Revisi UU Polri Dinilai Ancam Kebebasan Berekspresi, Penolakan Menguat – Kompas.id

[14] Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023 (katadata.co.id)

[15] Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan

[16] Wilson, Ian Douglas. Politik jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan  di Indonesia pasca Orde Baru. 2015. Marjin Kiri

[17] Pengaruh Ideologi Kiri LSM (suaramuhammadiyah.id)

Posted on

Jurus Mabuk Kolonialisasi Energi Terbarukan

widhyanto muttaqien

Jurus 1. Menyelamatkan batubara, membagi sisa

Indonesia merupakan salah satu negara dengan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar di dunia, sehingga menimbulkan tantangan substansial bagi tujuan litigasi perubahan iklim global. Dalam laporannya Greenpeace menyatakan alih-alih mengurangi jumlah produksi batu bara menjadi 413 juta ton pada tahun 2017 sebagaimana direncanakan, produksi batu bara malah naik menjadi 477 juta ton[1].

Kondisi supply demand energi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa konsumsi energi final berdasarkan sektor masih didominasi oleh sektor transportasi, namun pada tahun 2022 terjadi peralihan konsumsi energi ke sektor industri dengan adanya peningkatan kebutuhan batubara sehingga sektor industri, dengan demikian pangsa sektor industri mempunyai pangsa terbesar sekitar 45%, diikuti sektor transportasi sekitar 37%. Sementara konsumsi energi sektor rumah tangga sekitar 13%, komersial sekitar 4,2% dan sektor lainnya (pertanian, pertambangan dan kontruksi) sekitar 1%.[2] Pada tahun 2033, pembangkit listrik masih menjadi penyumbang emisi terbesar sepanjang tahun proyeksi karena masih dominannya penggunaan energi fosil terutama batubara sekitar 47% (Hymne[3]) dan 44% (Mars).

Masih dalam Laporan Outlook Energy (DEN, 2024), disebutkan hingga akhir tahun 2022, Indonesia memiliki pembangkit listrik dengan total kapasitas sebesar 83,8 GW, yang terdiri dari 79,8 GW pembangkit on-grid dan 3,95 GW pembangkit off-grid. Angka ini menunjukkan adanya penambahan pembangkit listrik hampir 1,7 kali lipat pada 10 tahun terakhir. Pembangkit listrik masih didominasi oleh batubara yang mengisi hingga separuh total kapasitas nasional, diikuti dengan energi gas sekitar 25%. Sedangkan, pembangkit listrik berbasis EBT baru mencapai 15%, atau hanya bertambah sekitar 6 GW dalam 10 tahun terakhir. Pemanfaatan EBT pada pembangkitan listrik didominasi oleh tenaga air (58%), panas bumi (20%), dan biomassa (18%). Sementara pemanfaatan tenaga surya, baik on-grid maupun off-grid, tercatat baru mencapai 225 MW.

Grafik 1. Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik per Jenis Energi tahun 2013-2022 (Sumber: DEN, 2024)

Pada tahun 2033 konsumsi energi per region masih didominasi oleh region Jawa-Bali, namun rata-rata pertumbuhan konsumsi energi di region Jawa-Bali paling kecil dibandingkan region lainnya. Sedangkan pertumbuhan konsumsi energi terbesar berada pada region Sulawesi yaitu mencapai 6,9% (Hymne), dan 5,8% (Mars) salah satunya dipengaruhi oleh tumbuhnya industri pengolahan dan pemurnian mineral, terutama di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Grafik 2. Konsumsi Energi Final per Region (Sumber: (Sumber: DEN, 2024)

Di Jawa-Bali kapasitas berlebih sudah ada di jaringan Jawa-Bali dan Sumatra. Kapasitas berlebih terus bertambah dengan penambahan Proyek Pembangkit Listrik Jawa Tengah dan pembangkit listrik Tanjung Jati B. Menurut ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), over supply listrik menjadi ancaman yang cukup serius, terutama bagi keuangan PLN dan negara. Pasalnya, dalam satu dekade terakhir kelebihan listrik itu rata-rata per tahunnya mencapai 25%.

Dalam Laporan CREA (2023)[4] Hampir 25% dari seluruh kapasitas PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia adalah untuk penggunaan sendiri (captive use), dimana tenaga listrik yang dihasilkan dari unit PLTU Batu bara dioperasikan secara off-grid oleh para pelaku industri. Walaupun porsinya signifikan, upaya pemerintah untuk beralih dari batu bara saat ini masih terbatas pada sektor ketenagalistrikan.  Kapasitas captive power yang beroperasi telah meningkat hampir delapan kali lipat dari tahun 2013 hingga 2023, dari 1,4 gigawatt (GW) menjadi 10,8 GW.

Indonesia merupakan pemasok utama logam-logam penting yang dibutuhkan untuk transisi energi terbarukan, namun banyak fasilitas pemurnian logam (smelter) yang sudah beroperasi maupun yang sedang direncanakan masih menggunakan tenaga batu bara. Rencana pembangunan industri nasional untuk tahun 2015-2035 menganggap pengolahan logam sebagai “nilai tambah sumber daya alam”, dan pengembangan PLTU Batu bara diperbolehkan apabila dapat meningkatkan “nilai tambah sumber daya alam”. Saat ini, smelter-smelter tersebut berlokasi di 13 provinsi yang didominasi oleh investor China, dimana mereka diizinkan membangun PLTU untuk pemakaian sendiri.  Sementara cadangan untuk batu bara Indonesia saat ini 38,9 milyar ton[5] dan China 143 milyar ton.[6] Pada 2023 Indonesia masih menjadi negara pengekspor batu bara terbesar, dengan volume ekspor 500 juta ton atau 34,1% dari total pasokan ekspor global.

Tabel 1. Cadangan, Ekpor Terbesar, dan Tujuan Ekpsor Batu Indonesia

Cadangan Batubara terbesar[7]Ekspor Terbesar[8]Tujuan Ekspor Indonesia[9]
RusiaIndonesiaIndia
AustraliaAustraliaChina
ChinaRusiaJepang
IndiaAmerika SerikatFilipina
JermanAfrika SelatanMalaysia
IndonesiaKolombiaTaiwan

Industri hilirisasi batubara[10] menjadi bagian terpenting dalam mengekstraksi batubara. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan mutu batu bara seperti pencairan batubara (coal liquefaction); gasifikasi batubara (coal gasification) termasuk underground coal gasification. Tahun 2025 dan 2026 diharapkan terdapat dua lokasi hilirisasi, yaitu di KPC dan Bukit Asam.  Sementara tahun 2028 baru tersedia satu unit pencairan batubara. Proyek ini merupakan percontohan, sebab gasifikasi batubara juga merupakan teknologi lama, semnetara inivasi dilakukan melalui pengembangan sistem pembangkit listrik dengan emisi karbon mendekati nol yang memanfaatkan gasifikasi batubara bertahap yang terintegrasi dengan pemulihan panas kimia.[11][12]

UU Minerba membuat nomenklatur baru yang disandingkan dengan energi terbarukan, yaitu sumber energi baru, yaitu sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, misalnya nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal-bed methane), batu bara tercairkan, dan batu bara tergaskan (Pasal 1 no. 4 UU 30/2007).  Hal ini dalam Klein (2014) disebut sebagai ‘melampaui ekonomi ekstraktif’ sebab sejak penemuan mesin uap 1776, industri di Inggris menggunakan budak-budak dari Selatan sambil membawa bahan baku batu-bara[13]. Dan batubara telah membuat ‘pencerahan akalbudi’ menjadi kemajuan.

Gambar 1. Cadangan Batubara di Empat  Pulau besar Indoensia (Sumber: Bemmelen, 1949)[14]

Batubara adalah iklim yang mudah dibawa. Batubara membawa panas tropis ke Labrador dan lingkaran kutub; dan merupakan sarana untuk mengangkut dirinya sendiri ke mana pun ia dibutuhkan. Watt dan Stephenson membisikkan rahasia mereka di telinga manusia, bahwa setengah ons batu bara akan menarik dua ton per mil, dan batu bara mengangkut batu bara, dengan kereta api dan perahu, untuk membuat Kanada sehangat Kalkuta, dan dengan kenyamanannya membawa kekuatan industrinya. Ralph Waldo Emerson[15]

Jurus 2. Memperpanjang kolonialisasi, menyelamatkan para pemain

Seiring kian gencarnya penerapan co-firing, PLN membutuhkan pasokan biomassa dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Apalagi, PLN menargetkan implementasi co-firing di 52 lokasi atau 107 unit PLTU yang ada di seluruh Indonesia hingga 2025. Trend Asia mencoba menghitung luas lahan Hutan Tanaman Energi agar bisa memenuhi bahan baku pelet kayu yang diperlukan ke 107 unit PLTU itu. Ada enam skenario HTE berdasarkan jenis tanaman yang dipakai peneliti. Keenam jenis pohon kayu itu mengacu pada rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni Akasia (Acacia Mangium), Kaliandra Merah (Calliandra Calothyrsus), Gamal (Gliricidia Sepium), Eukaliptus Pelita (Eucalyptus Pellita), Turi (Sesbania Grandiflora) dan Lamtoro Gung (Leucaena Leucocephala).

Tabel 2. Kebutuhan Lahan per Jenis Tanaman Energi

Jenis TanamanAreal Tanam (Ha)Luas Lahan Konsesi
Kaliandra merah1.988.9842.801.385
Gamal5.524.9547.781.626
Eukaliptus pelita2.646.8963.728.023
Turi2.209.9823.112.650
Lamtoro gung1.657.4862.334.488
Sumber: Trend Asia, 2022

L uasnya lahan konsesi yang dibutuhkan untuk HTE  ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya pembukaan hutan alam alias deforestasi. Lebih lanjut Laporan Chatham yang memiliki nama lain Royal Institute of International Affairs itu juga mengatakan bahwa biomassa kayu memiliki kandungan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selain itu, kadar air biomassa kayu lebih tinggi, sehingga pembakarannya untuk energi mengeluarkan lebih banyak karbon per unit energi yang dihasilkan oleh batubara dan gas fosil. Jadi, menurut laporan itu, membakar biomassa hutan bukanlah solusi iklim, melainkan memperburuk perubahan iklim (Trend Asia, 2022).

Para pemain yang disinyalir akan menjadi konglomerat biomasa antara lain. APP Sinarmas Group, Sampoerna Group, Salim Group, Medco, Barito Pacific Group, Jhonlin Group, dan Wilmar. Konglomerat ini hampir semuanya menguasai lahan dan sektor energi.

Tabel 3. Konglomerasi Sektor Energi

Perusahaan/Anak PerusahaanEnergi BatubaraSawit/dan biofuel (seperti tebu)HTE/Biomassa
PT Barito Pacific GroupPT. Barito Wahana Tenaga (PLTU Jawa Unit 9 & 10), PT Chandra AsriPT Royal Indo MandiriPT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)

APP Sinar Mas GroupPT Golden Energy Mines TbkPT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, PTAsian Pulp and Paper (Provinsi Sumsel), PT. Hutan Ketapang Industri (Bambu), PT. Muara Sungai Landak
Salim GrupPemegang saham grup PT Bumi Resources Tbk
Droxford International		PT Salim Ivomas Pratama TbkKonsorsium dan pemegang saham MEDC (Medco Energy)
MedcoTanjung Jati B (PLTU)Medco AgroMedco Merauke (PT Selaras Inti Semesta)
JhonlinJhonlin BaratamaJhonlin Agroraya, PT Prima Alam Gemilang (tebu) 
WilmarPLTU Sumatera Utara-2PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (sawit dan tebu) 
Sampoerna PT Sampoerna Agro TbkPT Mangole Timber Producers (pelet kayu biomassa)/Sampoerna Kayoe
Djarum  Muria Sumba Manis PT Hartono Plantation
Sumber: Dari berbagai sumber

Pilihan selain berbasis lahan, ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang juga menggunakan lahan[16][17]. Proyek ini akan berperan penting dalam transisi energi Singapura menuju masa depan rendah karbon dan berkontribusi terhadap pengembangan sektor energi terbarukan di Indonesia. Selain Pulau Bulan, Pulau Rempang juga akan dijadikan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Surya[18][19]

Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan dengan total 3.686 GW. Sumber energi terbarukan tersebut terdiri dari tenaga surya sebesar 3.295 GW, tenaga air 95 GW, bioenergi 57 GW, tenaga angin 155 GW, energi panas bumi 24 GW, dan energi laut 60 GW.[20] Energi matahari untuk panel surya dapat dilakukan di atas air, terlebih jika terjadi masalah dengan akuisisi lahan, Indonesia memiliki luas perairan yang sangat luas, panel surya  dapat dipasang pada pelampung di danau dan laut terlindung. Beberapa model pengembangan panel surya dibuat untuk penggunaan domestik, bukan untuk diekspor seperti kejadian di Pulau Bulan dan Rempang. Kebutuhan domestik akan energi terbarukan masih banyak, terutama di wilayat terluar dan terpencil. Morotai[21] dengan program PLTSnya di lebih berhasil dibandingkan dengan proyek biomassa (PLTBm) yang bertumpu pada tanaman bambu[22] Selain masalah permintaan dan penawaran, yang bersumber pada kebutuhan lokal, ‘kebun bambu’ dianggap hama karena menggantikan tanaman lain yang manfaatnya lebih banyak dirasakan masyarakat.  Pemerintah sendiri telah mengalokasikan kawasan hutan tanaman energi 1,3 juta hektare dengan 32 perusahaan yang siap berinvestasi.[23] Kasus kegagalan program bioetanol dengan tanaman monokultur tebu yang telah merusak hutan Papua dan Mentawai tidak dijadikan pelajaran untuk memilih bauran energi terbarukan dan bagaimana hal tersebut dijalankan.[24]

Mewariskan Kemakmuran bukan Krisis Lingkungan

Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiatives) diluncurkan pada tahun 2013, China telah meningkatkan investasi luar negerinya dan memperluas rantai nilai batubara domestiknya (terutama pertambangan, transportasi, dan pembangkit listrik) serta jejak karbon di luar perbatasannya.  Dalam beberapa studi terdapat persepsi  “dua realitas” mengenai investasi infrastruktur China di luar negeri: satu di mana kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi negara tuan rumah dirayakan, dan yang lainnya, di mana masyarakat lokal terkena dampak negatif dari pembangunan ini dan menentang dampak lingkungan dan sosial dari proyek-proyek ini (Gu, 2024).[25] Riset yang dilakukan oleh Gu (2024)  ini didasarkan pada pemetaan komprehensif dan analisis ekologi politik komparatif dari 25 kasus dalam Atlas Keadilan Lingkungan Global (EJAtlas) yang terkait dengan PLTU di Indonesia dengan keterlibatan China, termasuk pinjaman, kontrak, dan investasi ekuitas. Semua proyek ini telah menghadapi pertentangan sampai batas tertentu oleh masyarakat lokal dan/atau organisasi masyarakat sipil, yang menentang dampak sosial-lingkungan yang negatif. Berdasarkan 25 kasus ini serta 28 wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan Indonesia dan internasional, penelitian ini memperlihatkan persepsi bawah-atas tentang investasi infrastruktur bertenaga batu bara China di luar negeri, keluhan, klaim, dan repertoar pertentangan, dan hasil dari konflik tersebut.

Tabel 4. Dampak lingkungan, sosial dan kesehatan utama berdasarkan data 25 kasus konflik sosial lingkungan di Indonesia

LingkunganSosialKesehatan
Polusi udara, Banjir, Ketidakamanan pangan (kerusakan tanaman), Polusi atau penipisan air tanah, Polusi suara, Kontaminasi tanah dan erosi, Polusi air permukaan/Penurunan kualitas air, Luapan limbahRelokasi, Pengangguran, Meningkatnya korupsi/kooptasi berbagai aktor, Meningkatnya kekerasan dan kejahatan, Kurangnya jaminan kerja/Pengangguran, Perampasan tanah, Hilangnya mata pencaharian, Militerisasi dan meningkatnya kehadiran polisiKecelakaan, Kematian, Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan
Hilangnya keanekaragaman hayati, Perubahan iklim, Deforestasi dan hilangnya tutupan vegetasi, Penggurunan/Kekeringan, Penurunan ekologi/konektivitas hidrologiHilangnya pengetahuan/praktik/budaya tradisional, Hilangnya rasa akan tempatMasalah mental
Hilangnya lanskap/degradasi estetika Paparan terhadap risiko kompleks yang tidak diketahui atau tidak pasti
Sumber: Gu (2024)

Dibandingkan Investasi dari Negara lain, ada kekhawatiran arus bawah terhadap investasi China di Indonesia. Beberapa kejadian bencana investasi dapat dilihat dari berita berikut[26][27][28][29]. Indonesia sendiri dalam catatan HAM menjadi pelaku kriminalisasi terhadap rakyatnya ketika proyek-proyek yang mengandung risiko yang kompleks dan tidak pasti ditolak oleh masyarakat karena akan merusak kehidupan mereka saat ini dan generasi mendatang.

Grafik 3. Pembiayaan pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia, per MW (Sumber: Tritto, 2024)[30][31]
Gambar 2. Peta konflik sosial-lingkungan terhadap PLTU yang melibatkan keuangan dan kontrak Tiongkok di Indonesia. Data yang dihimpun oleh penulis berdasarkan data EJAtlas, peta yang dibuat oleh Arielle Landau (Sumber: Gu, 2024)

Di China sendiri, proyek energi terbarukan menjadi masalah, seperti dalam pemberitaan tentang kerja paksa etnis Uyghur dalam proyek PLTS di Xinjiang,[32] karena lonjakan tenaga surya yang merupakan salah satu harapan besar dalam perlombaan melawan pemanasan global bergantung pada pasokan penting polisilikon buatan Xinjiang. Beberapa negara Barat yang memimpin transisi ke energi yang lebih bersih juga menuduh pemerintah Tiongkok melakukan genosida di Xinjiang. Pada bulan Maret, AS, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada menjatuhkan sanksi baru terhadap Tiongkok atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Amerika Serikat telah melarang impor kapas dan tomat dari wilayah tersebut.

Tidak seperti negara lain, Indonesia memiliki bauran energi terbarukan yang melimpah. Pilihan Indonesia dengan demikian bukanlah jurus ‘mengurangi kemiskinan dengan menambah polusi’. pilihan Indonesia adalah jurus  ‘mengurangi kemiskinan dengan distribusi aset’ terutama akses terhadap lahan. Pengalaman negara-negara Amerika Selatan dalam Klein (2014) mengenai jebakan utang mereka (para kreditor) tidak menyediakan alternatif terhadap ekstraktivisme, tetapi hanya memiliki rencana yang lebih baik untuk mendistribusikan hasil rampasan, alternatif seperti ini dapat dilihat lewat perampasan di Papua, terbesar oleh perusahaan Freeport asal Amerika, yang kini memiliki ijin konsesi sampai cadangan emas habis[33]. Sementara Papua sampai saat ini masih menjadi 8 Provinsi dengan jumlah desa terbanyak dalam kategori terbelakang dan sangat terbelakang[34]. Hal ini dapat dilihat di suku-suku yang wilayah ulayat mereka tidak diakui kedaulatannya dan dipaksa untuk dirampas tanahnya demi kepentingan nasional industri lapar lahan dan ekstraktif. Sama seperti di China, laporan HAM terhadap konflik di Papua[35] dan terakhir dalam laporan All Eyes In Papua.[36]

Dalam rencananya pemerintah Jokowidodo akan mengakhiri kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024[37]. Namun usaha ini masih panjang[38] jika dilihat beberapa kasus pelanggaran HAM yang menyebabkan masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian lestarinya karena kasus-kasus pembangunan. Belum lagi kasus-kasus menyangkut rusaknya alam tempat ruang hidup mereka, masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya terhadap alam yang lestari, baik di kawasan hutan, maupun pesisir dan pulau-pulau kecil.  

Dalam laporan Bank Dunia (2023)[39] Indonesia boleh dibilang telah mencapai tujuannya untuk memberantas kemiskinan ekstrim ketika kemiskinan tersebut mencapai 1,5 persen pada tahun 2022. Optimisme pemerintah mengabaikan temuan Bank Dunia yang menyatakan lebih dari sepertiga penduduk Indonesia rentan jatuh miskin jika terkena guncangan. Kasus Covid tahun 2019 memberikan bukti bahwa 40 persen penduduk Indonesia tidak aman secara ekonomi. Sebagian besar rumah tangga ini tidak miskin tetapi dapat jatuh miskin jika terkena guncangan. Rumah tangga yang tidak aman secara ekonomi dapat dipaksa untuk mengadopsi strategi yang merugikan mereka untuk mengatasi guncangan seperti mengurangi aset fisik dan sumber daya manusia mereka, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam konteks industri ekstraktif guncangan tersebut disebabkan oleh pemindahan penduduk secara paksa seperti proyek-proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti di Rempang atau dalam skema korporasi dalam industri sawit dan sekarang swasembada tebu dan food estate di Papua, Aru, Tebu di NTT,  dan dalam rencana pemindahan ibukota negara[40]. Sepanjang tahun 2020-2023 terdapat 660 letusan konflik agraria[41]

Gambar 3. Pangsa Penduduk Dnegan Miskin Ekstrim Menurut Wilayah[42]

Gambar 4. Profil Kemiskinan di Indonesia (WB, 2023)

Dalam laporan KPA (2023) 105 konflik agraria diakibatkan oleh PSN. Konflik tersebut melibatkan area seluas 638,2 ribu hektare, serta berdampak pada 135,6 ribu kepala keluarga (KK)[43]. Guncangan ekonomi inilah yang tidak dihitung oleh ekonomi ekstraktif era Jokowi. Gerakan sosial yang mendukung hak ulayat masyarakat adat di Selatan Amerika, Australia dan New Zealand juga merupakan bagian dari gerakan masyarakat madani (civil society) lainnya. Hal ini disebabkan isu krisis iklim adalah isu yang saling terhubung dan saling timbal-balik, menolak ekonomi semata ekstraktif tanpa ada keadilan sosial mejadi agenda besar koalisi masyarakat madani.

Tidak hanya China yang memiliki yang memiliki hubungan kemoyangan dengan Indonesia seperti ditulis buku sejarah, batubara menjadi bagian dari Sabuk Sutra China atau dikenal juga sebagai Inisiatif Sabuk dan Jalan (Road And Belt Initiatives) yang akan meningkatkan nilai skala keekonomiannya untuk menyambungkan ‘produksi – konsumsi’ dengan cara membangun infrastruktur penghubung, menguasai energi, mengekstraksi cadangan bahan mentah untuk kebutuhan konsumsi industri mereka. Kasus smelter emas, nikel, aluminium demikian juga adanya, menyambungkan ‘produksi dan konsumsi’. Sehinga ekonomi Indonesia sebagai penghasil berbagai sumberdaya alam terus menerus dibuat bergantung terhadap hubungan kolonial. Bahkan Indonesia sudah terus menerus mengekspor minyak olahan dari Singapura[44], batubara pun akan demikian, ini disebabkan para pemain tidak akan melewatkan kesempatan mengekstraksi seluruh kekayaan Indonesia.

Bukan hanya  China, perusahaan tanaman industri untuk biomassa juga dibiayai Korea[45], skema hutan tanaman industri menjadi penarik perhatian karena bukan merupakan produk monolit, namun dapat dicampur-baurkan misalnya dengan sisa sekam padi, cangkang sawit, limbah kayu, batok kelapa. Baik sektor pangan ataupun kehutanan (yang biasanya digabungkan dalam ‘Pertanian’), sejak 1973 Prof. Sayogyo mengatakan sebagai ‘Modernization Without Development[46]Kasus food estate di Bulungan, selanjutnya di Merauke dengan modernisasi pertanian semata ekspansi agribisnis dalam skala luas, yang rasionalisasi operasionalnya tidak membangun langsung masyarakat sekitar. Sayogyo mencontohkan program-program BIMAS dengan modernisasi malah membuat petani tergantung terhadap bantuan pupuk dan bibit. Untuk kasus Merauke, pemerintah Belanda telah menyiapkan swasembada padi di distrik Kurik, dengan mekanisme plantation state pengelolaan pertanian skala luas hanya diorientasikan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, penguasaan tanah, dan  kebutuhan tenaga kerja yang sangat besar menyebabkan adanya mekanisme “ekstra pasar” berupa perbudakan, transmigrasi. Kini lewat teknologi, yang terjadi adalah tenaga cadangan untuk pekerja berkurang oleh mekanisasi, sehingga yang tersisa adalah penguasaan tanah yang luas dan industri yang tidak terhubung langsung dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jikapun ada maka terjadi colonial gastronomy, yaitu pengaturan apa yang pantas dimakan yang bias sentimen diskriminasi rasial, dan hal ini diperparah oleh  pembangunan agroindustri merusak hak atas pangan masyarakat Pribumi di distrik Merauke, Papua Barat[47], dengan dampak buruk pada ketersediaan, akses, dan kualitas pangan lokal.

Pengaturan kebijakan ekonomi liberal berbasis pasar-bebas dipertahankan, dengan kepastian hukum, seperti diberlakukannya UU Cipta Kerja beserta turunannya yang pada akhirnya menimbulkan krisis agraria dan ekologis. Peran negara tidak boleh masuk pada  mekanisme pasar, tetapi memastikan  mekanisme pasar berjalan optimal, intervensi populis seperti memberikan Ormas Keagamaan dalam konsesi tambang batubara adalah memberikan keju dengan cara membajak (ormas) Agama untuk melanggengkan kekuasaan seperti juga telah terjadi pembajakan terhadap negara agar bisa mengawetkan oligarki.[48] Selanjutnya Ormas Agama akan dihadiahi tanah yang luas sebagai bentuk ‘patriarki’ dalam hubungan warga dan pemerintahnya.

[1] Elite Politik Dalam Pusaran Bisnis Batu bara – Greenpeace Indonesia – Greenpeace Indonesi

[2] DEN

[3] Skenario Hymne menggunakan asumsi-asumsi energi yang mengacu pada kondisi saat ini dan proyeksi ke depan bedasarkan data histori beberapa tahun terakhir, antara lain penambahan jumlah jargas, kompor listrik, kendaraan listrik, dan implementasi biofuel, dan lain-lain. Untuk pembangunan pembangkit listrik mengacu pada RUPTL 2021-2030 dengan asumsi penyelesaian proyek mundur 2 tahun. Sementara skenario Mars menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi dan populasi sama dengan skenario Hymne, namun asumsi-asumsi terkait pemanfaatan energi menggunakan asumsi-asumsi yang mengarah menuju negara maju 2045 dan NZE 2060 antara lain untuk sektor rumah tangga penggunaan jargas dan kompor listrik pertumbuhannya diproyeksikan meningkat lebih tinggi dibandingkan skenario Hymne, untuk sektor transportasi penggunaan EV dan biofuel diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan skenario Hymne dan penggunaan hidrogen mulai diperkenalkan mulai tahun 2032. Pada pembangkit listrik terdapat penambahan kapasitas pembangkit EBT khususnya PLTS, PLTB dan co-firing PLTU lebih tinggi dibandingkan skenario Hymne juga pemanfaatan nuklir pada pembangkit sebesar 100 MW.

[4] energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/09/CREA_GEM-Indonesia-Captive-Briefing_ID_09.2023.pdf

[5] 7 Perusahaan Batu Bara dengan Jumlah Cadangan Terbanyak di Indonesia – TrenAsia

[6] Intip 10 Negara dengan Cadangan Batu Bara Terbesar di Dunia, Ada Indonesia? (bisnis.com)

[7] Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Cadangan Batu Bara Terbesar di Dunia (katadata.co.id)

[8] Indonesia Dominasi Ekspor Batu Bara Global pada 2023 (katadata.co.id)

[9] Ini Negara Tujuan Ekspor Batu Bara Indonesia (katadata.co.id)

[10] Kegiatan Litbang BLU tekMIRA Tahun 2021 (esdm.go.id)

[11] Near-Zero Carbon Emission Power Generation System Enabled by Staged Coal Gasification and Chemical Recuperation – ScienceDirect

[12] China’s R&D of advanced ultra-supercritical coal-fired power generation for addressing climate change – ScienceDirect

[13] Klein, Naomi. 2014. This Changes Everything: Capitalism Vs Climate Change. Alfred and Knopft, Canada

[14] Bemmelen, R.W. Van. 1949. The Geology od Indonesia: Economic Geology. The Hague

[15] Ralph Waldo Emerson on steam and coal, 1860 – Energy History (yale.edu)

[16] Indonesia Akan Ekspor 4 Gw Listrik ke Singapura, Minta Syarat TKDN 60% – Energi Katadata.co.id

[17] https://ekonomi.republika.co.id/berita/s0v62c370/medco-kantongi-ijin-proyek-plts-600-mw-di-pulau-bulan

[18] [FOTO] Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Kaca Tiongkok untuk Hilirisasi Industri Kaca (presidenri.go.id)

[19] Pulau Rempang: The New Engine of Indonesian’s Economic Growth – BP Batam

[20] Kadin Bertemu Pemerintah AS Bahas Investasi EBT – Energi Baru Katadata.co.id

[21] Kemenperin Minta Industri Panel Surya Perbesar Kapasitas Produksi (bisnis.com)

[22] Nasib Pembangkit Biomassa Bambu di Mentawai – Mongabay.co.id

[23] Indonesia.go.id – Indonesia Siap Jadi Pusat Energi Biomassa Dunia

[24] Menyoal Proyek Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke – Mongabay.co.id

[25] https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101411

[26] Profil Smelter Nikel di Morowali yang Meledak, Digarap Raksasa China (bisnis.com)

[27][27] Hilirisasi nikel: Setumpuk masalah di balik ketergantungan Indonesia terhadap investasi China – ‘Demam nikel membuat pemerintah kehilangan akal sehat’ – BBC News Indonesia

[28] Perairan Halmahera Tercemar Logam Berat – Kompas.id

[29] PT IHIP power station – Global Energy Monitor (gem.wiki)

[30] https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100624

[31] Cina Kuasai 96% Proyek PLTU Batu Bara Baru Global pada 2023 – Energi Katadata.co.id

[32] China’s Xinjiang Solar Factories Haunted by Labor Abuse Claims (bloomberg.com)

[33] Menteri ESDM Ungkap Alasan Freeport Bisa Perpanjang Kontrak hingga Cadangan Habis (kompas.com)

[34][34] E-BOOK Peringkat IDM 2023.pdf – Google Drive

[35] Laporan Tahunan 2023: Hak Asasi Manusia dan Konflik di Tanah Papua – (humanrightsmonitor.org)

[36] All Eyes On Papua Menggema – Greenpeace Indonesia – Greenpeace Indonesia

[37] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi – Wapres Optimis Pemerintah Capai Target Penurunan Kemiskinan pada 2024 (menpan.go.id)

[38] Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi (kompas.com)

[39] World Bank Document

[40] Klaim Keberlanjutan dalam Pembangunan IKN dan Penggusuran Masyarakat Adat – Green Network Asia – Indonesia

[41] KPA: 660 Konflik Agraria Pecah Sepanjang 2020-2023, Imbas PSN Ada 105 – Konsorsium Pembaruan Agraria

[42] World Bank Document

[43] 135 Ribu Keluarga Terdampak Konflik Agraria pada 2023 (katadata.co.id)

[44] Kenapa Indonesia Impor BBM dari Singapura? (cnbcindonesia.com)

[45] Ilusi Hutan Tanaman Energi – Forest Watch Indonesia (fwi.or.id)

[46] Modernization Without Development in Rural Java – Neliti

[47] (3) (PDF) Gastrocolonialism: the intersections of race, food, and development in West Papua (researchgate.net)

[48] Robison, Richard and Vedi R. Hadiz. 2004.  Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: RoutledgeCurzon.

Sumber foto fitur: Ratusan Hektar Sawah di Merauke Tiga Tahun Gagal Panen Karena Banjir – Papua60Detik

Posted on

Giddens: Kanan-Kiri OK!

Foto milik kumparan

Ketika membaca Capra dalam bukunya The Turning Point (di Indonesia diterjemahkan sebagai Titik Balik Peradaban (Bentang Budaya , 2002), saya teringat Kuntowijoyo yang menawarkan emansipasi dalam menyambungkan pengetahuan dan masalah keummatan. Kuntowijoyo membagi tradisi keilmuan dalam masyarakat Islam di Indonesia. Pertama, tradisi normatif di saat Islam didakwahkan agar umat menjalankan agamanya dengan ilmu dan tak sekadar ikut-ikutan. Kedua, tradisi ideologis ketika Islam dirumuskan sebagai dasar pergerakan politik, bersaing dengan kapitalisme dan komunisme. Ketiga, tradisi ilmiah yang metode empiris. Kuntowijoyo lantas melangkah pada paradigma baru yaitu Ilmu Sosial Profetik yaitu komitmen keumatan. Ilmu sosial harus dapat mengubah keadaan, dengan menyangkutkannya dengan problem-problem aktual yang dihadapi umat.

Fritjof Capra, dalam bukunya The Turning Point menyatakan tradisi keilmuan Newtonian-Cartesian telah menyebabkan pemisahan antara pendekatan ilmiah dan agama. Capra menawarkan cara mengubah pendekatan tersebut dengan penyatuan pemikiran deduktif-induktif bermetode ilmiah dalam prinsip-prinsip keseimbangan ekologis seraya meminjam istilah Cina kuno  kekuatan yin (pengetahuan-rasional-inderawi) dan yang (nurani-agama-spiritual) yang selama ini terpisah. Yin dan Yang mestilah disinergikan. Pandangan tentang ekologi ini suatu keberlanjutan jika terdapat jejaring kehidupan (web of life), jika ada keseimbangan antara komponen-komponen lingkungan, baik biotik dan abiotik.

Krisis ekologi disebut sebagai  krisis spiritual, moral, dan kearifan lokal (budaya) dimana terjadi pemisahan antara ilmu pengetahuan yang teknokratis dengan spiritual, budaya. Bahkan fakta-fakta dipisahkan dengan nilai-nilai, sehingga lambat laun terjadi tindakan pemaafan yang berlanjut dengan pembiaran.Lingkungan alam selalu berkaitan dengan alam budaya masyarakat tempatannya, krisis ekologi sekarang sudah meluas aktor-aktornya karena perluasan ruang dan kapital lewat perusahaan multinasional, sehingga krisis di di P Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi tanggungjawab global karena beroperasinya perusahaan multinasional, juga kasus perkebunan  sawit di Boven Digoel yang disebabkan deforestasi hutan adat oleh perusahaan multinasional.

Dengan metode emansipatorisnya Kuntowijoyo akan melihat krisis iklim (dulu sering disebut krisis lingkungan, pertama, sebagai krisis sosial. Kuntowijoyo percaya bahwa transformasi sosial  berpokok pada individu sekaligus sosial dengan konsep humanisasi, liberasi, dan transendensi. Dua pertama fokus pada ego manusia, dan terakhir, transendensi, yang paling atas adalah sebuah dekonstruksi spritual, dimana pusat aktivitas manusia adalah pada hal-hal yang immaterial, aspek Ilahiah. Maslow di tahun akhir periode intelektualnya menambahkan satu lagi puncak hirarki, yaitu transendensi. Transendensi Diri adalah kesadaran melampaui diri sendiri sebagai bagian integral dari alam semesta. Transendensi diri hanya terjadi setelah pencerahan spiritual. Pembangkitan spiritual membuat Anda melihat lebih dalam, melampaui ilusi dan keterikatan, menyadari siapa diri Anda, mengapa Anda ada di sini, makna hidup, dan banyak pertanyaan mendalam sebagai efek samping dari pencerahan diri setelah terlepas dari kesadaran ego. Keadaran ego yang dimaksud adalah 5 hirarki di bawahnya, Maslow’s forgotten pinnacle: Self-transcendence – Big Think.

Gambar Hirarki Kebutuhan

Gladwell dalam bukunya Tipping Point (2000) menyebutkan bahwa konteks merupakan suatu kekuatan untuk mengubah perilaku seseorang. Kekuatan konteks adalah lingkungan dan situasi yang bisa memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana orang bertindak, dia mencontohkan bagaimana kejahatan di New York berkurang dengan berkurangnya gelandangan dan permukiman kumuh, berkolaborasi dengan organisasi masyarakat dan gereja, masyarakat New York mengubah sendiri kotanya. Pengalaman saya di Surabaya sekitar tahun 2002-2004 juga demikian, walikota Surabaya bersama Dinas Pertamanan Kota menghilangkan banyak titik kumuh di pusat kota dan membangun taman indah, dimana warga bisa berinteraksi. Surabaya di mata saya yang waktu itu ulang-alik kesana menjadi lebih ramah. Jakarta juga demikian, sejak transportasi publik diperbanyak dan dibuat lebih nyaman, taman kota dan ruang ramah anak diperbanyak sebagai ‘ruang ketiga’ menjadi lebih manusiawi dibandingkan ketika saya beranjak remaja, akhir tahun 1980-an. Jakarta yang keras beranjak menjadi Jakarta yang ramah.

Masih dalam Gladwell (2000) ada peranan orang-orang dalam perubahan, dia mengkategorikan sebagai tiga tipe orang yang berperan penting, yaitu Connectors (penghubung), Mavens (pengetahuan), dan Salesmen (penjual). Connectors memiliki banyak hubungan sosial, Mavens memiliki pengetahuan mendalam tentang suatu bidang tertentu, dan Salesmen memiliki kemampuan meyakinkan orang lain.  Gladwell membahas konsep pula “The Stickiness Factor” atau faktor daya pikat. Ia menyoroti pentingnya pesan atau ide yang bisa melekat dalam pikiran orang, inilah daya pikat. Skeptime tentang krisis iklim misalnya, disebabkan oleh daya pikat narasi krisis iklim yang oleh Giddens (2009) sebagai ‘narasi mengerikan’. Semua tulisan tentang krisis iklim berbicara proyeksi kiamat yang dipenuhi ramalan saintifik. Perubahan mendadak atau Tipping Point (titik kritis) tidak hanya dalam membaca wacana krisis iklim, namun juga permasalahan sosial dan budaya yang menyertainya. Setiap titik kritis adalah batas akhir dimana akan ada transisi untuk keluar dari krisis.

Kanan Kiri Ok

Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu aktor yang dalam Gladwell (2000) berperan sebagai Salesman telah  mengeluarkan Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. MUI – Majelis Ulama Indonesia – MUI – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini mewajibkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mengurangi jejak karbon yang bukan merupakan kebutuhan pokok serta melakukan upaya transisi energi yang berkeadilan. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melaporkan dalam risetnya yang melibatkan 1.245 orang responden dari seluruh Indones, jika 76 persen dari mereka tidak mengetahui adanya JETP sebagai upaya bertransisi energi. Minimnya Literasi JETP Menghambat Transisi Energi di Indonesia – Transisi Energi Berkeadilan Masyarakat yang terimbas dengan adanya penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) seperti di Kalimantan sebagai pemasok batu bara dan di daerah tempat beroperasi PLTU harus bisa terlibat aktif dalam merumuskan program JETP. Selama ini PDRB Kalimantan Timur yang menyumbang 45% ekonomi Kalimantan disumbang dari 53% pertambangan batubara 53 Persen dari Produk Domestik Regional Bruto Kaltim Berasal dari Sektor Pertambangan – Bisnis Tempo.co. Total luasan tambang di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 44% dari luas total Provinsi tersebut, selain itu, riset Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan 80 persen dari seluruh wilayah tambang di Indonesia berisiko terhadap ketahanan pangan dan berujung pada kemiskinan Anomali Kemiskinan di Wilayah Tambang Batubara ⋆ JATAM

Minimnya literasi transisi energi yang berkeadilan tidaklah serta merta karena permasalahan  who’s the singer ataupun ‘si pembawa pesan’. Bencana akibat dampak krisis iklim adalah si pembawa sekaligus pesan itu sendiri. Warkop DKI dalam film slapstik Kanan-Kiri OK (1989) menggambarkan kesalahpahaman yang disebabkan overthinking. Dimana kesalahpahaman tersebut disebabkan oleh kecurigaan dan kekhawatiran ketika hadir seorang tetangga baru, seorang janda cantik, yang membuat para tetangga kanan dan kiri menjadi insecure. Takut suami mereka kepincut. Kita akan melihat apakah Kanan-Kiri Giddens disebabkan insekuritas para pembawa pesan atau karena berpikir terlalu berlebihan, seperti yang dipikirkan kaum skeptis.

Giddens (2009) menganggap isu perubahan iklim dalam bukunya The Politic of Cilmate Change melampaui pertentangan lama paradigma kiri dan kanan. Jalan Ketiga Giddens dalam menghadapi permasalahan ini adalah dengan (1) Menguatkan peran negara sebagai Negara Penjamin (ensuring state), Giddens tidak bermaksud mengembalikan negara sebagai sebuat otoritas total, namun negara menatau tujuan publik yang dikonstitusi dengan pendekatan atas-bawah. (2) Konvergensi politik, yaitu tujuan kebijakan adaptasi dan  perubahan iklim mestilah bersingunggan dengan ranah kebijakan publik lainnya. Ranah tersebut adalah keamanan dan perencanaan energi, inovasi teknologi, politik gaya hidup, dan sisi buruk kemakmuran (yang dicontohkan adalah berlomba-lomba membeli mobil SUV di Inggris, padahal mobil jenis ini boros bahan bakar). Politik gaya hidup seperti mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, kota membangun trasnportasi publik atau seperti di Jakarta memromsikan jalan kaki 7.500 langkah untuk aksi mitigasi krisis iklim Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN – Tekno Tempo.co.

Ide kesejahteraan atau kemakmuran dipertanyakan kembali oleh Giddens, apa gunanya pertumbuhan ekonomi jika membawa kerusakan jangka panjang dan meleset dalam mencapai kemakmuran. Kasus Provinsi Kalimantan Timur membuktikan hal tersebut. (3) Konvergensi ekonomi, yaitu persinggungan antara teknologi rendah karbon, bentuk praktek bisnis, dan gaya hidup yang memiliki daya saing ekonomi. Konvergensi ekonomi Giddens adalah semangat kolaborasi sektor pemerintah,  bisnis, pegiat lingkungan moderat, dan  ilmuwan dalam restrukturisasi ekonomi plitik kapitalis (hal 83, edisi bahasa Indonesia). Hal ini dilakukan untuk menjawab kaum pesimis seperti kelompok Roma yang memulainya dengan ambang batas pembangunan., yang dianggap sebagai ortodoksi hijau, yang dipandang tidak moderat karena menentang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada batas tertentu (seperti menentang sama sekali program genetically modified organism/GMO untuk ketahanan pangan). Tesis Jalan Ketiga  Giddens adalah modernisasi ekologis membutuhkan ilmu pengetahuan untuk menjadi bagian dari solusi isu lingkungan (bukan hanya perubahan iklim). Modernisasi dan reformasi sektor pemerintah dan pasar dengan cara melekatkannya pada kanvas bisnis mereka isu lingkungan dan menjadikan masyarakat sipil menjaga bisnis di jalur yang benar.

Tesis Giddens dalam memberikan solusi permalahan perubahan iklim sejalan dengan pendiriannya sejak awal, bahwa persoalan dunia tidak dapat diselesaikan hanya berkutat pada pembelaan terhadap kebenaran ideologi kanan atau kiri. Perihal peran negara menurut Giddens (2000),  posisi negara tidak boleh terlalu dominan terhadap pasar, tetapi negara harus fleksibel untuk mengakomodasi kepentingan investor dalam kerangka untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan. 

Teori Strukturasi dari Giddens adalah suatu proses bagaimana aktor mereproduksi struktur, melalui sistem interaksi yang muncul sebagai hasil dari penggunaan strutur. Catatan terhadap Kanan-Kiri Ok-nya Giddens yang sesungguhnya menolak kiri adalah krisis lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan yang sesungguhnya makin menjadi raksasa, mereka akan mensponsori wacana seperti apakah data kandungan karbon valid dan bagaimana cara menghitungnya. Pendekatan teknokratis ini tidak bisa menciptakan keadilan lantas kemakmuran di negara yang dianggap dapat menjadi penyelamat dunia, negara-negara tersebut adalah negara-negara selatan. Negara-negara penghasil emisi terbesar adalah China: 11,4 miliar ton per tahun, Amerika Serikat: 5,1 miliar ton per tahun, India: 2,8 miliar ton per tahun, EU27: 2,8 miliar ton per tahun, Rusia: 1,7 miliar ton per tahun. Indonesia masuk 10 besar, namun bukan karena kemajuan industrinya, namun dari kenaikan penggunaan energi fosil, khususnya batu bara dan alih fungsi lahan, serta deforestasi Indonesia yang tinggi Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar Dunia (katadata.co.id)

Menganalisis struktur sistem sosial terkait krisis iklim di Indonesia artinya  mengkaji mode-mode tempat diproduksi dan direproduksinya sistem-sistem penyebab krisis iklim dalam interaksi yang aktivitas-aktivitas utama agen-agen yang ada, menggunakan aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya dalam konteks tindakan yang beraneka ragam. Pendekatan teknokratis yang berkutat skema proyek yang mengatur kolaborasi lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, lembaga donor, univeristas, dan perusahaan. Modernisasi  ekologi a la Giddens berpusat pada tidak efisennya penggunaan sumberday, inilah ketakutan global yang mendasari narasi ‘perubahan iklim’ bukan pada kerusakan lingkungan di Negara Selatan (di luar BRIC-Brazil Rusia India China) yang dianggap sudah menjadi negara maju. Lihatlah tata pengaturan di Indonesia, yang paling kontemporer UU Cipta Kerja, PP Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, PP $2/2021 Tentang Kemudahan Investasi, Pepres 109/2020, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahuh 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, dan terakhir penambahan 14 Proyek Strategis Nasional yang baru diresmikan. Semua peraturan tersebut bersesuaian dengan Jalan Ketiga Giddens yang sulit dijalankan di Indonesia, untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial.

Membaca seruan moral ’negara harus fleksibel untuk mengakomodasi kepentingan investor dalam kerangka untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan’ sama dengan menyembunyikan ekonomi politik dibaliknya. Selain usaha negara bekas kolonialis yang tetap ingin mendapatkan konsesi tambang dan tanah di Indonesia, solusi ini sulit dibaca tanpa sentimen dominasi pengetahuan, terutama perbandingan yang tidak sejajar antara perkembangan ekonomi beserta sejarahnya, Kedua, relasi kekuasan yang tidak setara di Indonesia dengan aktor yang menurut Gladwell (2000) kaum penghubung atau broker, ilmuwan, dengan rakyat banyak yang diajak dialog dan bersepakat yang cuma lulusan SMP (62%) Indonesia Peringkat Pertama Negara dengan Persentase Lulusan SMP Terbanyak 2023 – GoodStats Data. Relasi kekuasaan menjadi timpang dalam negosiasi seperti ini. Ketiga, permasalahan gaya hidup di dunia Barat yang dianggap boros karbon memang permaslaahan utama sejak rusaknya Eropa akibat deforestasi, sebelum mereka mengkoloni Negara Selatan. Sehingga ‘gaya hidup’ hanya bagian terkecil dari permasalahan krisis iklim. Porsi terbesarnya adalah kontrol yang tidak demokratis terhadap penguasaan sumberdaya alam di Indonesia serta penggunaan kekerasan berlebihan terhadap rakyat yang menolak investasi. Jadi ekonomi politik perubahan iklim tidak bisa lewat ‘exit window’ Negara Utara (termasuk China, Jepang, dan Korea) yang tetap mempertahankan dominasi dan akumulasi modalnya di Indonesia.

Penjelasan Giddens tentang interaksi para aktor dalam sebuah struktur adalah ‘hubungan-hubungan sosial’ yang bisa dilanggengkan (direproduksi) untuk kepentingan status quo. Ekstraksi terhadap sumberdaya alam, ketimpangan sosial yang tinggi adalah konsekuensi dari ekonomi (baca: relasi sosial) yang kompetitif. Krisis iklim merupakan bagian dari cara mendapatkan laba, persaingan, mempertahankan siklus produksi sambil mencari pasar. Fakta-fakta kemiskinan dan kerusakan lingkungan di Indonesia memperlihatkan hal-hal tersebut, aneka proyek dan resep pembangunan adaptasi dan mitigasi iklim disepakati secara sementara sebagai bagian dari ‘sumbangan dunia kepada Indonesia’ untuk mengatur penggunaan sumberdayanya  dan tentu tidak ada makan siang gratis! Menteri ESDM Ungkap Alasan Freeport Bisa Perpanjang Kontrak hingga Cadangan Habis (kompas.com).

Widhyanto Muttaqien

Sumber Foto Fitur Sampul:

Foto udara kondisi banjir limpasan air laut ke daratan atau rob yang merendam kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/5/2022). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTOTenggelamBanjir RobPesisirVideoSemarangSemarang Terancam TenggelamInformasi Redaksi·

drop-down

Posted on

Konstruksi Pemberitaan Media Pada Kebakaran Hutan dan Lahan di Tribun Kalimantan dan Kompas pada 2018

Hapsari Kusumaningdyah

Kebakaran hutan dan lahan memiliki sejarah panjang di Indonesia dan merupakan bagian dari krisis lingkungan yang terus menerus terulang dari tahun ke tahun. Karhutla di Indonesia telah menyebabkan berbagai macam kerugian lingkungan dan ekonomi yang sangat serius dengan kerugian lebih dari $16 hanya di tahun 2015. Namun mitigasi bencana ini masih berlangsung lambat akibat minimnya penerapan strict liability untuk memberi efek jera terhadap oknum pembakar hutan. Dalam konteks pemberitaan, media massa memiliki peran strategis yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan terkait karhutla serta framework penyelesaian masalah yang bersangkutan. Penelitian ini ingin mengetahui konstruksi pemberitaan karhutla yang dilakukan Tribun Pontianak dan juga Kompas dengan analisis bingkai model Robert M. Entman dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun 2018. Dalam membuat keputusan moral Tribun Pontianak dan juga Kompas berusaha mencitrakan pemerintah dalam hal ini Kepolisian secara positif terkait tindakan penegakan hukum atas kasus karhutla. Sementara itu dalam menyampaikan penekanan penyelesaian Tribun Pontianak dan Kompas menyampaikan bahwa, diperlukannya sanksi tegas bagi oknum pembakar hutan yang selama ini masih terkonsentrasi pada pelaku dengan skala kecil. Kesimpulan dalam pembingkaian berita Tribun Pontianak dan Kompas belum berimbang karena lebih menekankan elemen pemerintah secara positif tanpa adanya narasumber ke korban terdampak secara langsung. Peneliti menyarankan agar media mampu menjadikan semua elemen dan pemangku kepentingan yakni pemerintah, LSM, asosiasi petani sawit dan industri ekstraktif, maupun korban terdampak terlibat dalam pemilihan narasumber pemberitaan. Peneliti juga menyarankan agar media juga menekankan pada pemberitaan mengenai unsur strict liability pada kasus karhutla, sebagai penyedia informasi dan pendukung framework penyelesaian kasus karhutla yang berkepanjangan. Kata kunci: analisis bingkai, jurnalisme bencana, jurnalisme lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, media.

Selengkapnya unduh pdf

Konstruksi-Pemberitaan-Karhutla-Kalbar-HapsariDownload
Posted on

Better Normal Dengan Belajar Social Network dari Virus Corona

Oleh: Widhyanto Muttaqien

WHO memberikan klasifikasi untuk penyebaran Covid 19[1] sebagai berikut: (1) Kasus sporadis: dengan satu atau lebih kasus, diimpor atau terdeteksi secara lokal. (2) Kasus klaster: mengalami kasus, berkerumun dalam waktu, lokasi geografis dan / atau oleh eksposur umum. (3) Transmisi komunitas: mengalami penyebaran yang lebih besar dari transmisi lokal yang ditentukan melalui penilaian faktor termasuk, tetapi tidak terbatas pada: sejumlah besar kasus tidak dapat dihubungkan ke rantai transmisi; sejumlah besar kasus dari pengawasan lab sentinel[2] ; dan / atau beberapa kluster yang tidak terkait di beberapa area negara / wilayah / area. (4) kasus yang tidak terkonfirmasi (5) Kasus yang tidak dilaporkan. Dalam laporan ini pola penyebaran di Indonesia termasuk ke dalam community transmission (penyebaran lewat komunitas).

Ini belum termasuk ‘populasi tersembunyi’ dimana sampling  tidak dilakukan populasi “tersembunyi”  atau ada potensi pengakuan publik atas keanggotaan dalam populasi berpotensi mengancam, seperti tidak transparannya kasus atau tidak terberitakannya kasus di tempat tertentu [3] Indonesia dikhawatirkan memiliki bom waktu jika penanganan Covid 19 di episentrum awal (Provinsi DKI Jakarta) tidak bisa dikendalikan , sehingga sejak awal Pemda Provinsi DKI Jakarta menginginkan lockdown. Keadaan ini mengingat sebaran fasilitas kesehatan yang minim, apalagi dalam menghadapi virus Covid 19. Menurut laporan WHO tahun 2017 rata-rata hanya ada satu tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang di Indonesia. China memiliki empat kali lebih banyak, sementara Korea Selatan memiliki 11 tempat tidur rumah sakit lebih banyak. Pada 2017, WHO menemukan Indonesia memiliki empat dokter per 10.000 orang. Italia memiliki 10 kali lebih banyak, berdasarkan per kapita. Korea Selatan memiliki dokter enam kali lebih banyak[4].

Dalam mengurus kesehatan sebuah kota (negara) menerapkan prinsip anti diskriminasi dalam semua layanan publik. Dalam layanan kesehatan Indoensia memiliki sistem tanggung renteng iuran BPJS. Untuk kaum miskin di beberapa daerah Kota/Kabupaten di Indonesia terdapat anggaran untuk membiayai asuransi kesehatan a la BPJS kepada warga miskin. Isu kelas dalam Covid 19 pernah juga diembuskan ketika virus ini adalah virus yang menyerang orang kaya, karena di bawa dari luar negeri, tanpa memerhatikan TKI yang akan pulang, walau sekarang sudah diantisipasi dengan pemberlakuan karantina 14 hari di kota-kota tempat para TKI akan transit sementara, sebelum ke kampungnya[5]. Sementara kerentanan ketika virus ini menjadi pandemi, tetap berada pada orang miskin, disebabkan biaya pencegahan  dan budaya hidup bersih dan sehat serta sanitasi lingkungan tidak layak.

Penjarakkan Sosial  dan Jejaring Sosial

Jejaring sosial difokuskan pada mengungkap pola interaksi orang. Analisis jaringan didasarkan pada gagasan intuitif bahwa pola struktur sosial adalah fitur penting dari kehidupan individu. Analis jaringan percaya bahwa bagaimana seorang individu hidup sebagian besar bergantung pada bagaimana individu itu diikat ke jaringan koneksi sosial yang lebih besar. Pola penyebaran Covid 19 lebih banyak tergantung pada keberadaan jejaring sosial, dibandingkan persoalan-persoalan rasial atau kelas sosial.

Sehingga program yang dianggap efektif dalam pencegahan adalah penjarakkan sosial. Intervensi non-farmasi dari `pengelompokan sosial ‘adalah kebijakan utama untuk mengurangi penyebaran COVID-19, sebagian besar dengan menjaga jarak fisik dan mengurangi interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk memperlambat penularan dan tingkat pertumbuhan infeksi untuk menghindari overburdening sistem perawatan kesehatan, dikenal luas sebagai `meratakan/melandaikan kurva ‘.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Pembatasan Sosial Skala Besar) di seluruh kota. Deklarasi tersebut mengikuti persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Putranto tentang permintaan administrasi kota untuk status tersebut, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07 / MENKES / 239/2020 yang dikeluarkan pada 7 April.

Saat itu pemberlakuan PSBB adalah pembatasan sebagai berikut.

  1. Pertemuan lebih dari 5 (lima) orang dilarang.
  2. Transportasi umum hanya akan beroperasi dari jam 6 pagi sampai 6 sore.
  3. Angkutan umum hanya dapat membawa setengah dari masing-masing kapasitas yang ditentukan.
  4. Jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi setiap hari akan berkurang.
  5. Sedangkan untuk pekerja, Anies Baswedan mengatakan PSBB berlaku untuk semua tempat kerja kecuali untuk 8 (delapan) sektor ini:
    1. Kesehatan (rumah sakit, klinik, apotik)
    2. Barang pokok (sembako)
    3. Energi (air, gas, listrik, pompa bahan bakar)
    4. Komunikasi (layanan komunikasi dan media komunikasi)
    5. Keuangan dan perbankan, termasuk pasar saham
    6. Logistik / distributor barang
    7. Eceran makanan jadi, restoran/rumah makan/kafe
    8. Industri strategis yang berlokasi di ibukota

Efektif mulai Jumat, 20 Maret 2020, Kementerian Luar Negeri telah melarang para pelancong memasuki atau transit di Indonesia yang telah berada di negara-negara ini dalam 14 hari terakhir:

  1. Iran
  2. Italia
  3. Vatikan
  4. Spanyol
  5. Perancis
  6. Jerman
  7. Swiss
  8. Britania Raya

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga telah memutuskan untuk menangguhkan kebijakan Visa-Kedatangan-Gratis, Visa-Tiba-Datang dan Visa Diplomatik / Layanan Gratis selama satu bulan sejak tanggal efektif kebijakan. Ini merupakan tambahan larangan perjalanan bagi wisatawan dari dan pergi ke Cina.

Untuk permasalahan mobilitas manusia, larangan perjalanan ini bisa memperlihatkan daerah-daerah mana yang rawan pandemi akibat aktivitas pelancong di bidang wisata. Sehingga dapat dilihat daerah-daerah basis wisata, akan kehilangan pendapatan daerah mereka. Sementara, interaksi  sosial yang berkurang akan menahan laju pertumbuhan penularan.

Sedangkan daerah-daerah yang masih mengandalkan sektor informal atau kehidupan ekonomi dan sosial yang memerlukan kontak orang-ke-orang seperti DKI Jakarta mengalami ‘kejutan psikologis’ ini dapat dilihat dari ketidapedulian masyarakat terhadap aturan awal. Pro kontra ini terutama dihadapi oleh pengemudi gojek dan pengusaha kecil, seperti rumah makan di sekitar perkantoran atau distrik bisnis.[6]

Peta sebaran Covid 19 bisa dilihat di https://covid19.go.id/peta-sebaran dengan visual dinamis riwayat sebaran.

Biasanya jejaring  sosial yang dibuat berhubungan dengan vaksinasi, pelacakan kontak, atau menganalisis penyebaran virus. Pengalaman penulis sebelumnya  dalam menganalisis sebaran Tubercolosis (TBC)  lebih banyak pada pelacakan kontak, kemudian diperbarui dengan pelatihan identifikasi sebaran jejaring sosial berupa kelompok rentan, populasi tersembunyi bersamaan dengan identifikasi kebiasaan terkait penyebaran TBC. Hal ini mempermudah intervensi medis dan non medis dalam kasus penyebaran TBC.

Pada wilayah penyebaran rendah, larangan untuk kumpul-kumpul pengajian atau tabligh akbar nampaknya berdampak postif pada pencegahan penyebaran. Masyarakat belajar dari kasus  tabligh akbar di Kebun Jeruk Jakarta[7]dimana 73 orang positif Corona ketika menghadiri  tabligh akbar.  Hal-hal ini merupakan bagian dari analisis jejaring sosial, sehingga mengapa  Majelis Ulama Indonesia (MUI)  juga menjadi tombak utama dalam edukasi terakit Covid 19 dengan dkeluarkannya fatwa Fatwa Nomor 14 tahun 2020[8]

Strategi pengurangan kontak dan jarak sosial lebih efisien dalam meningkatkan  usaha perataan kurva dan memberi tahu cara bergeser dari jangka pendek (kuncian total/lockdown) hingga manajemen jangka panjang dari proses penularan COVID-19. (Block et.al,. 2020)[9] Menyarankan strategi pengurangan kontak yang didasarkan pada wawasan tentang bagaimana item mengalir melalui jaringan, seperti penyakit, meme, informasi, atau ide. Block (2020) menggambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Contoh jaringan yang dihasilkan dari strategi pengurangan ikatan berturut-turut. Node warna mewakili karakteristik individu, di mana kesamaan dalam warna simpul mewakili kesamaan dalam hal ini ciri. Penempatan simpul mewakili lokasi geografis tempat tinggal. A: jaringan dunia kecil awal; B: menghapus ikatan dengan orang lain yang tinggal jauh; C: menghapus ikatan yang tidak tertanam yang bukan bagian dari triad atau 4 siklus; D: mengulang daripada memperpanjang kontak. Grafik batang menunjukkan jarak jaringan dari sumber infeksi, disorot dengan warna kuning, untuk skenario yang berbeda. (Sumber Block, 2020).

Strategi 1

Strategi `Mencari kesamaan ‘: Mengurangi perbedaan geografis dan sosio-demografis mitra kontak, Dalam strategi pertama (A-B dalam gambar di atas), individu memilih mitra kontak mereka berdasarkan karakteristik masing-masing. Umumnya, individu cenderung memiliki kontak orang lain yang berbagi atribut yang sama, seperti yang ada di lingkungan yang sama (geografis), atau dari pendapatan serupa  atau karakteristik sosio-demografis seperti usia. Karena kita sebagian besar terhubung dengan orang lain yang serupa, kontak dengan individu yang berbeda cenderung menjembatani ke komunitas yang lebih jauh. Membatasi kontak seseorang untuk hal yang paling mirip membantu membatasi jembatan jaringan yang secara substansial mengurangi panjang jalur jaringan. Larangan mudik merupakan bagian dari strategi pertama.

Strategi 2

Memperkuat strategi pengelompokan komunitas triadik: Meningkatkan pengelompokan triad di antara mitra kontak (B ke C pada Gambar di atas). Untuk strategi kedua, individu harus mempertimbangkan siapa mitra kontak mereka biasanya berinteraksi. Fitur umum dari jaringan kontak adalah `triadik closure ‘, merujuk pada fakta bahwa mitra kontak seseorang cenderung terhubung dengan diri mereka sendiri. Dalam praktiknya, kontak fisik harus dibatasi dengan orang-orang yang juga tidak terhubung secara sosial dengan lainnya. PSBB dalam bidang  transportasi  publik dan rekan kerja di lokasi yang sama adalah bagian dari strategi ini.

Strategi 3

Strategi 3: `Ulangi kontak dan bangun strategi komunitas mikro ‘: Kontak berulang untuk individu yang yang sama, alih-alih mengubah mitra interaksi (C ke D pada gambar di atas). Untuk strategi ketiga, individu perlu mempertimbangkan dengan siapa mereka ingin berinteraksi secara teratur dan, seiring waktu, membatasi interaksi kepada orang-orang itu; ini mengurangi jumlah mitra kontak daripada jumlah interaksi, yang sangat penting ketika kontak diperlukan untuk kesejahteraan psikologis. Strategi ini membatasi kontak dengan sangat sedikit orang lain dengan interaksi berulang adalah dalam semangat sosial. Komunitas di kantor dan di masjid perumahan yang menjalankan relasi seperti merupakan bagian dari strategi ketiga. Rasa aman dan nyaman secara psikologis memperkuat rasa optimisme dalam menghadapi pagebluk. Kerentanan tetap bisa dialami ketika mitra kontak seperti dalam komunitas dokter atau perawat rumah sakit berhadapan dengan pasien Covid 19. Sehingga standar pencegahan tetap menjadi pemutus mata rantai.

New Normal atau Better Normal

Dalam tulisan mengenai New Normal https://www.swamedium.com/2020/05/18/the-new-normal/  penulis menganggap politisasi bahasa dalam penaganan Covid 19 cukup berbahaya karena konsep New Normal tidak dikenal dalam penanganan keadaan darurat bencana yang menurut penulis mesti dilaksanakan secara terukur oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Untuk itu pasca pandemi penulis lebih suka menggunakan Better Normal, sesuai dengan jargon penanganan bencana Building Back Better ((BBB).

Building Back Better (BBB) adalah sebuah pendekatan untuk pemulihan pasca bencana yang mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa depan. Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengatasi masalah fisik, sosial, lingkungan, dan ekonomi dari  kerentanan dan guncangan. Pemulihan dalam Kerangka kerja BBB memberikan dampak bagi masyarakat,  peluang untuk mengurangi risiko tidak hanya dari bahaya langsung tetapi dari kondisi bahaya  yang mengancam  juga, seperti kerentanan ekonomi.

Pandemi COVID-19 telah menciptakan gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi komunitas kesehatan dan pembangunan global. Organisasi yang memerangi penyakit menular, mendukung petugas kesehatan, memberikan layanan sosial, dan melindungi mata pencaharian. Kejutan dalam permasalahan ekonomi merupakan titik perhatian dalam Better Normal.  Ini menyangkut seluruh sektor pekerjaan yang terganggu oleh pagebluk. Hak dasar seperti akses kesehatan, keselamatan kerja, penghasilan yang layak (dengan kemampuan menabung) menjadi perhatian di sektor kesejahteraan.

Apakah pemerintah siap dengan Better Normal, karena harus merevisi kebijakan pembangunan mereka, orientasi politik jangka pendek, pencitraan populis, sampai dengan membangun kekuatan sendiri yang berimplikasi pada tata niaga obat dan alat kesehatan, pangan, dan skema penghidupan yang berkelanjutan. Karena jika pandemi seperti ini terjadi lagi dalam skala lebih besar dan memengaruhi rantai pasokan obat, alat kesehatan, pangan maka orang-orang paling rentan akan menjadi kelompok yang paling berisiko.

Pada kenyataannya pagebluk ini membuka mata, permasalahan kesejahteraan (dimana indikator utamanya adalah kesehatan, pendidikan, dan penghidupan berkelanjutan) tidak bisa diserahkan serta merta ke pasar, intervensi strategis oleh negara menjadi sentral lagi, untuk mengatasi dampak kesehatan, sosial, ekonomi, makanan dari COVID-19: dengan kontraksi ekonomi utama anggaran publik harus menjadi lebih strategis (lihat: https://tirto.id/defisit-apbn-2020-diprediksi-capai-rp853-triliun-507-pdb-eLkq), lebih fokus dan memanfaatkan lebih banyak (harapannya pada peran swasta) keuangan untuk pembangunan. Sayangnya Indonesia (baca: Jokowi) termasuk negara yang rentan korupsi,  tidak transparan[10] [11], sehingga kebijakan imunitas bagi pejabat pelaksana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020 juga digugat, karena ketidakpercayaan publik (lihat http://bagi pejabat pelaksana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020 ).  Pemerintah telah mengusulkan kepada DPR untuk menyediakan 128,04 triliun rupiah ($ 8,63 miliar) dalam dukungan keuangan kepada perusahaan, menurut dokumen Kementerian Keuangan yang dipresentasikan dalam pertemuan 11 Mei dengan Komisi XI DPR[12], hal ini menyebabkan timbulnya gerakan ‘Rakyat Bantu Rakyat’ versus ‘Penguasa Bantu Pengusaha’, berkebalikan dengan tujuan penggalangan solidaritas sosial.

Gambaran Better Normal belum bisa dilihat dengan jelas, paket stimulus dan pemulihan ekonomi yang dijalankan belum memberikan peluang emas transformasi berkelanjutan berdasarkan pada perubahan sistemik menuju lebih berkelanjutan, inklusivitas, dan kesetaraan. Permasalahan pangan misalnya diselesaikan dengan wacana cetak sawah di lahan gambut yang justru tidak memerhatikan sistem pangan yang berkelanjutan terkait dengan isu lingkungan hidup dibaliknya[13], dimana Indonesia telah mengalami kegagalan di era 1990-an.

Frasa ‘Rakyat Bantu Rakyat’, “Tetangga Bantu Tetangga’ adalah kesempatan untuk kembali memperhatikan ekonomi komunitas, ekonomi berdaya pulih di tingkat komunitas kuat (Building Back Better). Yang menarik, nasionalisme baru yang digagas sekaligus menggalang solidaritas global, dan persoalan ekonomi komunitas berdaya pulih menjadi bagian dari pengarusutamaan gerakan ekologi sosial secara global.

Maukah Better Normal?

[1] https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200528-covid-19-sitrep-129.pdf?sfvrsn=5b154880_2 Diakses 29 Mei 2020

[2] Suatu sistem yang mengandalkan laporan semua kasus penyakit tertentu dari fasilitas

kesehatan, laboratorium, atau anggota komunitas, pada lokasi tertentu, disebut surveilans sentinel

[3] https://www.liputan6.com/news/read/4228337/panglima-55-anggota-tni-positif-corona-covid-19-15-orang-meninggal-dunia Diakses 29 Mei 2020  Diakses 29 Mei 2020

[4] https://www.bbc.com/news/world-asia-52124193

[5] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52123419  Diakses 29 Mei 2020

[6] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200410123058-37-151080/simak-ini-respons-gojek-grab-soal-larangan-ojol-psbb Diakses Diakses 29 Mei 2020

[7] https://news.detik.com/berita/d-4968202/update-kasus-corona-jemaah-masjid-di-jakbar-73-orang-dinyatakan-positif Diakses Diakses 29 Mei 2020

[8] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51867023  Diakses 29 Mei 2020

[9] Per Blockz, Marion Hoffmany, Isabel J. Raabe, Jennifer Beam Dowdz Charles Rahalz; Ridhi Kashyapz, Melinda C. Millsz. 2020.  Social network-based distancing strategies to  flatten the COVID-19 curve in a post-lockdown world https://www.researchgate.net/publication/340662667_Social_network-based_distancing_strategies_to_flatten_the_COVID_19_curve_in_a_post-lockdown_world         Diunduh  29 Mei 2020.

[10] https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/21255061/ini-potensi-korupsi-anggaran-penanganan-covid-19-menurut-fitra Diakses 29 Mei 2020

[11] https://www.smh.com.au/world/asia/why-are-there-are-no-cases-of-coronavirus-in-indonesia-20200213-p540o1.html Diakses 29 Mei 2020

[12] https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN22T06U?__twitter_impressio  Diakses 29 Mei 2020

[13] https://katadata.co.id/berita/2020/05/05/sawah-di-atas-lahan-gambut-dinilai-berisiko-tinggi-gagal-panen  Diakses 29 Mei 2020

Featured Images Diunduh dari https://www.popbela.com/career/inspiration/tri-sintarini/11-grafiti-di-seluruh-dunia-ini-terinspirasi-dari-pandemi-corona/3

Posted on

How’s Appreciative Inquiry Works During Corona Pandemic

Pelajaran paling berharga dalam menghadapi pandemik covid19 adalah wacana tentang batas negara yang hilang semakin nyata, hilangnya teritorial, menjadi masyarakat  dunia. Dengan paparan potensi ancaman dan risiko yang sama.

Masyarakat risiko seperti yang diungkapkan oleh Beck (1992) yang memiliki atribut ketidakpastian tinggi, implikasinya bisa dirasakan sekarang: masyarakat tidak memiliki asuransi/jaminan karena risiko yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya tiba-tiba tidak lagi diiringi oleh ancaman atau dugaan/ramalan akademisi sebelumnya namun telah menjadi peristiwa sejarah.

Kondisi ini sebenarnya telah banyak contohnya, ledakan reaktor Fukushima tahun 2011, adalah contoh ketidakpastian jika dihubungkan dengan jaminan kehidupan. SARS outbreak 2002-2004 juga salah satu  pengalaman manusia dalam menghadapi risiko global. Beck menjelaskan ”risiko” (risk) sebagai, “kemungkinan-kemungkinan kerusakan fisik (termasuk mental dan sosial yang disebabkan oleh proses teknologi dan proses-proses lainnya, seperti proses sosial, politik, komunikasi, seksual”. Risiko berhubungan sangat erat dengan sistem, model, dan proses perubahan di dalam masyarakat.  Semakin modern dan  terbuka semakin  tinggi risiko serta keuntungan yang didapat. Brodie (1996) menjelaskan keselamatan sebagai salah satu naluri alamiah sejak prasejarah berevolusi menjadi berbagai pengaturan, mulai dari berbagai sistem asuransi baik pribadi maupun sosial, pabrik obat-obatan sampai pabrik senjata. Bahkan narasi ketakutan pun menurut Brodie bagian dari naluri keselamatan.

Lantas bagaimana melihat pandemi Covid19 secara lebih positif. Pertama mesti disadari bahwa pandemi Covid19 adalah sebuah bencana. Jika sebuah bencana terjadi maka akan terjadi kerugian material dan jiwa. Berbeda dengan bencana alam yang berdampak parah pada teritorial tertentu, pandemi atau wabah penyakit seperti covid19 menjalar seiring dengan mobilitas manusia, sehingga dampak bencana tidak terbatas pada sebuah teritorial. Risiko global yang terjadi adalah risiko ekologis, yang berlanjut pada risiko sosial ketika bencana ini berlanjut. Risiko sosial pertama adalah  risiko kelas rentan, dimana distribusi kekayaan tidak merata semakin rentan kelompok ini menghadapi bencana, di Indonesia khususnya di episentrum bencana yaitu Jakarta, tempat dimana 60% uang beredar, tampak nyata risiko ini. Risiko sosial kedua adalah tumbuhnya penyakit sosial berupa indispliner, fatalitas, egoisme, ketakacuhan sampai pada krisis kepercayaan kepada otoritas. Risiko sosial kedua ini  dapat dilihat mulai dari  grafiti, tindakan masa bodo terhadap aturan, penyimpangan sosial (yang patalogis) seperti membuat drama hoaks sampai pada protes sosial seperti yang terjadi di Amerika di pertengahan April.

Beck menjelaskan bahwa walau terdapat risiko dalam modernitas, tetapi manusia tetap melakukan refleksivitas. Manusia akan mengumpulkan data tentang risiko dan akibatnya. Kemudian merefleksikannya dalam tindakan untuk mengubah situasi, seperti menjaga keselamatan diri dan orang terdekat sampai dengan saling berbagi. How’s Appreciative Inquiry Works During Corona Pandemic adalah tulisan singkat yang ingin menjelaskan bagaimana AI dan muatan berpikir positifnya menjadi bagian dari tindakan refleksi tersebut. AI merupakan pendekatan reflektif sehingga isu atau masalah yang ada di depan mata diselesaikan lewat ‘ kemungkinan terbaik yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri’. Urutan dalam AI mulai dari Discovery, Dreams, Design sampai Destiny adalah sebuah refleksivitas, dimana tahapan menerima sebuah kenyataan menjadi prasyaratnya, dan pengalaman terbaik kita dalam sebuah tindakan penyesuaian (coping strategy).

Beberapa langkah yang dibutuhkan dalam menggnakan metode AI dalam menghadapi bencana ini bagi sebuah organisasi adalah sebagai berikut.

  1. Melakukan perubahan persepsi dari negatif menjadi positif, perubahan persepsi ini terjadi secara fisologis, lewat apa yang dialami langsung misalnya orang yang berhadapan dengan orang batuk atau bersin maka secara langsung ada perubahan sikap lewat kampanye memakai masker, bisa juga lewat perubahan lewat sikap dengan sebuah ‘penilaian baru’, misalnya dalam shalat berjamaah di masjid, dilakukan penjarakkan fisik, nilai shaf shalat harus rapat dalam keadaan darurat bisa berubah.
  2. Melakukan penilaian organisasi ke dalam, apakah mandat organisasi kita, apakah organisasi kita memiliki rencana kontijensi (sustainable bussiness) dalam menghadapi krisis, apakah sumberdaya organisai kita cukup untuk menghadapi krisis. Penilaian ini penting sebelum kita terburu-buru ‘ikut-ikutan’ terjun tanpa parasut. Ingat: keselamatan adalah naluri purba.
  3. Menanyakan agenda perubahan apa yang ingin dilakukan oleh organisasi, baik ke luar atau ke dalam. Apa yang ingin dicapai. Apa yang menjadi tujuan, hal ini akan memudahkan kita mengukur keberhasilan tindakan.
  4. Bentuk tindakan apa yang paling sesuai dengan mandat organisasi. Sumberdaya apa yang telah kita nilai sebagai aset dalam situasi krisis.
  5. Faktor apa yang dianggap akan memengaruhi keberhasilan, siapa saja yang bisa diajak terlibat, apakah jejaring kita memiliki ketahanan terhadap krisis yang sama, bagiamana mengkomunikasikan keinginan kita terhadap pemangku kepentingan.
  6. Melakukan penggalian aspirasi anggota organisasi dan orang-orang di jaringan untuk mencari tahu apa yang sebaiknya dilakukan dan bisa dikolaborasikan.
  7. Menyusun berbagai kemungkinan yang didasarkan dari impian atau aspirasi indivudu samapai menanyakan apa yang bisa kita buat sebagai sebuah koletif, ini yang disebut sebagai dialog dengan impian. Menyusun peta impian, jika organisasi sangat besar dan aspirasi beragam maka peta impian memudahkan organisasi secara terbuka menyediakan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan peta kekuatan yang dimiliki.
  8. AI percaya bahwa semua tindakan berpusat pada nilai, sehingga dsetiap tindakan akan memiliki makna. Kita dapat melihat kembali interior dan eksterior organisasi kita, bagaimana bentuk pintu, ruang makan, ruang sosial di dalam organiasi. Siapa yang memiliki keterampilan khusus atau keterampilan yang  pas dengan tugas-tugas di saat krisis, siapa yang bisa menjadi pemimpin gugus tugas, siapa yang bisa melampaui peran-peran utamanya menjadi orang-orang yang bekerja di luar perannya sekarang. Krisis menyediakan kesempatan orang untuk berkembang di luar bidang atau departeman yang mengungkungnya, krisis bisa membauat kebebasan.
  9. Apa yang ingin kita ukur dalam tahap Takdir atau Desain, apakah setiap orang bergairah dalam tindakan kolektif, bagiamna selanjutnya kita bisa menduklung organisasi kita, bagaimana menularkan segenap kebaikan yang telah kita capai dalam masa krisis, bagaimana kita merayakannya dan mengkomunikasikannya ke setiap anggota dan pemangku kepentingan.

Mark Manson (2020) menuliskan dalam bab terakhirnya, barangkali kita tidak menjadi siapa-siapa, atau barangkali kita bisa memilih menjadi apa. Harapan selalu ada dan muncul tergantung apa yang kita yakini.

widhyanto muttaqien

How’s Appreciative Inquiry Works During Corona Pandemic

Posted on

Komunikasi Cerdas dan Aman

Soft Launching PaddyTalk

 

Messenger adalah sebuah solusi komunikasi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ada berbagai messenger yang telah banyak digunakan oleh masyarkat kita, namun apakah kita menyadari bahwa semua aplikasi itu sebenarnya milik negara lain. Whatsapp yang dimiliki oleh Amerika, Line yang dimiliki oleh Jepang dan Kakao yang dimiliki oleh Korea adalah beberapa di antaranya.

 

Berawal dari upaya negara-negara tersebut untuk mandiri dan memiliki platform sendiri ini juga tampak dengan apa yang dilakukan oleh Cina dengan Wechat-nya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, dan dengan pengguna internet yang banyak juga, kita tidak menyadari bahwa kita hanya menjadi market atau pasar, bukan tuan rumah! Belum lagi dengan risiko data dan komunikasi kita yang dipantau dan dicatat ‘diluar sana’. Dengan iming-iming enkripsi dan keamanan komunikasi, kita lupa bahwa bagaimanapun posisi server semua aplikasi itu berada diluar negri dan entah bagaimana data kita dikelola oleh siapapun yang bisa mengakses komunikasi kita “diluar sana”. Bukankah ini waktunya kita memikirkan hal tersebut dan mulai man-diri dengan komunikasi kita? Kita semua tahu bahwa Enkripsi adalah teknologi untuk memproteksi dan melindungi informasi dan data. Biasanya diterapkan pada database, komunikasi Internet, hard drive, atau backup server. Kita pun sering juga sering dapat keterangan di layar chat aplikasi pesan instan bahwa komunikasimu dilindungi enkripsi, namun pertanyaan selanjutnya, apakah memang komunikasi yang kita lakukan aman? Apalagi bila server chat ter-sebut berada di luar negeri. Selama ini keberadaan server di luar negeri jelas mempersulit apabila ada masalah keamanan di Tanah Air, pun juga data penduduk Indonesia dengan mudah diambil oleh pihak asing.

‘seperti padi makin merunduk, makin berisi’

 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan penikmat teknologi internet akan pentingnya enkripsi yang merupakan tulang punggung keamanan data dan komunikasi; banyak organisasi tidak menyadari bahwa keamanan komunikasinya sangatlah penting juga. Hal inilah yang melatar belakangi pembuatan Paddytalk oleh P-Man Studio. P-Man Studio sendiri sering terlibat dalam pengembangan dan rekayasa teknologi, dan kerahasiaan data dan komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan se-makin besarnya ancaman yang muncul sejak terbongkarnya fakta bahwa banyak social media dan media chat yang bisa diakses oleh pihak luar negeri, P Man Studio memutuskan untuk membuat solusi chat untuk rakyat Indonesia yang aman, bisa diandalkan, dan tentunya terenkripsi dengan baik sehingga data dan komunikasi didalamnya tidak bisa ‘diintip’ oleh siapapun di luar sana.

Tanpa kita sadari, apa yang kita bicarakan, apa yang kita bagi dan apa yang kita lakukan didalam sebuah aplikasi yang server-nya berada diluar negeri, memiliki resiko yang sangat tinggi. Dan hal ini sangatlah berbahaya mengingat siapapun diluar sana akan berusaha melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat bangsa yang besar ini. Komunikasi yang aman dan stabil adalah sesuatu yang penting di jaman sekarang, dan Paddytalk memberanikan diri untuk menjadi bagian dari solusi tersebut dengan memberikan sebuah layanan Messenger yang aman, end to end encryption dan yang terpenting adalah, Paddytalk ini adalah sebuah messenger Karya Anak Bangsa yang servernya berada didalam negri. Dan dengan menggunakan jaringan data lokal, komunikasi pesan singkat, sharing informasi, sharing media (photo, video, dan data), telepon suara maupun video dapat dilakukan lebih maksimal lagi; bukan seperti messenger produk luar negeri yang semuanya terkirim dulu keluar negri, dan dikembalikan lagi ke Indonesia. Fitur utama Paddytalk yang sangat memperhatikan keamanan pengguna adalah:

End to End Encryption

Pesan Hilang sesuai waktu pilihan pengguna

Penguncian Aplikasi dengan sandi pilihan pengguna

Perubahan Secure Session yang bisa dilakukan kapanpun oleh pengguna

 

Sudah waktunya kita mandiri dan menggunakan Aplikasi Messenger yang aman dan lokasi servernya di Indonesia. Mengingat jumlah pengguna internet yang sangat besar, dan dengan banyaknya penggna Messenger luar yang datanya bisa digunakan oleh pihak manapun tanpa sepengetahuan kita.

Acara soft launching ini akan dilaksanakan

Tempat: Penang Bistro, Jalan Kebon Sirih Raya No. 59
Menteng, Jakarta Pusat, 10340

Hari/Tanggal: Rabu, 19 September 2018

Waktu: Registrasi 09.30 WIB

Agenda
1. 10.00-12.00 WIB I Talkshow Internet Positif
2. 12.00-13.00 Peluncuran Produk Paddy Talk & Ramah Tamah

rilisPers

 

Posted on

Panen Raya di Jakarta

oleh: Widhyanto Muttaqien

 

Banyak sekali gerakan pertanian kota digagas, di beberapa negara Amerika Utara, Eropa Barat, kaum Hippies sejak tahun 1960-an menolak pertanian komersil dan mulai menggunakan kembali pengetahuan tentang pangan yang tidak mengimbuhi banyak zat kimia dalam proses budidayanya. Mereka belajar ke India, Mesopotamia, daerah antara Irak dan Syria sekarang yang berkecamuk perang dan menghabiskan lahan pertanian. Mereka pergi ke Jepang mempelajari kelembagaan. Bahkan Bali, Dayak, Kei, Siberut, Solok, Toraja, Kampung Naga dan banyak tempat  di Indonesia sebagai daerah tujuan mempelajari bagaimana sekelompok masyarakat masih bercocok tanam sesuai kosmologi atau cara pandang mereka terhadap dunia.

Di Indonesia, salah satu komunitas yang paling awal bicara tentang masyarakat urban adalah Bengkel Teater Rendra. Kedudukan sajak, syair dalam masyarakat tradisonal dipelajari dari cara hidup mereka sehari-hari. Selain ritual menjadi manusia dengan beberapa pasase seperti upacara kelahiran, turun tanah, khitan, kikir gigi, pubertas, menikah, kematian dan seterusnya, masyarakat juga mengenal berbagai upacara terkait budidaya, yang melibatkan tarian, syair, sajak, mantra, nyanyian, alat musik, dan seterusnya – seperti penyiapan panggung, menghitung hari baik. Dan Bengkel Teater Rendra sebagai kaum urakan mengambil semangat itu, bertani, mengenali diri!

Jakarta Panen Raya!

Berita ini tidak akan menghebohkan, karena rekam jejaknya sangat jelas di media internet yang memiliki memori dan kemampuan memanggil data yang canggih. Diantara data yang berhasil dipanggil antara lain tentang Panen Raya yang sudah berlangsung dan dirayakan sejak dulu. Memori saya pun terpanggil sebagai warga kota.  Kilatan  data, salah satunya dalam proses pembuatan tesis tahun 2002-2003 yang berlokasi  di kelurahan Rawa Bunga. Dibalik gedung Telkom By Pass Ahmad Yani terdapat lahan tidur yang difungsikan sebagai lahan pertanian, untuk menanam kangkung, bayam dan ternak bebek dan lele. Usaha ini  berhasil dan menjadi bagian dari kajian ekonomi informal yang berkelindan dengan krisis ekonomi. Masyarakat masih kaget dengan PHK pasca reformasi. Di tahun tersebut profil masyarakat yang bercocok tanam kangkung dan bayam adalah masyarakat pendatang dengan KTP non DKI Jakarta (atau dengan KTP musiman), sedangkan ternak lele dan bebek merupakan program pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dengan pemanfaat masyarakat sekitar.

Tahun-tahun berikutnya mulai banyak usaha sejenis di lahan tidur milik Pemda dan swasta, salah satunya di Cakung Barat, Cakung Timur, sepanjang Kanal Banjir Timur yang belum jadi, sepanjang kali Ciliwung. Salah satu penolakan dari masyarakat pecinta kali dengan betonisasi sepanjang kali Ciliwung yang berada di wilayah Jakarta adalah kenyataan bahwa karakter fisik dari kali Ciliwung berbeda-beda di masing-masing tempat. Kali atau Sungai Ciliwung di beberapa tempat termasuk wilayah Cawang, Kalibata, Tanjung Barat, Condet, Lenteng Agung di sempadannya masih menjadi lahan budidaya bagi petani/pekebun. Sekarang tenar sebagai ‘petani kota’ namun sesungguhnya petani di wilayah ini tergolong ‘petani tua’ atau petani yang dari generasi ke generasi memanfaatkan lokasi sempadan kali Ciliwung sebagai lahan pertanian mereka.

Kemampuan mereka dalam bertani bertahan hingga generasi sekarang, budidaya dimanapun itu dilakukan, terkait dengan kosmologi – hubungan antara tubuh dengan alam, pikiran dengan alam, ide/gagasan dengan alam, teknologi dengan alam. Dalam bahasa pembangunan, budidaya terkait dengan rohani, psyche, jiwa, roh, spirit. Karenanya ketika mendengar Jakarta panen raya tulisan ini langsung dibuat, karena Jakarta butuh restorasi dalam psyche-nya. Sebuah kota membutuhkan medikasi atau terapi lewat alam – sehingga Panen Raya sudah memantik sukma untuk menjelajahi semua memori,  memanggil kembali ruang hijau Jakarta, memanggil kembali kata berkebun (seperti Jakarta Berkebun), memanggil kembali taman-taman kota. Apakah pengalaman bertubuh dengan alam tidak dimiliki orang Jakarta, apakah Panen Raya bukan bagian dari pengalaman Jakarta.

Tahun 2016 di situs berita ini (http://poskotanews.com/2016/05/13/begini-asyiknya-panen-raya-di-cakung/ )  Areal Pertanian  di Jalan Inspeksi Sisi Timur BKT  RW 08 Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Utara, telah dijadikan Areal Pertanian Sawah Abadi Jumat (13/5/2016).  Di tempat ini, panen raya dipimpin Walikota Jakarta Timur Bambang Masyawardana. Lahan pertanian di kawasan Cakung  mencapai 5 hektar. Jika 1 hektar bisa menghasilkan 5 ton maka hasil panen ini bisa mencapai 30 ton.

Dalam berita lainnya  http://www.beritajakarta.id/read/42123/lahan-di-pramuka-ujung-jadi-pertanian-kota#.WmeKxfll_IV disebutkan bahwa Pemanfaatan lahan sengketa telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat. Tanah seluas 1,7 hektare di perempatan Jalan Pramuka Raya, Cempaka Putih telah diubah menjadi lahan pertanian, lahan yang sering disebut Pramuka Ujung tersebut telah dimanfaatkan sejak tahun 2000 lalu. Dengan konsep pertanian kota, ada pembagian hasil 80 persen untuk petani dan 20 persen untuk pemda.

Selanjutnya dalam http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/474852-hadiri-panen-raya-anies-pertahankan-lahan-persawahan.html Gubernur Anies Baswedan menyatakan akan mempertahankan lahan pertanian yang ada di Jakarta.  Di Jakarta ini masih ada lebih dari 300 hektar sawah, dan membuktikan Jakarta masih memiliki ekosistem yang lengkap.  Dalam kacamata saya tentang daur kota yang berkelanjutan, dengan ekosistem yang ‘lengkap’ tersebut Jakarta mesti bisa menyeimbangkan metabolismenya – kota sebagai yang hidup – bukan sebagai necro-city atau kota kematian.

Luas sawah di Jakarta menurut http://sig.pertanian.go.id/pdf/26/DKI%20Jakarta.pdf sekitar 1.084 Ha. Walaupun tidak disebutkan nama tempat yang spesifik namun di Kota Jakarta Barat luas terbanyak ada di kecamtaan Cengkareng seluas 237 Ha. Di Kota Jakarta Timur, di Kecamatan Cakung 360 Ha. Di Kota Jakarta Utara yaitu Kecamatan Cilincing 480 Ha.

 

 

Panen padi di Cakung, Jakarta Timur
Panen padi di Cakung, Jakarta Timur (foto diunduh dari

Wilayah-wilayah yang bisa dijadikan pertanian kota (pertanian dalam arti luas) selain tanah milik Pemda, tanah milik swasta,  juga tanah milik bersama atau yang memiliki karakter sumberdaya bersama (the commons). Tanah-tanah di sempadan sungai  pernah dibincangkan ‘milik negara’ dan karena itu negara berhak menjadikannya apapun (termasuk membentonnya dengan menggusur petani). Tanah negara atau tanah milik Pemda ini ada yang berciri the commons jika kita melihatnya dari sisi keadilan.

 

The commons represent both the natural
systems (water, air, soil, forests, oceans,
etc.) and the cultural patterns and
traditions (intergenerational knowledge
ranging from growing and preparing
food, medicinal practices, arts, crafts,
ceremonies, etc.) that are shared without
cost by all members of the community.

Ecojustice 2008

Properti yang mewakili sistem alam (air, udara, tanah, hutan, samudra, dll) dan pola budaya dan tradisi (pengetahuan antargenerasi, mulai dari budidaya dan menyiapkan makanan, praktik pengobatan, seni, kerajinan tangan, upacara, dll) yang dibagikan tanpa memungut biaya dari semua anggota masyarakat disebut sebagai  Sumberdaya Bersama (the commons).

Ecojustice Dictionary 2008

 

Mendefinisikan the commons atau New Urban Commons perlu dilakukan sebagai upaya mempertahankan kota yang mencintai kehidupan.  Di banyak negara, taman, pekarangan masyarakat, eksterior bangunan dengan vertikultur, bagian dari trotoar hak-jalan, kebun raya, pertanian perkotaan, lahan kosong, lapangan kampus, perumahan umum, dan tempat pembuangan sampah tertutup, menawarkan kesempatan unik – kesempatan untuk memulihkan fungsi sosial dan fungsi ekologis di masyarakat, urban sphere. Di antara tempat tersebut ada yang memiliki karakter sumberdaya bersama atau direkayasa menjadi sumberdaya bersama karena kebutuhan untuk memperjuangkan masa depan, sehingga perubahan ‘kepemilikan’ lahan membawa pengaruh pada manajemen pengelolaannya, dimana pemerintah kota menjadi bagian dari pemegang hak – di lain pihak ada manajemen di tingkat lokal yang mengelolanya sebagai bagian dari pemegang hak.  

Panen Raya ini sungguh merupakan momentum untuk melihat Jakarta dari daya dukungnya – melihat apakah jika program ini dilanjutkan dengan perlindungan, kemudian peningkatan area restorasi ekologis (baca: antara lain sebagai pertanian kota)  yang tentunya akan  menambah pemain yang akan memperbaiki ekologi kota. Tentu kita bisa membayangkan kebutuhan ‘ruang ekonomi’ bertambah dengan deret eksponensial ketika sistem ekonomi hanya untuk berdirinya uang.  Sederhananya, dalam berbagai pelatihan kewirausahaan, sering dijelaskan bahawa cara termurah untuk mendapatkan tenaga kerja murah untuk usaha (katakanlah berjualan gorengan singkong atau warung pecel lele)  adalah dengan mengambil tenaga kerja dari kampung. Dengan perhitungan satu gerobak/lapak dalam waktu tiga bulan akan menghasilkan laba ditahan untuk diinvestasikan ulang sebanyak 2-4 orang tenaga yang bisa diambil dari kampung, dengan membuat gerobak/lapak baru. Bisa dibayangkan berapa banyak ‘pemain baru’ yang datang ke Jakarta yang akan memanfaatkan ‘ruang kota’. Reproduksi seperti ini salah satu buaian yang mestinya bisa diprediksi jika pertanian kota ingin ditingkatkan (dengan asumsi pemain dari pertanian kota adalah kaum migran non KTP Jakarta). Pelajaran penting dari pinggiran Jakarta, seperti dareah Srengseng, Ciganjur, Jagakarsa – dan kaum ‘petani kota’ yang baru lahir-keterkaitan atau keterikatan dengan komunitas setempat dalam pertanian kota akan mencegah masuknya tenaga kerja dengan pola seperti di atas. Sehingga restorasi ekologis merupakan bagian dari masyarakat kota sesungguhnya, bukan sekadar katup pengaman kemsikinan desa-kota, yang sifatnya sementara – dengan penetapan fungsi lahan yang sementara pula.