oleh: Widhyanto Muttaqien
Di hadapan ribuan pengurus dan anggota gerakan koperasi yang memenuhi Indonesia Arena, Jakarta, pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebuah pidato politik yang sarat dengan beban sejarah dan retorika ideologis. Dengan intonasi khas yang menggelora, Kepala Negara menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak sekadar menjadi program pembangunan daerah, melainkan “pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi” sekaligus instrumen utama negara dalam mendistribusikan keadilan sosial Presiden Prabowo: Koperasi Merah Putih Jadi Pusat Ekonomi Desa dan Saluran Utama Subsidi Rakyat | Sekretariat Negara Bagi Istana, peluncuran masif target 80.000 gerai koperasi di seluruh penjuru pelosok Nusantara adalah perwujudan konkret dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945—sebuah doktrin ekonomi konstitusional di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (KMS:: Koperasi Desa Merah Putih
Rancangan yang disajikan pemerintah memang menggiurkan di atas kertas. Koperasi Merah Putih diproyeksikan memegang monopoli penuh sebagai saluran tunggal penyaluran seluruh barang subsidi rakyat, mulai dari beras SPHP, pupuk bersubsidi, Elpiji 3 kilogram, hingga minyak goreng Minyakita. Pemerintah mengklaim bahwa dengan memotong rantai pasok perdagangan yang selama ini dikuasai para perantara (middlemen) hingga 30–40 persen, Koperasi Merah Putih akan mampu memangkas marjin distribusi menjadi hanya 5–10 persen (Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perputaran Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih | Sekretariat Negara). Angka perputaran ekonomi yang dijanjikan tidak main-main: pergerakan dana hingga Rp 223 triliun per tahun di pedesaan dan peningkatan pendapatan petani, peternak, serta nelayan hingga Rp 202 triliun.
Demokrasi Ekonomi dari Bawah
Sejarah perkoperasian Indonesia lahir dari rahim perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme pasar bebas yang eksploitatif. Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, merumuskan gagasan koperasi bukan sekadar sebagai badan usaha pencari untung, melainkan sebagai wadah pembentukan karakter bangsa dan manifestasi sosialisme khas Indonesia. Dalam pemikiran Hatta, perekonomian Indonesia harus didasarkan pada prinsip gotong royong dan usaha bersama yang berakar pada tradisi asli pedesaan Nusantara. Koperasi adalah sarana bagi rakyat kecil yang lemah secara individu untuk menghimpun kekuatan kolektif guna mencapai kemandirian ekonomi.
Puncak dari kristalisasi pemikiran Hatta ini diabadikan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Penjelasan resmi konstitusi masa awal menegaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah koperasi.
Namun, terdapat prasyarat mutlak dalam konsepsi Hatta yang sering diabaikan oleh para penguasa modern: kemandirian dan swakarsa dari bawah. Hatta sangat menekankan bahwa koperasi harus tumbuh dari kesadaran organik warga desa sendiri. Koperasi tidak boleh dijadikan alat kekuasaan negara yang dipaksakan dari atas (top-down), sebab begitu negara mengambil alih kendali dan memaksakan kehendak birokrasi, ruh kekeluargaan dan demokrasi ekonomi di dalam koperasi akan serta-merta padam.
Bagi Hatta, fungsi negara dalam perekonomian adalah mengatur dan membimbing, bukan mencaplok peran warga dan mematikan inisiatif lokal. Ketika negara memaksakan cetak biru seragam dari pusat kekuasaan, yang lahir bukanlah sosialisme yang membebaskan, melainkan kapitalisme negara (state capitalism) yang memasung kebebasan rakyat. Koperasi sejati haruslah milik anggota, dikelola oleh anggota, dan diperuntukkan bagi kebahagiaan anggota secara demokratis. Sayangnya, idealisme konstitusional Hatta ini sepanjang perjalanan sejarah Republik kerap kali mengalami bias penafsiran dan manipulasi politik oleh rezim-rezim yang berkuasa.
Ketegangan antara koperasi sebagai gerakan rakyat yang independen versus koperasi sebagai alat birokrasi negara mencapai puncak wacana kritisnya pada dekade 1960-an. Pemimpin gerakan buruh dan tani, D.N. Aidit, dalam risalah terkenalnya Peranan Koperasi Dewasa Ini (1963) dan hasil riset lapangan Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa (1964), menyajikan pisau analisis yang sangat tajam mengenai struktur penghisapan di pedesaan dan peranan strategis gerakan koperasi.
Aidit mengajukan pembedaan dikotomis yang sangat tegas antara apa yang ia sebut sebagai Koperasi Sejati dan Koperasi Palsu.
| Karakteristik | Koperasi Sejati (Senjata Rakyat) | Koperasi Palsu / Model Birokrat |
| Inisiatif & Asal-Usul | Tumbuh secara sukarela dari bawah (bottom-up) berdasarkan kebutuhan riil rakyat miskin. | Dipaksakan dari atas (top-down) melalui instruksi pemerintah atau sebagai formalitas pejabat. |
| Penguasaan & Struktur | Dikelola secara demokratis oleh kaum tani miskin, buruh tani, dan nelayan kecil. | Dikuasai oleh elit desa, lurah, tuan tanah, dan birokrat (bagian dari “setan desa”). |
| Fungsi Ekonomi | Menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat untuk memotong ketergantungan pada lintah darat, ijon, dan tengkulak. | Menjadi instrumen perburuan rente, penyerap anggaran negara, dan sarana akumulasi modal elit. |
| Basis Sosial | Mengandalkan semangat gotong royong, lumbung padi rakyat, dan modal swadaya anggota. | Mengandalkan kucuran kredit negara, subsidi, dan fasilitas monopoli birokrasi. |
| Orientasi Utama | Meningkatkan kesejahteraan kolektif anggota dan memperkuat posisi ekonomi rakyat kecil. | Memperkuat kekuasaan politik-ekonomi kelompok elit dan birokrasi lokal. |
| Hubungan dengan Anggota | Anggota adalah pemilik sekaligus pengambil keputusan utama. | Anggota sering hanya menjadi pelengkap administratif tanpa kendali nyata. |
| Keberlanjutan | Bertumpu pada partisipasi aktif dan kebutuhan nyata masyarakat. | Bergantung pada dukungan pemerintah, proyek, atau aliran dana dari luar. |
| Dimensi Politik | Wadah pengorganisasian massa menuju reforma agraria (Land Reform) sejati. | Alat penjinakan politik (pacification) untuk menjaga status quo kekuasaan di desa. |
Dalam pandangan Aidit, keberadaan “Koperasi Sejati” terbukti melalui contoh-contoh praktis di lapangan, seperti Koperasi Perikanan Misaja Mina di Indramayu dan Koperasi Desa Kemang di Cianjur. Koperasi-koperasi ini berhasil menjadi senjata ekonomi yang ampuh bagi nelayan dan petani miskin untuk membebaskan diri dari pererasan para juragan perahu, lintah darat, dan tengkulak lokal.
Sebaliknya, Aidit melemparkan kritik pedas terhadap fenomena Kapitalis Birokrat (Kabir)—yakni oknum pejabat dan aparatur negara yang memanfaatkan posisi kekuasaan di lembaga-lembaga negara (seperti Perusahaan Negara/PN, Pusat Perkebunan Negara/PPN, dan Perusahaan Dagang Negara/PDN) untuk memupuk kekayaan pribadi. Para Kapitalis Birokrat ini sering kali mendirikan “Koperasi Palsu” di pedesaan. Koperasi ini hanya papan nama resmi yang dikendalikan oleh elit birokrasi dan tuan tanah lokal untuk mengendalikan jatah barang subsidi, memanipulasi alokasi kredit, dan memeras rakyat atas nama negara.
Peringatan Aidit pada enam dekade silam memberikan pelajaran sejarah yang sangat krusial: apabila sebuah koperasi didirikan tanpa pengorganisasian kesadaran kelas di tingkat akar rumput dan justru diserahkan pengawasannya kepada pejabat administratif desa, maka koperasi tersebut secara hakekat telah berubah menjadi “Koperasi Palsu” yang memperkuat mata rantai penghisapan.
Memasuki era Orde Baru, pemerintah mengambil alih kendali total atas gerakan koperasi di Indonesia. Melalui konsolidasi politik terpusat, Orde Baru menghapuskan independensi koperasi swadaya dan memaksakan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh pelosok Indonesia. Secara teknis, KUD dirancang sebagai penyalur tunggal paket teknologi pertanian—memonopoli distribusi pupuk, benih, pestisida, serta pembelian gabah rakyat melalui Badan Urusan Logistik (BULOG). Namun secara sosiologis dan politik, KUD menjadi perpanjangan tangan birokrasi di tingkat desa.
Fenomena ini secara tepat dijelaskan oleh teori state overreach dan legibility yang dikembangkan oleh ilmuwan politik James C. Scott. Negara otoriter selalu memiliki hasrat untuk membuat masyarakat pedesaan yang kompleks dan beragam menjadi “terbaca” (legible) dan dapat dikontrol dari pusat kekuasaan. Penyeragaman KUD secara top-down menghancurkan berbagai kelembagaan lokal yang tumbuh secara alami dari kebiasaan warga desa. KUD tidak dikelola berdasarkan prinsip kesukarelaan anggota, melainkan dikendalikan oleh elit lokal yang ditunjuk oleh negara.
Hasilnya berdampak bagi kebudayaan ber-koperasi. KUD di mata rakyat desa tidak lebih dari lembaga birokrasi tempat mencari rente anggaran dan bantuan pemerintah. Ketika kucuran dana subsidi negara terhenti atau mengalami kebocoran, sebagian besar KUD mendadak lumpuh dan meninggalkan beban utang serta ketidakpercayaan yang mendalam dari masyarakat terhadap institusi koperasi.
Dalam studi sejarah ekonomi Indonesia yang komprehensif, Missed Opportunities: Indonesia’s Economic Development in the Twentieth Century, ekonom Anne Booth memberikan pisau analisis yang tajam mengenai struktur ekonomi Orde Baru ini. Booth mencatat bahwa rezim pasca-1966 mewarisi struktur negara yang ia sebut sebagai Beamtenstaat (Negara Pegawai)—sebuah sistem di mana birokrasi pemerintahan memegang kendali atas aset-aset strategis negara.
Menurut Anne Booth, kegagalan mendasar dari strategi pembangunan ini adalah ketidakmampuan—atau ketidakmauan—pemerintah untuk menumbuhkan kelas pengusaha menengah yang mandiri di tingkat akar rumput. Sebaliknya, pemerintah memilih memelihara sistem pemburu rente (rent-seeking system) melalui alokasi lisensi impor, proteksi pasar, dan pemberian fasilitas monopoli kepada kelompok pengusaha yang berkolusi dengan pejabat birokrasi. KUD dalam kerangka analisis Booth bukanlah alat pemberdayaan petani, melainkan instrumen penyerapan komoditas pertanian murah demi menjaga stabilitas harga pangan kota dan menopang konsolidasi politik rezim.
Skema Pendanaan SAL APBN dan Pergadaian Dana Desa
Pendanaan utama untuk pendirian dan modal kerja Kopdes Merah Putih tidak berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota secara swadaya, melainkan bersumber dari kucuran kredit Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Setiap unit koperasi desa berhak mengajukan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar dengan tingkat bunga 6 persen per tahun dan tenor maksimal 6 tahun. TATA CARA PINJAMAN DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
Yang sangat mengejutkan adalah klausul jaminan kreditnya: jika koperasi mengalami kredit macet atau gagal bayar, regulasi menetapkan bahwa hingga 30 persen Dana Desa dapat dipotong secara otomatis sebagai jaminan penyelesaian utang.
Ini adalah sebuah anomali keuangan politik yang sangat berbahaya. Dana Desa yang seharusnya menjadi hak milik kolektif warga desa untuk pembangunan jalan, sanitasi, dan pelayanan publik dasar, kini dijadikan collateral atau jaminan utang atas risiko bisnis sebuah badan hukum koperasi yang dibentuk secara top-down. Jika terjadi mismanajemen pengurus koperasi, publik desalah yang harus menanggung akibatnya melalui pemotongan anggaran pembangunan desa mereka.
Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang diperbarui dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026, Kepala Desa atau Lurah secara otomatis (ex-officio) ditunjuk menjadi Pengawas Koperasi Merah Putih di wilayahnya (PMK No. 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih – JDIH BPK). Penunjukan pejabat birokrasi politik desa sebagai pengawas ex-officio ini berbenturan secara mendasar dengan Prinsip Perkoperasian Internasional (ICA) dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan kebebasan demokratis dari intervensi penguasa.
Dengan menempatkan Kepala Desa sebagai pengawas utama, Koperasi Merah Putih sangat rentan dipolitisasi menjadi alat kekuasaan lokal, sarana pembagian jatah proyek, serta wadah kepentingan elit pejabat desa. Praktik ini secara langsung mengulangi polanya KUD era Orde Baru dan mengkonfirmasi peringatan D.N. Aidit mengenai penyusupan pejabat birokrasi ke dalam gerak ekonomi rakyat.
Berbagai lembaga swadaya masyarakat dan pengamat kebijakan publik telah menyuarakan alarm bahaya atas skema pengadaan masif dalam proyek Kopdes Merah Putih. Badan pemantau transparansi publik (ICW) menyoroti dugaan perburuan rente dalam pengadaan armada kendaraan pengangkut komoditas dan pembangunan fisik gerai pergudangan di puluhan ribu desa. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat beberapa masalah krusial dalam regulasi Koperasi Merah Putih—mulai dari kerawanan tata kelola pengadaan, penggerusan otonomi desa, ancaman ruang hidup warga, hingga potensi bahwa penguasaan jalur distribusi ini dijadikan alat konsolidasi politik (Menebas yang Tersisa: Perusakan Sistematis Sisa-sisa Amanat dan Semangat Reformasi Indonesia – YLBHI).
Dimensi yang paling krusial dan paling membedakan program Koperasi Merah Putih rezim Prabowo Subianto dengan program-program koperasi sebelumnya adalah pelibatan institusi militer (TNI) secara masif dan terstruktur ke dalam ranah ekonomi sipil pedesaan. Dukungan militer ini tidak lagi tersembunyi, melainkan diumumkan secara terbuka oleh jajaran menteri dan pimpinan TNI. Menkop Ajak Sesko TNI Perkuat Koperasi dan Kopdes Merah Putih – RRI.co.id. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dengan PT Agrinas Pangan Nusantara—sebuah badan pengelola proyek pangan nasional—secara resmi melegitimasikan peran tentara dalam pembangunan infrastruktur fisik gerai, logistik, dan pengawasan operasional Koperasi Merah Putih di tingkat desa (TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara Tandatangani PKS Percepatan Pembangunan KDKMP | Website Tentara Nasional Indonesia). Meskipun pejabat militer berdalih bahwa keterlibatan TNI “hanya sebatas pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur fisik” dan bukan sebagai pengurus harian koperasi, kenyataan di lapangan memperlihatkan situasi yang sangat berbeda.
Dalam sebuah artikel analisis kritis di Kompas berjudul “Saat Militer Mengurus Koperasi Merah Putih”, pengamat hukum dan politik menggarisbawahi bahwa pelibatan militer dalam proyek KDMP merupakan wujud nyata dari makin pudarnya batas antara ranah sipil dan militer di Republik ini Saat Militer Mengurus Koperasi Merah Putih. Tidak ada pengesahan atau justifikasi hukum yang kuat dalam regulasi perkoperasian yang memberikan wewenang kepada aparat militer untuk mencampuri urusan bisnis dan tata kelola ekonomi desa.
Lebih jauh lagi, YLBHI dan liputan investigatif Tempo (Bocor Alus Politik) mengungkapkan fakta memprihatinkan mengenai munculnya pelatihan “gaya barak” bagi para calon pengelola Koperasi Merah Putih yang diselenggarakan bekerja sama dengan institusi militer (https://www.youtube.com/watch?v=OKRQOqM15O8&msockid=e8c1c1f1e3b911f1bc5f700bbb52f522 ). Mengapa fenomena militerisasi koperasi desa ini sangat mengkhawatirkan bagi kebudayaan demokrasi Indonesia?
Pelibatan aparat komando teritorial (Babinsa dan Kodim) dalam pengawasan Koperasi Merah Putih menghidupkan kembali bayangan Dwi-Fungsi era Orde Baru. Aparat militer kini berhadapan langsung dengan warga desa dalam urusan ekonomi, distribusi sembako, dan pengawasan utang kredit. Hal ini menciptakan atmosfir intimidasi terselubung (implicit coercion) yang mematikan daya kritis warga desa. Sebagaimana dianalisis dalam Kompas, proyek resentralisasi seperti Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai mekanisme negara untuk menyediakan jalan bagi aliansi birokrasi militer dan elite politik-bisnis nasional dalam mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengeruk nilai ekonomi pedesaan dengan menyisihkan otonomi elite dan warga lokal Mengapa Pemerintah ”Ngebut” Bangun Koperasi Merah Putih?. Ketika sebuah transaksi ekonomi diawasi oleh aparat keamanan, warga desa yang dirugikan atau menemukan penyimpangan dalam pengolahan modal koperasi tidak akan memiliki keberanian untuk memprotes. Koperasi yang seharusnya menjadi ruang kebebasan berkumpul dan berserikat berubah menjadi barak ekonomi yang menuntut kepatuhan buta.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan gerakan perkoperasian Indonesia pada persimpangan jalan sejarah yang sangat krusial. Di satu sisi, niat untuk memotong mata rantai tengkulak yang serakah dan mengembalikan marjin keuntungan ekonomi kepada para petani dan nelayan adalah gagasan yang sangat simpatik dan sejalan dengan mandat kemanusiaan. Namun di sisi lain, metode pelaksanaan yang dipilih—melalui sentralisasi Perpres, kucuran utang bersyarat pemotongan Dana Desa, pengawasan ex-officio pejabat birokrasi, dan pengawalan aparat keamanan—merupakan sebuah kontradiksi yang perlu dicermati.
Ini adalah puncak dari apa yang pantas kita sebut sebagai “Omon-omon Sosialisme Ala Prabowo”: sebuah bentuk sosialisme negara yang fasih menyuarakan retorika keberpihakan pada rakyat kecil dan pengutipan Pasal 33 UUD 1945, namun dalam praktik operasionalnya justru mengadopsi mekanisme birokrasi komando militer yang berisiko mematikan ruh paling hakiki dari koperasi itu sendiri.

